Bentuk Kader Bangsa Anti Korupsi, Gerakan Sekolah Penggerak Anti Korupsi Di-launching di Salatiga

Tinggalkan Perilaku Korup

Bentuk Kader Bangsa Anti Korupsi, Gerakan Sekolah Penggerak Anti Korupsi Di-launching di Salatiga.
Bentuk Kader Bangsa Anti Korupsi, Gerakan Sekolah Penggerak Anti Korupsi Di-launching di Salatiga.

Sebuah gerakan baru pemberantasan korupsi yang diberinama Sekolah Penggerak Anti Korupsi di-launching di Salatiga.

Sekolah ini diinisiasi oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Salatiga, Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Institute for Action Against Corruption (IAAC), Yayasan Bina Darma (YBD) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua GMKI Cabang Salatiga, Roberto Duma Buladja menegaskan, pentingnya generasi muda  membentuk dan mengokohkan karakter anti korupsi.

“Generasi muda harus melatih diri sejak dini agar ketika terjun ke dalam dunia pengabdian, memiliki karakter yang berintegritas dan menjauhi korupsi,” ujar Roberto.

Sekolah Penggerak Anti Korupsi ini dilaunching melalui Seminar Nasional bertema Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Launching digelar di Balairung Utama UKSW Salatiga, Selasa, 30 Juli 2019.

Rektor UKSW Neil Samuel Rupidara, yang juga merupakan tuan rumah, menegaskan UKSW berusaha membangun masyarakat bangsa dengan memberikan pendidikan karakter.

“Pendidikan karakter tidak dapat sekejap terjadi. Diperlukan pembaruan kurikulum secara berkelanjutan, demi tujuan membentuk karakter bangsa yang solid. Termasuk di dalamnya penguatan pendidikan anti korupsi,” ujar Samuel.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pentingnya alasan dasar seseorang untuk mau mengabdi.

Banyak orang masuk ke politik memiliki tujuan beragam. Ada di antara mereka serius hendak mengabdikan diri. Sebagian hanya untuk mencari uang atau karena malu menjadi pengangguran.

“Tetapi jika seseorang itu ketika hendak masuk ke politik sudah memiliki setting agenda baik. Mereka seharusnya sudah punya visi misi dimanapun berada, menjadi kepala daerah Bupati atau Walikota atau Presiden sekalipun, tidak mungkin terjadi korupsi,” ujar Ganjar.

Dalam orasi kebangsaannya, Firman Jaya Daeli selaku Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia mengungkapkan, hakikat tunggal berdirinya pusat studi ini.

“Inilah sebuah politik sikap dan prinsip tanpa kepentingan, agendanya tunggal yakni bangsa dan keadaban,” ujar Firman.

Di dalam Puspolkam Indonesia, terdapat para peneliti dari generasi muda yang akan melakukan kajian politik dan keamanan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Puspolkam siap memberi solusi tentang kajian keamanan, politik yang adaptif guna kepentingan bangsa Indonesia yang akan siap menuju generasi Indonesia emas 2045,” ujar Firman lagi.

Kegiatan ini dihadiri 800 orang mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Selain acara Seminar Nasional, juga dilaksanakan soft launching lembaga Puspolkam Indonesia dan pemberian pin anti korupsi secara simbolis kepada peserta Sekolah Penggerak Anti Korupsi.

Di tempat itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) penelitian antara Center Sustainable Development Study (CSDS) UKSW dan Puspolkam Indonesia, yang disaksikan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof Harry Azar Aziz.

Adapun beberapa narasumber dalam seminar ini adalah Direktur Bina Ideologi, Karakter & Wawasan Kebangsaan Kemendagri Prabawa Eka Soesanta, Plt Kajari Salatiga Martha, Ketua Umum Yayasan Bina Darma Theofransus Litaay, Dekan Fakultas Hukum UKSW Marihot Hutajulu, dan anggota BPK Prof Harry Azar Azis.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*