Begitu RUU KUHP Disahkan, Jaksa Telah Siap Menggasak Korupsi Sektor Swasta

Begitu RUU KUHP Disahkan, Jaksa Telah Siap Menggasak Korupsi Sektor Swasta.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan kesiapan institusi yang dipimpinnya untuk menggasak dan mengusut tuntas korupsi yang dilakukan sektor swasta.

 

Menurut dia, apabila Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pindana (RUU KUHP) memerintahkan jaksa bisa mengusut korupsi sektor swasta dan jika Undang Undang itu sudah disahkan, maka Jaksa telah siap menjalankannya.

 

“Kejaksaan Siap. Kita sudah pengalaman menangani kasus-kasus korupsi,” tutur Jaksa Agung HM Prasetyo, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (26/01/2018).

 

Mengenai hal ini, Prasetyo juga mengakui sudah pernah berdiskusi soal pihak swasta (korupsi) yang mau diserahkan ke Polri, namun timbul wacana jika Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga diikutsertakan menangani korupsi di sektor swasta.

 

“Selama ini kan memang, kasus swasta ini kan masih jadi perbincangan, apa KPK berwenang atau menangani kasus korupsi yang pelakunya swasta apa tidak,” ujarnya.

 

Saat ini, DPR sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang KUHP, yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta, yaitu yang murni dilakukan pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan ke KUHP.

 

Korupsi sektor swasta sudah masuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Namun dalam legislasinya masih banyak kekurangan sehingga hal tersebut akan diatur di RUU KUHP.

 

“Penegak hukum menjalankan peraturan perundang-undangan saja, Kita liat saja nanti. Kejaksaan menangani korupsi untuk swasta akan kita tangani,” pungkas Prasetyo.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan