Breaking News

Berkas Sudah Diterima Jaksa, Eks Dirut PLN Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Berkas Sudah Diterima Jaksa, Eks Dirut PLN Segera Duduk di Kursi Pesakitan. Berkas Sudah Diterima Jaksa, Eks Dirut PLN Segera Duduk di Kursi Pesakitan.

Eks Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Nur Pamuji (NP), dalam waktu dekat ini bakal jadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Berkas perkaranya sudah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Tahap II) dari penyidik Bareskrim Mabes Polri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Mukri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/07/2019).





Mukri mengatakan, setelah penerimaan tahap dua, selanjutnya dilakukan penelitian terhadap tersangka NP dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Tersangka NP yang juga Tenaga Ahli Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM dan mantan Direktur Energi Primair PLN  disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





“Dengan diterimanya tersangka dan barang bukti dari Penyidik Dirtipidkor Bareskrim Polri tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan menunjuk lima jaksa untuk menyusun surat dakwaan,” ujar Mukri.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, berawal dari tersangka NP sebagai mantan Direktur Energi Primair PLN dan mantan Dirut PT PLN (Persero) selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan High Speed Diesel (HSD) di PLN tahun 2010 bersama dengan Honggo Wendratmo sebagai Direktur Utama PT TPPI (dalam berkas tersendiri), dalam bulan Maret 2010 sampai dengan Nopember 2014 di kantor PT PLN (Persero) Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan intervensi, menganulir/mengubah keputusan panitia.

Selanjutnya, melakukan pemeriksaan (due diligence) sendiri pada Tuban Konsorsium di Singapura sehingga memenangkan Tuban Konsorsium dan melakukan Kontrak Kerjasama dengan Tuban Konsorsium dalam pengadaan High Speed Diesel (HSD) di PLN Tahun 2010 yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Pengadaan.





Hal ini bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN NO. Per-05/MDU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Keputusan Direksi No. 80.K/DIR/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero).

“Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 188.745.051.310,72. Penyidik telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa uang yang nantinya akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp 173.369.702.672,85,” kata Mukri.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*