Berkas Tidak Di-P21, Tersangka Bebas Berkeliaran, Polisi Dan Jaksa Dituding Permainkan Perkara Bertahun-Tahun

Berkas Tidak Di-P21, Tersangka Bebas Berkeliaran, Polisi Dan Jaksa Dituding Permainkan Perkara Bertahun-Tahun.

Fungsi pengawasan di internal Kepolisian dan Kejaksaan dipertanyakan. Banyak perkara yang dipendam selama bertahun-tahun tanpa proses yang memadai, tanpa kepastian hukum.

 

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum INTEGRITAS (LBH INTEGRITAS) Hendrik Sinaga menyampaikan, penelantaran dengan sengaja terhadap perkara yang selama bertahun-tahun menunjukkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan justru menjadi lembaga pengabai proses hukum itu sendiri.

 

“Keadilan dan penegakan hukum masih sebatas lips service. Terutama di isntitusi Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar Hendrik Sinaga, dalam konperensi pers, di Kompleks SCBD, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, (25/06/2018).

 

Dia mempertanyakan fungsi pengawasan yang tak efektif di kepolisian dan kejaksaan. Sebab, sering kali penyidik mempermainkan kasus dengan mengangkangi proses hukum, tanpa proses penindakan yang tegas dari pimpinan atau bagian pengawasan yang berwenang.

 

“Dimana fungsi pengawasan? Dimana ketegasan menindak oknum polisi dan oknum jaksa yang malah membuat para pencari keadilan terzalimi karena meminta dan memperjuangkan keadilan baginya?” ujarnya.

 

Hendrik memaparkan, di Polda Metrojaya, terjadi penzaliman terhadap pencari keadilan. Hal yang sama diteruskan oleh oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

 

Bayangkan saja, jelas dia, sejak dilaporkan pada 15 November 2013, terhitung sudah memasuki tahun ke 5 proses pengusutan laporan dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan Direktur Utama PT Putra Garuda Mas Raya, Virga Raya Damanik dan Direktur PT Putra Garuda Mas Raya, Doni Mansen Aritonang kepada Kuasa Direksi PT Avetama  dokter Lukas Budi Andrianto dalam tawaran kerjasama pengelolaan tambang pasir besi di Desa Adipala, Buton, Cilacap, Jawa Tengah.

 

“Perkara ini dipendam, dipermain-mainkan oleh oknum penyidik kepolisian dan diduga oknum jaksa juga terlibat,” ujarnya.

 

Dikatakan dia, Virga Raya Damanik dan Doni Mansen Aritonang diduga telah menjadi sekomplotan penjahat yang sering melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan dalam sejumlah proyek tambang pasir besi.

 

“Namun, keduanya selalu saja bebas melenggang tanpa pengusutan yang pasti,” ungkap Hendrik.

 

Bahkan, lanjutnya, meskipun Virga Raya Damanik dan Doni Mansen Aritonang sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan tersangka R/8198/12/2017/DATRO tanggal 14 Desember 2017, sampai kini keduanya tidak pernah diperiksa dan ditahan untuk memroses kasusnya.

 

Bahkan, ujar Hendrik, perlawanan hukum yang dilakukan Virga dan Doni lewat proses Pra Peradilan (Prapid) atas status tersangka mereka pun telah kandas.

 

“Karena keduanya tetap dijadikan tersangka, hakim menolak praperadilan yang diajukan Virga dan Doni,” ujarnya.

 

Hendrik juga menyampaikan, Virga dan Doni diduga bersekongkol dengan oknum penyidik Polda Metrojaya dan oknum Jaksa untuk mengulur-ulur dan bahkan memendam perkara ini.

 

“Tindakan itu sangat merugikan pencari keadilan, dalam hal ini Bapak dr Lukas Budi Andrianto. Miliaran rupiah telah ludes selama proses hukum yang dipermainkan ini, namun belum juga ada proses hukum yang adil dan tidak ada kepastian hukum,” tuturnya.

 

Padahal, kedua orang itu dilaporkan berdasarkan laporan bernomor TBL/4028/XI/2013/PMJ/DitReskrimum tertanggal 15 Nopember 2013.

 

Di tempat yang sama, dr. Lukas Budi Andrianto menambahkan, dirinya mengalami tekanan dari selama proses hukum yang dilakukan penyidik.

 

“Saya kan hanya meminta keadilan. Saya bertanya malah saya ditakut-takutin. Salah saya apa? Saya hanya warga biasa¬† yang meminta keadilan,” ujarnya.

 

Dikatakan Lukas, dirinya semakin terhimpit lantaran setiap kali dia berkeluh kesah, malah dicuekin oleh aparat hukum.

 

“Sekarang, saya tetap menuntut keadilan bagi saya. Saya memohon kepada pihak penyidik dan jaksa agar memroses perkara ini dengan seadil-adilnya,” tutur pria berumur yang mengalami stroke di bagian kiri badannya itu.

 

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kasipenkum Kejati DKI Jakarta) Nirwan Nawawi mengatakan mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya indikasi oknum jaksanya bermain nakal dalam perkara ini.

 

“Kami mengecek berkas yang masuk itu. Memang hanya ada dua lembar berkas yang kami peroleh dari pihak penyidik. Dan selanjutnya meminta penyidik melengkapi berkasnya,” ujar Nirwan ketika dikonfirmasi wartawan.

 

Menurut dia, status berkas P19 sudah dinyatakan dalam perkara ini. Meski sudah memasuki 5 tahun lebih berkas itu, belum kunjung dilengkapi atau belum P21.

 

“Ya jaksa menunggu penyidik melaksanakan petunjuk jaksa agar berkas itu lengkap atau P21. Masih kita telisuri dan sekaligus menunggu dari penyidik,” tutup Nirwan.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*