Berkinerja Baik Selama Pandemi Covid-19, Wacana Pemerintah Bubarkan OJK Kekanak-kanakan

Berkinerja Baik Selama Pandemi Covid-19, Wacana Pemerintah Bubarkan OJK Kekanak-kanakan. – Foto: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Net)
Berkinerja Baik Selama Pandemi Covid-19, Wacana Pemerintah Bubarkan OJK Kekanak-kanakan. – Foto: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Net)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk tetap dipertahankan. Hal itu dikarenakan selama pandemi Covid-19, OJK masih menunjukkan kinerjanya.

Wacana pembubaran OJK dianggap hanya sikap kekanak-kanakan dari Pemerintah saja. Menurut Pengamat Ekonomi Moneter, Piter Abdullah, di saat masih bekerja, OJK layak dipertahankan.

“Saya berpendapat, saat ini kinerja OJK di tengah pandemi sudah cukup baik. Kecepatan OJK mengambil kebijakan melonggarkan restrukturisasi misalnya, sudah mampu menahan lonjakan Non Performing Loan atau NPL,” ujar Piter Abdullah kepada Sinarkeadilan.com, Selasa (07/07/2020).

Kalaupun Pemerintah kecewa dengan OJK, menurut Piter Abdullah, bukan berarti opsi pembubaran yang dilakukan.

“Kalaupun pemerintah kecewa dengan kinerja OJK, bukan juga alasan yang tepat untuk membubarkan OJK. Rasanya terlalu kekanak-kanakan kalau pemerintah kemudian melakukan itu,” ujarnya.

Wacana membubarkan OJK, lanjutnya, akan membunuh semangat petugas OJK yang sedang berjuang penuh di tengah situasi sulit pandemi Covid-19 ini.

Oleh karena itu,  wacana  pengembalian fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK ke Bank Indonesia (BI) akan memperburuk keadaan.

Saat ini, pembahasan kewenangan itu sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia (RUU BI). DPR pun tengah melakukan pembahasan.

“Wacana ini muncul karena masuknya RUU BI  untuk dibahas di DPR. Amandamen UU BI menurut saya memang mendesak. Tapi amandamen itu sendiri bukan berarti akan membubarkan OJK,” ujar Piter Abdullah.

Piter Abdullah yang juga sebagai Direktur Riset Center Of Reform On Economic Indonesia (CORE Indonesia) berpendapat, OJK belum layak untuk dibubarkan saat ini.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjutnya, adalah awal mula pemisahan fungsi dari BI ke OJK. Hal ini menyebabkan hampir semua tenaga ahli perbankan ada di OJK.

“Dan ingat, tenaga ahli perbankan sudah hampir tidak ada lagi di BI. Hampir semuanya sudah di OJK. Mereka tidak bisa diombangambingkan oleh politik seperti ini. Sangat tidak baik untuk upaya kita memulihkan perekonomian di tengah wabah Covid-19,” tandas Piter Abdullah.(Tarsan Morris)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan