Breaking News

Berkasnya Sudah Tahap 2, Si Tersangka Hoax ‘Tujuh Kontainer Surat Suara Yang Sudah Tercoblos’ Ditahan Jaksa di Jakarta Pusat

Jaksa Eksekusi Rp 40 Miliar Kasus Transfer Dana Gelap Milik Terpidana Christian Milos.

Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menahan si tersangka dugaan tindak penyebaran berita bohong atau hoax tentang ‘Tujuh Kontainer Surat Suara Yang Sudah Tercoblos’.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (kapuspenkum) Mukri menjelaskan, penahanan dilakukan terhadap pelaku berinisial BBP pada Kamis, 28 Februari 2019.

“Pada hari ini Kamis, 28 Februari 2019, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerima penyerahan tersangka BBP dan barang bukti  atau tahap dua, dari Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax,” ujar Mukri dalam keterangan persnya, Kamis malam (28/02/2019).

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta ini melanjutkan, kasus hoax yang disebarkan melalui media sosial ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

“Atau jugapenghinaan terhadap penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia,” katanya.

Setelah mendapat tahap dua ini, selanjutnya ilakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Tersangka BBP ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Jakarta Pusat,  selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor: PRINT-275/O.1.10/Euh.2/02/2019 tanggal 28 Februari 2019.

Kemudian, untuk menangani perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum yang beranggotakan 8 (delapan) orang Jaksa untuk menyidangkan.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 207 KUHP.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*