Beraudiensi ke KPK, Nelayan Minta Kewenangan Lembaga Antirasuah Diperkuat

Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Sektor Kelautan dan Perikanan Melempem

Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Sektor Kelautan dan Perikanan Melempem Beraudiensi ke KPK, Nelayan Minta Kewenangan Lembaga Antirasuah Diperkuat.
Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Sektor Kelautan dan Perikanan Melempem Beraudiensi ke KPK, Nelayan Minta Kewenangan Lembaga Antirasuah Diperkuat.

Nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Indonesia (FNI) dan Koalisi Organisasi Kelautan dan Perikanan (KOKP) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

Kedatangan para delegasi nelayan itu untuk bertemu dan beraudiensi dengan KPK. Menyampaikan sejumlah pengusutan dugaan kasus korupsi di sector kelautan dan perikanan yang melempem.

Oleh karenanya, untuk memperkuat pemberantasan korupsi, nelayan mengajak dan meminta semua pihak mendukung KPK. Dengan memperkuat kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa menyampaikan, dalam audiensi mereka dengan KPK, ada sejumlah kasus korupsi yang dipaparkan. Terutama di bidang kelautan dan perikanan.

Rusdianto Samawa mengungkapkan, dalam pertemuan itu, pihaknya meminta KPK segera dan secepatnya memanggil untuk memeriksa Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemanggilan dan pemeriksaan MKP dimaksudkan berkenaan dengan sejumlah kasus pada program yang di duga menimbulkan kerugian Negara.

Seperti, pengadaan kapal perikanan tahun 2015-2019, dugaan gratifikasi pada pengadaan Kapal Patroli Cepat Orcha 1-4 yang telah ada tersangkanya, pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Sabang, Karimunjawa, Pangandaran.

“Juga berkenaan dengan izin lokasi AMDAL Reklamasi Teluk Benoa. Ada juga kasus dugaan korupsi Vessel Monitoring System (VMS) kerjasama Yayasan Leonardo D’caprio,” tutur Rusdianto Samawa.

Kasus lainnya, penjualan dan bisnis kepiting ilegal, kerang ilegal dan lobster illegal. “Kemudian, kasus  Mack Down Kapal Nelayan, kasus impor ikan, kasus pengadaan mesin kapal. Ada juga kasus anggaran bom kapal ikan di Satgas 115, serta dugaan kasus korupsi di pengadaan alat tangkap gillnet,” bebernya.

Jadi, kata Rusdianto Samawa, di pertemuan mereka dengan KPK itu, lembaga anti rasuah itu diminta segera memproses para tersangka yang sudah ada di beberapa kasus.

“Meminta KPK segera menaikkan ke tahap penyidikan kasus yang lain. Seperti KJA Pangandaran dan Karimunjawa, pengadaan Bantuan Kapal Nelayan tahun 2015-2019, anggaran tenggelamkan dan Bom Kapal hasil tangkapan illegal fishing dan kasus lainnya yang dianggap telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Sekjen FNI, Zaenul Abidin menambahkan, dari perbincangan yang dilakukan dengan KPK, nelayan menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK.

“Kami segenap unsur Ppimpinan organisasi nelayan menolak Revisi UU KPK dan mendukung Presiden Joko Widodo terbitkan Perpu KPK, untuk memperkuat dan menambah kewenangan KPK,” ujar Zaenul Abidin.

Sejumlah pasal atau unsur yang membolehkan KPK melaksanakan penegakan hokum, juga perlu ditambahkan. Khususnya untuk setiap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penyadapan secara internasional.

“Secara khusus di sektor perikanan dan secara umum di ruang publik, yang biasa disebut foreign bribery  atau antar negara,”ujar Zaenul Abidin.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan