Begini Kronologis Bentrokan Karyawan dengan Masyarakat Sihaporas Versi PT Toba Pulp Lestari

Sengketa Lahan Rakyat, Terjadi Bentrok Karyawan TPL Dengan Warga

Sengketa Lahan Rakyat, Terjadi Bentrok Karyawan TPL Dengan Warga, Begini Kronologis Bentrokan Karyawan dengan Masyarakat Sihaporas Versi PT Toba Pulp Lestari.
Sengketa Lahan Rakyat, Terjadi Bentrok Karyawan TPL Dengan Warga, Begini Kronologis Bentrokan Karyawan dengan Masyarakat Sihaporas Versi PT Toba Pulp Lestari.

Kepala Humas PT Toba Pulp Lestari (TPL) Norma Patty Handini Hutajulu membenarkan ada bentrok antara karyawan dan personil Sekuriti PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan warga Masyarakat Desa Sihaporas di Compt B 553 PT TPL pada Senin, 16 September 2019.

Adapun kronologis kejadian dari pihak PT TPL adalah, bahwa pada sekitar Pukul 10.00 WIB, personil security PT TPL yang jaga di Compt B068 dan B081  melaporkan, ada kurang lebih 100 orang warga Masyarakat Sihaporas melakukan penanaman jagung di Compt B. 553. Lokasi itu sudah selesai di harvest atau siap dipanen.

Setelah itu, Tim Security  dan Socap, bernama Bahara Sibuea dan Ricky Silaen meluncur ke areal di Compt B.553.

“Benar bahwa warga Masyarakat Sihaporas sedang melakukan penanaman jagung di dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari,” tutur Norma Patty Handini Hutajulu, Senin malam (16/09/2019).

Kemudian, Bahara Sibuea melakukan mediasi. Dia menyampaikan kepada warga masyarakat  supaya kegiatan penanaman jagung dihentikan dulu. Meminta supaya diadakan musyawarah, dan dibicarakan dengan cara baik-baik.

“Warga  Masyarakat Sihaporas tetap bersikeras melakukan penanaman. Dan  sebahagian lagi mengeluarkan kata-kata pengancaman, yang membuat suasana jadi memanas,” ujar Norma.

Setelah itu, lanjut Norma, salah satu warga masyarakat  mengangkat cangkulnya dan mengarahkan ke Bahara Sibuea. Kemudian Security PT Toba Pulp Lestari bernama Pedrus Simbolon menarik cangkul dari tangan warga yang melakukan pengancaman.

Tapi warga masyarakat tersebut tidak mengindahkan. Dan langsung memukulkan cangkulnya. Sehingga Pedrus Simbolon terjatuh.

Melihat Pedrus Simbolon terjatuh, warga Masyarakat Sihaporas lainnya ramai-ramai mengambil cangkulnya masing-masing. Dan juga kayu. Lalu memukul Bahara Sibuea dan anggota Security PT Toba Pulp Lestari.

Para karyawan dan petugas sekuriti PT TPL yang dilaporkan dipukuli itu adalah Bahara Sibuea, Ricky Silaen, Agus Duse Damanik, Pedrus Simbolon, Agus suryadi, Hokkop Siahaan, Micheal Panjaitan, Haposan Sitorus yang merupakan Asisten Harvesting, Mesgianto dan Rizal Manurung.

“Adapun para korban, segera dibawa ke klinik Sektor Aek Nauli. Dan Tim Medis melakukan pertolongan pertama kepada para korban. Berhubung luka korban cukup serius maka dirujuk ke Rumah Sakit Vita Insani, Pematangsiantar,” tutur Norma.

Atas peristiwa itu, PT TPL sangat menyangkan terjadinya bentrok. Menurut Norma, peristiwa itu PT Toba Pulp Lestari Tbk atau PT TPL menyayangkan terjadinya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (16/09/19).

“Tindakan tersebut menyebabkan 3 orang karyawan PT TPL mengalami luka berat dan 6 orang mengalami luka ringan,” ujar Norma.

Norma mengatakan, lahan yang ditanami warga dengan jagung itu sebetulnya hak konsesi milik PT TPL. Hal itu telah tercatat dalam SK HPHTI dan SK 579.

“Yang dimaksud adalah lahan hutan konsesi yang telah selesai dipanen,” ujarnya.

Norma menekankan, areal penanaman tersebut merupakan areal konsesi PT TPL yang telah memiliki izin dan telah memasuki rotasi tanam ekaliptus yang  ke-empat.

Direktur PT TPL, Mulia Nauli mengatakan, izin  konsesi PT TPL berada di Kawasan Hutan Negara. Dengan izin pengelolaan yang terbatas, dalam kurun waktu tertentu.

Pada pelaksanaan operasionalnya, persero (PT TPL) selalu menghormati hak-hak masyarakat dan komunitas adat yang berada dalam wilayah kerja persero.

“Dengan mengedepankan proses dialog yang  terbuka yang  dilandasi undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian masalahnya,” ujar Mulia.

Kejadian ini, lanjutnya, telah dilaporkan ke pihak berwajib. Itu juga sebagai salah satu tanggung jawab persero sebagai pemegang izin pengelolaan konsesi yang diberikan negara.

Menurut Mulia, dalam penyelesaian konflik lahan, persero melakukan berbagai upaya positif untuk mengatasi penyelesain klaim, dengan mediasi yang melibatkan lembaga pemerintahan.

“Sebagaimana diwajibkan oleh izin yang dipegang oleh persero. Dan musyawarah dengan masyarakat hingga terwujudnya program kemitraan untuk operasional yang berkelanjutan,” katanya.

Pendekatan itu pun, kata dia lagi, merupakan amanah Perhutanan Sosial dan ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Menhut Nomor P.83/MenLhk/Setjen/KUM.1/10/2016.

“Persero bersama KPH melakukan sosialisasinya kepada masyarkat. Dengan pertemuan yang intensif dengan komunitas adat. Baik di perkampungan masyarakat, di kantor Kepala Desa, dan di areal konsesi persero,” ujarnya lagi.

Dia mengatakan, konsep Perhutanan Sosial itu mengandung beberapa poin. Bagi areal yang sudah diusahai masyarakat di dalam konsesi dan belum pernah dibangun menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), akan dikelola dengan pola kemitraan P 83 Tahun 2016.

Kemudian, terhadap areal yang sudah menjadi HTI (tanaman pokok dan infrastruktur) tidak dapat diklaim (pemanenan, penanaman, dan perawatan).

Terhadap blok areal tanaman kehidupan, akan dilakukan pola kemitraan dengan menanam tanaman yang menghasilkan hasil hutan kayu dan non kayu, seperti aren, kemenyan, dan tanaman buah lainnya.

“Yang hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. Dan melakukan tumpeng sari untuk jangka pendek atau tanaman palawija,” kata Mulia.

Dilnjutkan, terhadap blok kawasan lindung, harus dijaga bersama dan akan dilakukan pengkayaan tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK), antara lain tanaman kemenyan, aren, pinus, dan buah lainnya.

Penyelesaian klaim hutan adat sendiri mengikuti proses pengakuan hutan adat sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Yakni, melakukan kajian kebenaraan keberadaan hutan adat tersebut. Salah satunya, Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hutan Adat.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Toba Pulp Lestari Tbk atau PT TPL, lanjut Mulia Nauli, diberikan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut No: SK. 179/Menlhk/Sedjen/HPL.0/4/2017. Yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan