Belum Terlambat Dayak dan Papua Masuk Kabinet, Pak Jokowi, Tolong Pertimbangkan Geopolitik

Dr Emrus Sihombing: Belum Terlambat Dayak dan Papua Masuk Kabinet, Pak Jokowi, Tolong Pertimbangkan Geopolitik.
Dr Emrus Sihombing: Belum Terlambat Dayak dan Papua Masuk Kabinet, Pak Jokowi, Tolong Pertimbangkan Geopolitik.

Susunan Kabinet Indonesia Maju milik pasangan Presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin tidak mempertimbangkan geopolitik rakyat Indonesia.

Keterwakilan pulau-pulau utama seharusnya masuk di dalam susunan kabinet itu. Apalagi, Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat menjanjikan akan mempertimbangkan keterwakilan itu di dalam susunan kabinet. Seperti keterwakilan Papua dan Kalimantan.

Pakar Komunikasi Politik Dr Emrus Sihombing sangat menyayangkan tidak terjadinya pertimbangan geopolitik dalam susunan kabinet yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 23 Oktober 2019 itu.

“Kabinet tidak mempertimbangkan geopolitik masyarakat Indonesia. Padahal, kebersamaan semua wilayah itu sangat penting keterwakilannya di dalam kabinet,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Hal ini bukan soal sukuisme atau wilayah sebagai wilayah saja. Menurut Pakar dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini, jika di era jadul atau jaman dulu, belum banyak Sumber Daya Manusia (SDM) dari pulau-pulau itu yang berpendidikan dan memiliki kemampuan sebagai menteri.

Maka kini, seluruh wilayah Indonesia sudah semua memiliki putra-putri daerah yang berpendidikan tinggi, memiliki kemampuan yang setara dengan daerah lainnya.

“Kalau jaman dulu, ya bolehlah tidak semua terwakili. Tapi kalau sekarang, semua wilayah itu memiliki SDM yang unggul-unggul. Di Papua, banyak yang berpendidikan tinggi, yang pintar, yang jenderal dan sebagainya. Demikian pula di Kalimantan, dan Pulau-Pulau Besar lainnya. Seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk menentukan kabinetnya,” bebernya.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini mengatakan, kekecewaan daerah-daerah itu jangan dianggap sebelah mata. Sebab, kecemburuan karena tidak adanya pertimbangan geopolitik di kabinet.

“Kemampuan SDM mereka setara loh dengan daerahp-daerah lainnya yang saat ini direkrut di Kabinet. Seharusnya itu juga pertimbangan untuk pemerataaan SDM dan kesejahteraan rakyat. Termasuk kesatuan NKRI,” tutur Emrus.

Misalnya, lanjut dia, dari 38 nama yang ada, tidak ada satu pun nama menteri Orang Asli Papua dan Orang Asli Dayak.

“Kita sudah sama-sama lihat komposisi menteri yang ada dan sangat disayangkan bahwa tidak ada orang asli Papua di situ. Pak Jokowi lupa bahwa Indonesia ini luas dari Sabang sampai Merauke dan bicara keterwakilan Papua hari ini sangat penting karena menyangkut geopolitik nasional,” tuturnya.

Meskipun penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden, katanya, namun aspek geopolitik harus menjadi perhatian.

“Geopolitik ini untuk Indonesia sangat penting maka perlu kebersamaan. Sekarang kalau ada daerah yang sangat dominan sementara saudara dari ujung Timur tidak ada satu pun, maka kebersamaan sebagai bangsa ini sudah hilang,” ungkap Emrus.

Jika bicara soal kompetensi, kapasitas atau integritas lanjut dia maka banyak tokoh Papua yang mampu untuk duduk sebagai menteri.

“Ada nama seperti Natalius Pigai, Lukas Enembe, Teo Waimuri yang sudah teruji kapasitas dan integritasnya. Tapi Pak Presiden kok bisa mengabaikan aspek ini. Masih ada waktu untuk memperbaiki ini semua sebelum ada gejolak lagi,” tegasnya.

Dia membandingkan, geopolitik daerah lain, bisa dua atau tiga menteri. Kok dari daerah lainnya enggak dipertimbangkan

“Misalnya, Orang Batak bisa dapat 3, lalu Papua bagaimana? Kalimantan bagaimana? Jika mengelola negara seperti ini maka bisa repot sekali. Saya harap Presiden perhatikan betul soal ini,” ujar Emrus.

Meski begitu, lanjut dia, belumlah terlambat bagi Presiden Joko Widodo untuk mengakomodir geopolitik itu di kabinet.

“Untuk saat ini, belum terlambat. Masih ada jabatan setingkat Wakil Menteri. Silakan, akomodir di situ,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan