Bebaskan Meiliana, Kepolisian Diminta Habisi Persekusi Yang Terjadi Lewat Pengadilan

Bebaskan Meiliana, Kepolisian Diminta Habisi Persekusi Yang Terjadi Lewat Pengadilan.

Aparat Kepolisian didesak segera menghabisi para pelaku persekusi yang menyusup lewat lembaga peradilan. Selain itu, persoalan Meiliana juga harus diselesaikan. Perempuan yang divonis 18 bulan penjara atas dugaan isu penyalahgunaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos menyampaikan, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum, bukan malah tunduk pada tekanan dan persekusi.

“Kami meminta Kepolisian memberi perlindungan pada kasus-kasus yang menjurus persekusi lewat jalur peradilan,” tutur Bonar Tigor Naipospos, dalam siaran pers, Jumat (24/08/2018).

Dia mengatakan, lewat Gerakan Indonesia Kita (GITA), diharapkan para pencari keadilan dan masyarakat mendukung pembebasan terhadap Meiliana, seorang perempuan di Tanjung Balai, Sumatera Utara divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan penistaan agama setelah meminta pengurus masjid di dekat rumahnya untuk mengecilkan suara adzannya dua tahun lalu. Keluhannya itu kemudian menyulut kerusuhan bernuansa SARA.

Bonar Tigor Naipospos mengecam vonis terhadap Meiliana yang dinilainya telah dijadikan kambing hitam dari peristiwa kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara.

“Apa yang diperbuat oleh Meiliana tidak bisa dikategorikan sebagai penistaan agama, dia hanya meminta volume suara adzan dikecilkan, itu pun tidak langsung disampaikan kepada masjidnya, tapi dia hanya bicara kepada tetangga di sekitar rumahnya. Itu permintaan biasa yang disampaikan dengan santun,” ujarnya.

Hukuman itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo dalam sidang Selasa (21/8). Majelis hakim menyatakan Meiliana terbukti bersalah melakukan perbuatan penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156A KUHPidana.

Oleh karena itu, Gerakan Indonesia Kita (GITA) mendukung petisi ini ditujukan kepada semua pihak yang akan menangani pengadilan banding Meiliana, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Dewan Masjid.

“Kami menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menurut kami justru mendukung tindakan persekusi dan pengucilan suara minoritas,” ujarnya.

Seruan itupun sudah disebarkan lewat petisi. Gita juga meminta Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pengkajian menyeluruh terhadap hakim yang menangani kasus Meiliana.

“Meminta Kementerian Agama untuk mengeluarkan aturan yang membatasi penggunaan dan volume pengeras suara masjid agar dapat melindungi kepentingan publik,” ujarnya.

Bonar pun mengajak pers, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan semua individu yang peduli pada keadilan dan kemanusiaan untuk mendukung pembebasan Meiliana.

“Mari kita lawan kezaliman, dan mengampanyekan Meiliana tidak bersalah dan harus dibebaskan,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan