Beredar Surat Satker Belawan Menyengsarakan Nelayan, Pekerja Kapal Geruduk Kantor DPRD Tanjung Balai

Beredar Surat Satker Belawan Menyengsarakan Nelayan, Pekerja Kapal Geruduk Kantor DPRD Tanjung Balai.

Para nelayan Kota Tanjung Balai menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Balai.  Hal itu dilakukan karena adanya Surat Edaran yang dikeluarkan Satuan Kerja Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Belawan Medan, Sumatera Utara, yang dianggap menyengsarakan nelayan.

 

Surat telegram yang dikeluarkan Direktorat Jendral PSDKP dengan nomor surat 0478/Sta.2/SP.110/III/2017 pada 15 Maret 2017 lalu yang memerintahkan agar kapal para nelayan dilakukan verifikasi dan diukur ulang.

 

Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) Tanjung Balai, Morlan Butar-Butar menganggap surat edaran tersebut membuat ribuan nelayan tidak dapat berlayar.

 

Ia menganggap surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral PSDKP terlalu mendadak dan mengancam para nelayan tidak boleh berlayar.

 

“Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral PSDKP itu terlalu mendadak. Dan tidak ada toleransi bagi para nelayan dan ini akan membuat para nelayan kehilangan matapencaharian mereka,” kata Morlan saat dihubungi, Selasa (04/04/2017).

 

Kedatangan mereka ke kantor DPRD Kota Tanjung Balai meminta agar dapat mencari solusi untuk para nelayan. Menurutnya, surat edaran tersebut dikeluarkan tanpa adanya toleransi yang diberikan kepada nelayan.

 

Ia menyebut surat yang dikeluarkan oleh Derektorat Jenderal PSDKP tanpa adanya pertimbangan dan dapat menyengsarakan nelayan.

 

“Dengan adanya surat edaran ini maka pihak syahbandar perikanan  tidak memberikan Surat Layak Operasi (SLO) kepada nelayan. Ini lah yang kami tekankan kepada DPRD Tanjung Balai supaya memperhatikan rakyatnya dengan mencari solusi kepada intansi terkait, dan duduk bersama menuntaskannya,” ucapnya.

 

Morlan menambahkan, hal itu pun langsung ditanggapi dengan baik oleh anggota DPRD kota Tanjung Balai dan berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi untuk para nelayan.

 

“Lalu pihak DPRD Tanjung Balai merespon dengan baik dan akan secepatnya memanggil semua intansi terkait,” pungkasnya.(Nando)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*