Bekerja Sebagai Supir Grab Car, Eks Bendahara Kelurahan Berharap Gubernur Anies Pulihkan Status

Bekerja Sebagai Supir Grab Car, Eks Bendahara Kelurahan Berharap Gubernur Anies Pulihkan Status.

Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai Bendahara Kelurahan, Zaitul Akmam alias Imam berharap statusnya dikembalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pria yang kesehariannya kini mencari makan dengan narik grab car itu telah menjalani hukuman menjadi pesakitan selama dua setengah tahun di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang.

Dia dituduh korupsi dan dipenjara di era Gubernur DKI Joko Widodo, yang kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

“Saya meminta status saya dipulihkan kembali,” ujar  Zaitul Akmam alias Imam, saat berbincang, sembari menyetir mobil grab-nya.

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 12 Februari 1968 itu, sebelum ditangkap dan dipenjara, telah mengabdi sebagai aparatur sipil selama 28 tahun.

Posisi terakhir Imam adalah sebagai Bendahara Kelurahan di Kelurahan Ceger, Jakarta Timur. Bukan hanya dirinya, Lurahnya saat itu, Fanda Fadli Lubis juga ditangkap dan dipenjara.

Menurut Imam, dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan kepada dirinya dan bos-nya Pak Lurah Ceger, Fanda Fadli Lubis. Hanya saja, laporan keuangannya dipermasalahkan waktu itu.

“Saat itu, saya kesulitan menjelaskan ada anggaran 2012, ada sekitar Rp 20 juta saya kesulitan menjelaskan. Anggaran macam-macam, ada untuk urusan kesehatan kelurahan, ada untuk penyuluhan, ada untuk penyelenggara aparatur di kelurahan,” ujar Imam.

Entah kenapa, saat Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menurut Imam, sasaran politik dan hukum lebih banyak disoroti ke wilayah Jakarta Timur.

Sebab, pada 2012 itu, ada 5 lurah dan bendaharanya yang ditangkap dan dituduh korupsi. Mereka adalah Lurah Pulogadung, Tema bersama bedahara kelurahannya Meidi. Kemudian, Lurah Ceger Fanda Fadli Lubis bersama bendaharanya Zaitul Akmam, Lurah Cijantung Edi bersama bendaharanya Saiful, Lurah Kayu Putih Rosidah bersama bendaharanya Saodah dan Lurah Jati Samsidi.

Imam tinggal bersama anak isterinya di Cililitan, Jakarta Timur. Sejak selesai menjalani hukuman dan keluar penjara pada 8 Juni 2016 lalu, Imam menghidupi diri dan keluarganya dengan bekerja serabutan. “Baru setahun ini saya narik grab,” ujarnya.

Imam memiliki tiga orang anak yakni anak pertama seorang putra berusia 22 tahun,  dua orang putri masing-masing usia 17 tahun dan 14 tahun.

Imam datang ke Jakarta pada tahun 1977. Dia diangkat sebagai PNS pada tahun 1988. “Saat itu gaji masih Rp 75 ribu per bulan,” ujarnya.

Selama 28 tahun mengabdi sebagai PNS, Imam ketiban sial kena korupsi yang tak bisa dijelaskannya, dan masuk penjara. Dihukum 2 tahun 6 bulan penjara.

Dia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi. Dia pun berharap statusnya dipulihkan kembali sebagai PNS.

“Saya tetap berjuang sendiri. Kalau teman-teman yang lainnya, kurang tahu. Mungkin sudah nyerah. Tapi kalau saya, saya akan berjuang,” ujarnya.

Menjalani hukuman sebagai narapidana korupsi, Imam dan rekan-rekannya ditempatkan di bagian Blok Rutan khusus terpidana korupsi di Cipinang.

Saat itu ada sebanyak 3500 napi di Cipinang. Dirinya memiliki keterampilan bernyanyi, dan sering tampil untuk menghibur diri dan kawan-kawannya sesama Napi.

“Saya dikenal di rutan, saya ijin ke penjaga kalau ada kegiatan-kegiatan, saya nyanyi di ahdapan sekitar 3500 napi. Pas saya keluar, ada saja teman-teman yang janji bantu uang ke saya,” ujarnya.

Nah, dari kebaikan teman-temannya itulah Imam berani mengredit mobil untuk grab car. “Saya sudah tak punya pekerjaan, tak punya uang, ya saya jadikan uang muka buat beli grab,” ujar Imam.

Imam hanya mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dari menarik grab. Dia berharap, jika adamalaikat yang bisa menolongnya untuk mengembalikan lagi statusnya sebagai PNS. “Semoga Pak Anies mau mendengar saya. Dan mengembalikan status saya,” harapnya.

Sejak kena kasus hukum itu, dirinya tidak mendapat bantuan hukum dari institusinya di Pemerintahan Provinsi DKI. Imam mengatakan, dirinya mengajak teman-temannya yang dituduh korupsi itu berjuang bersama agar tidak diberhentikan dari PNS.

Menurut Imam, dirinya tiga kali kena hukuman. Pertama, jabatannya hilang, kedua membayar uang pengganti sebesar Rp 215 juta dan denda Rp 50 juta dan terakhir dipecat dengan tidak hormat.

Sewaktu masih di dalam penjara, Imam menyurati Gubernur DKI Jakarta yang saat itu sudah dijabat oleh Ahok. Dia meminta agar dirinya tidak dipecat.

“Saat itu saya masih mendapat jatah gaji, sebesar 75 persen. Saya minta Isteri dan anak saya yang menyurati Ahok,” ungkap Imam.

Jadi, ketika masih di dalam penjara, Imam masih berstatus PNS. Sedangkan teman-temannya lainnya langsung mendapat pemecatan. “Saya tidak tahu, apakah karena saya menyurati Gubernur? Saya masih dapat gaji meski Cuma 75 persennya saja,” katanya.

Imam juga mengadukan statusnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun tidak mendapat tanggapan. Bahkan, seingat Imam, sebelum dijatuhi hukuman, dirinya dan beberapa kawannya yang memiliki nasib serupa dua kali mendatangi Balaikota, Kantor Gubernur untuk ketemu Ahok.

“Pagi-pagi sudah di Balaikota saya, nungguin Pak Ahok. Dia bilang nanti dicek dulu,” ujar Imam.

Imam percaya, dirinya tidak akan dipecat dari PNS. Lantaran dalam sidang yang digelar di kelurahan, dirinya disebut tidak akan dipecat dari PNS.

Nyatanya, setelah dirinya keluar dari penjara pada 8 Juni 2016, dirinya menemukan bahwa dia diberhentikan dengan tidak hormat. Sehari setelah keluar penjara, yakni 9 Juni 2016, Imam mendatangi Kelurahan Ceger tempat dia mengabdi. Ternyata namanya sudah tidak ada.

Kemudian, pada 1 Agustus 2016, Imam ditelepon oleh Pihak Walikota Jakarta Timur. Saat itu, Sekretaris Kota (Seko) Jaktim, meminta bertemu. Dalam pertemuan itu, Seko menyampaikan permohonan maafnya dan memastikan bahwa Imam telah diberhentikan.

“Kata Seko waktu itu, inilah pekerjaan yang sangat saya benci. Mohon maaf,” ucapnya. Imam resmi diberhentikan dari PNS pada  10 Juni 2016, melalui Surat Keputusan yang diterimanya.

Imam tak menyerah, dia masih melacak data dan informasi yang menguatkan dirinya. “Saya menempuh jalur hukum. Sebab katanya 90 hari sejak putusan, bisa upaya hukum ke PTUN,” katanya.

Pada 26 Juni 2016, Imam masih menyurati Ahok dan bertemu. Dia juga menyusuri ke Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Biro Hukum dan SDM Pemprov DKI Jakarta. “Jawabannya ngambang semuanya,” ujar Imam.

Kasus yang menimpa Imam dan Lurahnya itu ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim).

Para lurah dan bendahara kelurahan di wilayah Jakarta Timur itu didakwa menyelewengkan anggaran kelurahan.

Lurah Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Fanda Fadly Lubis dan Bendahara Kelurahan Ceger, Zaitul Akmam, dituduh menyelewengkan tujuh mata anggaran kelurahan. Anggaran tersebut berasal dari pagu anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2012 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Tujuh kegiatan yang diselewengkan tersebut antara lain, Gerakan Sayang Ibu dengan anggaran Rp 20.165.000, Pemahaman Kebangsaan Rp 74.000.000, SDM Kemasyarakatan Rp 110.802.720, Penyuluhan Kesehatan Rp 53.000.000, Wawasan Bagi Aparatur Kelurahan Rp 78.175.900, Kewirausahaan Bagi Ekonomi Lemah Rp 48.554.000, dan Pengadaan Bahan Baku Bangunan Kegiatan Kerja Bakti Minggu Pagi Rp 70.000.000. Anggaran yang diselewengkan itu, mencapai lebih dari Rp 450 juta dari total DPA Kelurahan Ceger sebesar sekitar Rp 2,3 miliar untuk tahun anggaran tahun 2012.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan