Berikan Jaminan, Jadikan Natuna Kawasan Ekonomi Khusus Penguatan Nelayan Dan Pengembangan Laut Indonesia

Sudah Kelar Dengan Cina, Natuna Jangan Dibiarkan Begitu Saja

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), Siswaryudi Heru: Sudah Kelar Dengan Cina, Natuna Jangan Dibiarkan Begitu Saja. Berikan Jaminan, Jadikan Natuna Kawasan Ekonomi Khusus Penguatan Nelayan Dan Pengembangan Laut Indonesia.
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), Siswaryudi Heru: Sudah Kelar Dengan Cina, Natuna Jangan Dibiarkan Begitu Saja. Berikan Jaminan, Jadikan Natuna Kawasan Ekonomi Khusus Penguatan Nelayan Dan Pengembangan Laut Indonesia.

Urusan klaim mengklaim Wilayah Laut Kepulauan Natuna nampaknya sudah sepi. Cina sudah mengakui keteledorannya. Indonesia pemilik sah dan pengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kepulauan Natuna.

Kini, kawasan itu jangan dibiarkan begitu saja lagi. Mesti segera dilakukan upaya memperkuat Nelayan Indonesia di kawasan Kepulauan Natuna dan melakukan pengolahan sumber-sumber perikanan dan kekayaan dasar lautnya. Demi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Khususnya, bagi nelayan dan masyarakat Indonesia di Kepulauan Natuna itu.




Hal itu diingatkan oleh Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), Siswaryudi Heru menyikapi kondisi terkini Kepulauan Natuna pasca diributi Cina.

“Mesti di-follow up secepatnya. Jangan setelah ini malah dibiarkan begitu saja lagi. Bisa dibuatkan berupa Kawasan Khusus Natuna, untuk nelayan Indonesia dan pengembangan potensi dan sumber daya laut di kawasan itu untuk Indonesia,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Kamis (30/01/2020).

Lebih lanjut, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)  ini juga mengingatkan, selama ini, Nelayan Indonesia mengalami kesulitan untuk menangkap ikan dan mengelola kekayaan laut Natuna. Dikarenakan, pemerintah belum serius memberikan perlindungan dan pengembangan kapal dan peralatan yang memadai yang dibutuhkan nelayan lokal.




Dikatakan Siswaryudi Heru, kondisi alam dan laut di Natuna yang berombak besar, membuat nelayan-nelayan Indonesia kehilangan kesempatan memperoleh ikan hasil laut Natuna.

Selain itu, selama ini keberpihakan aparat keamanan laut Indonesia kepada nelayannya sendiri sangat minim. Bahkan, ketika nelayan asing, seperti kapal-kapal Cina yang berukuran besar merangsek masuk ke kawasan Natuna dan melakukan pencurian ikan maupun hasil kekayaan laut Natuna, sering tidak ditindak tegas.

“Untuk kawasan Natuna, paling tidak dibutuhkan kapal-kapal besar ukuran 150 Gross Ton ke atas untuk menangkap ikan. Selama ini, nelayan-nelayan Indonesia tidak punya itu. Hanya kapal-kapal kecil saja yang ada. Kapal kecil kan tidak sanggup menghadapi ombak besar dan kondisi alam laut Natuna,” jelasnya.




Padahal, Natuna memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Itu belum pernah dikelola secara maksimal bagi kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup nelayan.

Siswaryudi memaparkan, Natuna memiliki luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 kilometer persegi. Berbagai komoditas laut menjadi kekayaan alam Natuna. Pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) sudah menentukan, secara administratif Natuna terdiri dari 12 kecamatan.  Natuna terletak di antara 1° 16’ – 7° 19’ Lintang Utara dan 105° 00’ – 110°00’ Bujur Timur.

“Kawasan itu memiliki luas laut mencapai 99 persen dari total luas wilayahnya. Selain luas, laut Natuna juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan,” ujarnya.




Potensi sumber daya ikan laut Natuna pada 2011 sebesar 504.212,85 ton per tahun atau sekitar 50 persen dari potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) 711 di Laut Natuna.

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan mencapai 403.370 ton. Kemudian pada 2014, pemanfaatan produksi perikanan tangkap Natuna mencapai 233.622 ton atau 46 persen dari total potensi lestari sumber daya ikan.

Dari hasil yang didapat tersebut, komoditas perikanan di Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal.




Potensi ikan pelagis di Natuna mencapai 327.976 ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan sebesar 262.380,8 ton per tahun atau 80 persen.

Pada 2014, tingkat pemanfaatan ikan pelagis hanya mencapai 37,8 persen atau 99.037 ton. Selebihnya sebesar 163.343,8 ton per tahun belum dimanfaatkan. Ikan pelagis merupakan ikan yang hidupnya di permukaan air hingga kolam anatara 0-200 meter. Ikan pelagis memiliki kebiasaan hidup membentuk kelompok dalam melangsungkan hidupnya.

Berdasarkan ukurannya, ikan pelagis dibedakan menjadi pelagis kecil dan besar. Contohnya ikan tuna, ikan pedang, marlin, cakalang, tenggiri, dan lainnya. Untuk pelagis kecil adalah selar, teri, kembung, tongkol, dan lainnya. Untuk potensi ikan demersal mencapai 159.700 ton per tahun, sedangkan tingkat pemanfaatannya pada 2014 hanya sebesar 40.491 ton atau 25 persen per tahun.




Artinya masih ada sekitar 119.209 ton per tahun ikan demersal yang belum dimanfaatkan di Natuna. Ikan demersal adalah ikan yang melangsungkan kehidupannya di dasar laut, baik untuk mencari makan atau memijah.

Ikan demersal banyak dijumpai di lingkungan pantai hingga laut dalam. Ikan demersal dibagi menjadi dua jenis, yaitu benthic dan benthopelagic.

Beberapa jenis ikan di Natuna yang potensial untuk dikembangkan antara lain ikan jenis kerapu, tongkol krai, teri, tenggiri, ekor kuning, selar, kembung, udang putih, udang windu, kepiting, rajungan, cumi-cumi, dan sotong.




Daerah penangkapan ikan di Natuna berada di sekitar Pulau Bunguran, Natuna Besar, Pesisir Pulau Natuna, Midai, Pulau Serasan, Tambelan, dan Laut China Selatan.

Lokasi penangkapan kepal besar umumnya berada di luar lokasi 4 mill laut yang berada di wilayah laut Natuna, Laut China Selatan.

“Dengan sumber daya ikan yang berlimpah dan belum banyak dimanfaatkan, membuat daya tarik bagi negara-negara lain. Jangan sampai Indonesia kembali gigit jari atau malah ribut lagi hanya karena kekurangseriusan mengelola dan mengembangkan Kawasan Natuna itu,” imbuhnya.




Lebih lanjut, Siswarudi Heru juga mengingatkan, perlunya keberpihakan pemerintah Indonesia dan aparat keamanan di laut terhadap nelayan Indonesia dan para pengusaha yang mengembangkan kawasan itu.

“Jaminan atau semacam garansi bagi nelayan Indonesia dan pengusaha yang mengelola kawasan itu sesuai peruntukan yang diinginkan Indonesia, perlu. Jaminan seperti itu akan membuat semua pihak nyaman dan tenang melakukan pengembangan wilayah itu,” tutur Siswaryudi Heru.

Dukungan penyediaan kapal dan peralatan yang canggih sangat diperlukan oleh nelayan Indonesia yang berada di kawasan Natuna. Selain itu, aparat keamanan laut Indonesia, mesti melakukan pengawalan terhadap nelayan-nelayan Indonesia, ketika menangkap ikan dan mengola hasil laut Natuna.




“Jadi, kita menyarankan agar ada semacam Kawasan Ekonomi Khusus di Natuna. Yang dijaga dan dikawal oleh pemerintah dan keamanan laut Indonesia. Untuk memastikan dan menjamin Nelayan Indonesia bisa menangkap ikan. Dan menghalau kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah itu untuk mencuri ikan,” tutur Siswaryudi Heru.

Menurut Anggota Pengarah Dewan Perubahan Iklim Nasional ini, bukan hanya kekayaan laut Natuna yang sangat melimpah ruah. Selain ikan dengan berbagai jenis, di dalam laut Natuna juga terdapat gas bumi dan bahan-bahan tambang yang melimpah.

Dari tangkapan ikan saja, devisa Negara yang sangat besar bisa dihasilkan dari Natuna. Juga mampu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan-nelayan dan para aparatur Negara di wilayah itu.




Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu memikirkan dengan serius, perlunya jaminan dan dukungan bagi nelayan Indonesia beroperasi di Natuna. Dengan menyediakan kapal-kapal besar dan alat tangkap yang memadai bagi para nelayan Indonesia.

Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)  ini juga berharap, pemerintah dan aparat keamanan laut Indonesia bertindak tegas kepada kapal-kapal asing, seperti kapal berbendera Cina yang merangsek masuk ke wilayah Natuna yang melakukan illegal fishing di wilayah itu.

Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan laut Indonesia harus tegas kepada kapal-kapal dan nelayan asing yang masuk ke Natuna.




Pemerintah dan aparat juga harus menjamin dan membantu nelayan-nelayan Indonesia untuk menangkap ikan, yang turut menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. “Ini semua perlu segera diwujudkan di Natuna. Jangan malah jadi adem ayem begitu saja lagi,” ujar Siswaryudi Heru.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan