Belum Ada Loh Lapas Untuk Penyandang Disabilitas, Tolong Dong, Negara Sediakan Solusinya

Belum Ada Loh Lapas Untuk Penyandang Disabilitas, Tolong Dong, Negara Sediakan Solusinya.

Ketidaksiapan Negara untuk menampung dan melakukan pembinaan terhadap warga binaan atau nara pidana (Napi) yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) terkuak setelah adanya kasus penganiaayan yang dilakukan oleh sipir di Lapas Bukit Semut, Sungailiat, Bangka Belitung terhadap seorang napi bernama Renhad Huhataean, yang menyebabkan pria berusia 37 tahun itu mengalami buta kedua bola matanya secara permanen.

Peneliti Perhimpunan Jiwa Sehat, pimpinan Aktivis Senior Yeni Rosa Damayanti, Wira Leonardi menjelaskan, penyandang disabilitas, fisik maupun kejiwaan, perlu difasilitasi untuk mendapat pembianaan dan pemenuhan hak-hak manusiawinya di lapas-lapas.

Selama ini, lanjut Wira, pembinaan dan pengelolaan anggota masyarakat penyandang disabilitas banyak dilakukan panti-panti dan perhimpunan-perhimpunan yang memiliki kepedulian.

“Apalagi yang mengalami disabilitas penglihatan atau buta, itu belum pernah terdengar ada Lapas khusus bagi napi seperti itu. Sedangkan untuk disabilitas lainnya saja pun, pemerintah atau Negara sangat kesulitan melakukan pembinaannya. Apalagi ini, seperti kasusnya Renhad itu, yang sudah menjadi tunanetra. Belum terbayangkan bagaimana membina mereka di lapas,” tutur Wira Leonardi, di Jakarta, Jumat, (22/02/2019).

Di Indonesia, lapas masih diklasifikasikan hanya untuk Napi dewasa, perempuan, anak-anak, napi narkoba dan napi kasus terorisme maupun koruptor.

Wira menyarankan, perlu tindakan ekstra serius dan hati-hati menangani disabilitas, khususnya tuna netra. Demikian pula, untuk tuna netra yang menghuni lapas.

“Membimbing mereka agar mandiri, dan memberikan keterampilan yang memadai, tidak mudah. Apalagi, lapas-lapas di Indonesia, kita tahu sendirilah seperti apa kebanyakan kondisinya. Sangat tidak layak. Bagi yang tidak menyandang disabilitas saja tidak layak, apalagi untuk penyandang disabilitas?” ujar Wira.

Kasusnya Renhad itu, lanjutnya, membuka mata para pegiat disabilitas, untuk meminta kepada Negara, agar menyediakan lapas yang memadai bagi kaum disabilitas.

“Kita konsern dengan kondisi para penyandang disabilitas dimana pun berada. Kita meminta pemerintah mencarikan solusi bagi kondisi Renhad, dan para penyandang disabilitas lainnya yang menjadi warga binaan di lapas,” ujar Wira.

Kondisi seperti itulah yang juga menjadi keprihatinan, Ernita Simanjuntak, ibu Renhad Hutahaean. Selain masih terus berjuang memperoleh keadilan bagi kasus yang dialami anak sulungnya itu, Ernita pun telah memohon kepada para petinggi di negeri ini agar melepaskan Renhad Hutahaean dari lapas.

“Biarlah dia di rumah. Dia sudah buta, sudah tidak mandiri, sudah tidak mampu mengurusi dirinya di dalam lapas. Kalau di rumah, saya bisa merawatnya, bisa mengurusi kebutuhannya. Dan tidaklah mungkin anak saya melakukan kejahatan. Dia sudah buta,” tutur Ernita.

Sejak mengalami penganiayaan di Lapas Bukit Semut, Sungailiat, Bangka Belitung, lanjut Ernita, dia sangat mengkhawatirkan kondisi Renhad.

Sedangkan ketika masih belum buta saja, lanjut Ernita, dia sangat prihatin dan sangat khwatir dengan kondisi lapas.

“Makannya tidak akan pernah jelas, kondisi kesehatan pun asal-asalan. Tidur tidak bisa digambarkan susahnya. Bahkan saya kerap meminta dan menitipkan makanan ke dalam lapas agar diberikan ke Renhad, supaya layak. Juga obat dan vitamin yang bisa saya berikan untuk kesehatannya. Itu sewaktu dia belum buta karena dipukuli loh. Bagaimana pula dengan sekarang, dia sudah buta, entah bagaimanalah nasibnya di dalam sana,” ungkap Ernita.

Dia pun memohon kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Dirjen PAS dan kepada Presiden agar mengijinkan anaknya yang dikasihinya itu dilepaskan dari penjara untuk selanjutnya menjalani perawatan dan hari-harinya bersama orang tuanya di rumahnya.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang (Kalapas Cipinang) Andika Dwi Prasetya mengungkapkan, kondisi lapas saat ini sangat over kapasitas. Di Lapas Cipinang saja yang hanya memiliki daya tampung maksimal sebanyak 880 warga binaan, kini di 2019 sudah dipaksa, menjadi 4058 napi sebagai penghuninya.

“Kami tidak mungkin menolak jika diminta bahwa ada napi baru yang akan masuk. Memang begitulah kondisi lapas kita sekarang ini,” ujarnya.

Untuk Lapas Cipinang saja, lanjut pria yang baru dilantik sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Provinsi DKI Jakarta, per Kamis 21 Februari 2019 ini, pertambahan napi baru membludak setiap tahunnya.

“Sebanyak 80 persen rata-rata adalah napi narkoba,” ujarnya.

Dia pun enggan menceritakan kondisi riil para napi di lapas itu. “Ngeri menceritakannya, tetapi ya begitulah. Ya bayangkan sajalah lapas yang hanya bisa menampung 880 warga binaan, harus dibuat menampung ribuan napi, sekarang mencapai 4058 di Lapas Cipinang,” ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjen PAS) Liberti Sitinjak mengatakan, belum ada regulasi yang mengijinkan napi penyandang disabilitas untuk tidak mengikuti pembinaan di luar lapas.

“Jadi, kami tak bisa melakukannya. Kami pun tidak berani menyerahkan Renhad Hutahaean kepada keluarganya. Dia kan napi. Ya menjalani hukumannya di lapas, bukan di luar Lapas,” ujarnya.

Sejauh pengalamannya, lanjut pria yang juga baru saja dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kakanwil Kemenkumham) Jawa Barat pada Kamis, 21 Februari 2019 ini, mengenai kesiapan lapas mengelola napi yang memiliki kekurangan fisik, belum terlalu spesifik.

“Ya memang belum ada yang seperti itu. Sepengalaman saya, yang ada pernah ada seorang Ibu membopong anaknya yang merupakan korban narkoba, ke lapas. Kalau untuk yang tunanetra, kayaknya belum ada. Namun kami tidak bisa bertindak di luar regulasi,” ujarnya.

Menurut Liberti, kondisi di Lapas tidak terlepas dari mekanisme dan sistim hokum yang diterapkan di Indonesia. Jika setiap sanksi berupa pemidanaan harus dimasukkan ke lapas, maka persoalan-persoalan di Lapas tetap akan terjadi.

“Sebaiknya semua pihak, semua instansi terkait memikirkan model hukum dan pemidanaan yang tidak harus di lapas. Ya tidak untuk semua jenis pimidanaan. Kan ada juga beberapa pemidanaan yang seharusnya masuk lapas. Seperti, kenakalan anak, atau pemidanaan Undang Undang ITE, tidak mesti dipenjarakan dong menurut saya,” jelas Liberti.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Kepatuhan Kode Etik Direktorat Kemanan dan Ketertiban, Kelik Sulistiyanto mengatakan, untuk Renhad Hutahaean, sejak pulang berobat dari Jakarta dan dinyatakan mengalami kebutaan permanen, sebagai warga binaan tetap dibina di lapas.

Renhad memang sudah dipindahkan dari Lapas Bukit Semut, Sungailiat, ke lapas pangkal pinang. “Saat ini, Renhad ditempatkan di Lapas Pangkal Pinang dan menghuni poliklinik lapas dalam kondisi sehat dan dapat beraktivitas,” ujar Kelik.

Kabag Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menjelaskan, untuk seluruh lapas di Indonesia, ada penyandang disabilitas yang menjalani pemidanaan di dalam lapas.

Untuk tahun 2017, lanjut Ade, terdapat sebanyak 173 warga binaan atau napi di Lapas. Dan jumlah itu meningkat pada 2018 menjadi 374 napi.

“Tetapi tidak spesifik jenis penyandang disabilitas apa. Belum terdata apakah tunanetra ada di dalamnya,” tutur Ade.

Namun, Ade menegaskan, belum ada lapas yang dikhususkan bagi para penyandang disabilitas. Dia juga mengeluhkan membludaknya pemidanaan yang berujung pada hunian di lapas-lapas yang tidak memadai lagi bagi para napi.

Menurut Ade, beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk sekedar mengurangi kesesakan penghuni lapas, adalah dengan memindahkan sebagian napi dari satu lapas yang sangat padat ke lapas yang masih memungkinkan menampung napi baru.

Selain itu, penerapan Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB) dan remisi dilakukan untuk mengurangi beban dan kesesakan penghuni lapas.

“Namun, ya kita sering dicurigai ada apa-apanya dengan pemberian cuti dan atau remisi. Serba salah,” katanya.

Dia menyarankan, untuk mengurangi pemidanaan yang harus ditampung di lapas, sebaiknya mempergunakan Program Integrasi Sosial. Yakni memberikan hukuman pemidanaan tanpa harus dipenjarakan di lapas.

“Misalnya, untuk kasus tertentu kan bisa menjalani hukuman dengan kerja sosial,” ujarnya.

Selain itu, upaya memperbaiki sistem hukum Indonesia harus terus dilakukan, terutama dalam hal pemberian sanksi. “Tidak mesti sanksinya dipenjara dong,” katanya.

Dia mencontohkan, di Negeri Belanda, penjara malah banyak yang sepi penghuni. Bukan berarti tidak ada narapidana. Namun, pemidanaan yang dilakukan Negeri Kincir Angin itu, tidak mesti di dalam penjara atau lapas.

“Mungkin, Indonesia juga perlu belajar ke Belanda dalam hal pemidanaan. Sebab, pemidanaan di hukum Indonesia memang peninggalan Belanda, tetapi Belanda sendiri kini sudah meninggalkan yang saat ini diterapkan Indonesia. Mereka sudah lebih baik lagi dalam sistim pemidanaannya,” ujar Ade.(JR)

1 Comment

  1. Tolong kebijakan pemerintah agar dapat memberikan remisi tambahan kepada seluruh narapidana dan anak untuk dapat mengurangi overkapasitas.. Karena hampir rata – rata narapidana berhukuman tinggi, Sementara tingkat kejahatan dan narkoba meningkat. Jadi bisa dibilang perbandingannya masuk 100 orng yang bebas hanya 1-2 orng saja.. Terima kasih.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*