Begini Modus Pengadaan Kapal Mangkrak

Begini Modus Pengadaan Kapal Mangkrak.

Pengadaan Kapal besar yang dijanjikan bagi nelayan harus diusut tuntas. Pengadaan yang mangkrak itu sudah menimbulkan kerugian keuangan negara, namun sejauh ini hanya dijadikan sebagai alat pencitraan semata seolah pemerintah berhasil membangun kapal bagi nelayan.

 

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menyampaikan, rencana pengadaan kapal ukuran besar sangatlah fantastis. Program ini menghipnotis pandangan Masyarakat Perikanan Indonesia (MPI).

 

“Semua dibuat galau oleh kebijakan ini. Mengapa? ada adagium penilaian terhadap menteri KKP bahwa pekerjaannya berhasil, padahal nol besar,” tutur Rusdianto Samawa, dalam keterangan persnya, Rabu (27/12/2017).

 

Rusdianto menyampaikan, ada juga ekspektasi masyarakat nelayan khususnya, dan rakyat umumnya menilai menteri KKP seorang yang “Kegilaan dan Kegirangan bekerja” dalam mensukseskan sektor kelautan dan perikanan.

 

“Bagi saya, seorang menteri yang gila bekerja untuk rakyat, apresiasi yang sangat mendalam dan bangga. Tetapi, harus diingat semua pekerjaan dinegara ini berdasarkan Undang Undang dan juklak, juknis serta mekanisme yang disepakati bersama. Karena tujuan pengadaan kapal perikanan itu untuk mensejahterakan nelayan,” ujarnya.

 

Rencana Kegilaan dan Kegirangan itu, kata dia, harusnya ditujukan untuk mensejahterakan nelayan. Akan tetapi, persfektif kinerja tidak menunjukkan langkah baik dalam berbagai programnya.

 

“Kita bisa evaluasi dari seluruh program yang ada, misalnya menurunnya ekspor tuna, anjloknya jumlah penangkapan ikan tahun 2017 seiring ekspor perikanan Indonesia berkisar cuma 31,6 Miliar, berarti 50 persen dari jumlah ikan dong. Ini bukan meningkat sebagaimana klaim KKP, tetapi anjlok,” ujar Rusdianto.

 

Maka dari itu, dari menurunnya produktivitas penangkapan dan ekspor perikanan Indonesia. Maka, KKP berencana akan membuat program pengadaan bantuan kapal nelayan dalam ukuran lebih besar dengan strategi anggaran yang digunakan memakai Multi Years Contract (MYC).

 

Menurut dia, pertimbangan utama KKP memakai MYC ini karena sifat pekerjaan memerlukan waktu lebih dari 12 bulan (maksimal 15 bulan) dengan pertimbangan pembelian mesin perlu indent dengan waktu kurang 7-8 bulan.

 

Apalagi, ada waktu antisipasi keterlambatan pengerjaan karena uji coba model dan proses pelelangan agar pembangunan lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas kapal yang dihasilkan.

 

“Pertimbangan ini, perlu dicermati secara lebih detail. Karena ada perbedaan skala pembanguan dan penyiapan kapal dengan ketersediaan alat tangkap maupun mesin,” ujarnya.

 

Dia mengungkapkan, banyak terjadi penjualan dan mark-up kapal oleh oknum pejabat, seperti modus pembanguan kapal yang sudah diserahterimakan, pertama, tanpa ada mesin dan alat tangkap; kedua, kapal ada mesin tanpa alat tangkap dan ketiga, ada mesin dan alat tangkap tanpa kapal.

 

“Ketiga modus di atas, ada banyak dijumpai diberbagai daerah. Itulah yang memicu banyak kapal mangkrak, bahkan kapal tahun 2016 di wilayah Lampung Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Banten sangat banyak kapal mangkrak dijumpai,” ujarnya.

 

Penyebab kapal mangkrak itu disebabkan oleh ketiga faktor di atas. Menurut dia, penyebab terjadinya faktor di atas adalah karena lelang antara kapal, mesin dan alat tangkapnya tidak satu perusahaan galangan atau penyedia barang/jasa. Sehingga memang terjadi demikian, kadang nelayan menerima kapal tanpa alat tangkap dan mesin.

 

Kasus kapal bantuan tanpa mesin dan alat tangkap adalah berukuran 5 dan 10 Gross Ton. Kapal terbuat dari Fiber ini banyak mangkrak di sekitar wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia.

 

“Sehingga terkadang nelayan memilih ada yang menjual perahunya dan ada juga dipakai untuk dagang sayur mayur antar pulau,” ujarnya.

 

Ada juga, lanjut Rusdianto, penerima di lokasi tidak jelas identitasnya. Bahkan, di Jambi saja ada terjadi nelayan menjual mesin tempel untuk perahu 5 dan 10 Gross Ton.

 

“Sekarang kasusnya lagi diselidiki. Ini memang harus diungkap ke publik agar rakyat mengerti bahwa program pengadaan kapal nelayan itu adalah membuang hamburkan uang negara karena kapal sangat banyak sekali yang mangkrak dan tak terpakai,” ungkapnya.

 

Dari kegagalan tersebut, menurut Rusdianto, maka KKP mengambil strategi dan peluang yang ada untuk menutupi gagalnya pembangunan kapal tersebut.

 

Sala satu caranya, lanjut dia, dengan mengambil Dana Multi Years Contract (MYC) dalam jumlah besar. Tujuannya untuk pembangunan kapal ukuran besar.

 

Tujuan yang dimaksud pembangunan kapal ukuran besar adalah menjamin keberlangsungan perikanan Indonesia dimulai dari ekspor, jumlah penangkapan ikan, dan sustainability laut.

 

Dia menjelaskan, dari pemaparan KKP sebagai penerima dana MYC dari Kementerian Keuangan (Menkeu) bahwa kelebihan MYC adalah sebagai berikut’ pertama, biaya pelaksanaan, tidak memerlukan anggaran persiapan atau lelang ditahun kedua. Tidak juga memerlukan tambahan anggaran ditahun kedua jika pekerjaan ditahun ke satu tidak sesuai target.

 

Kedua, waktu pelaksanaan, tidak diperlukan lagi waktu tambahan pengerjaan pembangunan kapal (adendum). Tidak juga terjambat karena ada kajian, desain, uji coba model dan proses lelang.

 

Ketiga, tanggungjawa pelaksanaan, pertanggungjawaban lebih mudag dilakukan karena pekerjaan dilakukan oleh pihak yang sama pada tahun ke satu dan kedua.

 

Keempat, pengendalian mutu, proses pengendalian dan evaluasi pengerjaan bisa dilakukan pada tahun kesatu dan ditindak lanjuti pada tahun kedua.

 

Kelima, fungsional Pamanfaatan, akibat tidak ada waktu yang terbuang, pemanfaatan kapal 100 GT dan 120 GT dapat dilakukan lebih cepat.

 

Sedangkan  rncian pekerjaan barang dan waktu pembangunan, menurut KKP akan menempuh waktu 15 bulan lamanya dengan rincian adalah, satu, pada periode ke 1 (September) pekerjaan pada proses persiapan; dua, pada periode ke 2 (Oktober 2017 – Januari 2018) pengadaan material dan fabrikasi; tiga, pada periode ke 3 (November 2017 – Mei 2018) Assembly dan Wedding Erection; empat, pada periode ke 4, Fabrikasi komponen (Februari – Juni 2018); lima, pada periode ke 5, dilakukan Assembling, (Februari – Juni 2018); enam, pada periode ke 6, dilakukan out fitting, (Februari – Juli 2018), tujuh, pada periode ke 7, Finishing dan pengerjaan supervisi (Oktober 2017 – November 2018).

 

“Itu periode pengerjaan pembangunan kapal bantuan berukuran besar (gede), semoga saja tak mangkrak lagi karena anggaran yang dibutuhkan pembangunan kapal ukuran besar ini sangat fantastis capai ratusan miliar,” ujar Rusdianto.

 

Dari berbagai modus yang terjadi, lanjut dia, kegagalan sebelumnya merupakan upaya bancakan keuangan negara. Karena kapal sangat banyak yang mangkrak.

 

“Maka, oleh karena itu mari kita sama-sama mengawasi secara ketat proses pembangunan program kapal bantuan untuk nelayan. Karena dana multy tears contracts  itu adalah anggaran negara,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*