Breaking News

Bawa Bendera Bintang Kejora Saat Demo, Mahasiswa Papua Tak Langgar Hukum

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus: Bawa Bendera Bintang Kejora Saat Demo, Mahasiswa Papua Tak Langgar Hukum. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus: Bawa Bendera Bintang Kejora Saat Demo, Mahasiswa Papua Tak Langgar Hukum.

Para mahasiswa Papua peserta aksi unjuk rasa di depan Istana Negara yang membawa Bendera Bintang Kejora, dianggap tidak melanggar hukum.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menjelaskan, aksi membawa Bendera Bintang Kejora itu hanyalah reaksi spontan para demonstran.

“Aksi demo Mahasiswa asal Papua di depan istana Presiden dengan membawa bendera Bintang Kejora beberapa hari yang lalu sebagai reaksi terhadap peristiwa yang bersifat narsis terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum,” tutur Petrus Selestinus, dalam keterangan persnya, Sabtu 24 Agustus 2019.

Menurut Petrus, membawa bendera itu sebagaimana aksi-aksi demo pada umumnya oleh mahasiswa atau kelompok masyarakat lainnya, selalu saja menggunakan atribut atau simbol-simbol tertentu. Atau panji-panji dari organisasi kelompok yang melakukan aksi demo.

Itu sekedar menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi yang melakukan aksi demo. “Ya untuk menarik perhatian pemerintah dan publik,” ujar Petrus lagi.

Menurut Advokat Senior Peradi ini, penggunaan Bendera Bintang Kejora oleh mahasiswa Papua pada saat aksi unjuk rasa itu,  juga tidak bisa dikategorikan sebagai gerakan separatis. Tidak juga untuk hendak menggantikan ideologi, lambang negara dan Bendera Republik Indonesia yaitu Bendera Merah Putih.

“Karena bendera Bintang Kejora itu hanya memiliki makna sebagai sebuah panji dari kelompok mahasiswa Papua yang melakukan aksi demo,” ucapnya.

Petrus mencontohkan, jika melihat sikap Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Almarhum), terhadap penggunaan bendera Bintang Kejora, dianggap sebagai kreasi masyarakat Papua dalam berorganisasi.

“Sehingga Presiden Gus Dur membolehkan. Maka sebetulnya sikap Presiden Gus Dur inilah yang benar. Pemerintah sebaiknya menggunakan sikap Gus Dur ini dalam menyikapi aksi mahasiswa Papua,” ujarnya.

Menurut dia lagi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak boleh alergi terhadap penggunaan bendera Bintang Kejora oleh mahasiswa Papua pada saat demo. Karena secara hukum, khususnya UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, diatur juga tentang apa yang disebut panji.

Panji yaitu bendera yang dibuat untuk menunjukan kedudukan dan kebesaran serta kehormatan suatu jabatan atau organisasi yaitu Organisasi Papua Merdeka.

Dengan demikian, dijelaskan Petrus, tuduhan atau reaksi yang berlebihan dari beberapa pihak mengenai penggunaan bendera Bintang Kejora oleh masyarakat dan mahasiswa Papua, pada saat aksi demo adalah tindakan yang  melawan hukum.

“Bahkan, mereka itulah yang bisa dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif dan mengekang kemerdekaan berserikat dan berpendapat,” ujar Petrus.

Sepanjang sebagai perwujudan kemerdekaan berorganisasi dan berpendapat, katanya, maka biarkanlah mahasiswa Papua berkreasi dan berorganisasi di alam negeri tercinta Indonesia. Yang menjunjung tinggi pasal 28 UUD 45.

Selama mahasiswa Papua merasa kue kemerdekaan berserikat dan berpendapat tidak diberikan sepenuhnya kepada mereka sebagai warga negara Indonesia, maka mereka akan terus menuntut kemedekaan.

“Yang tidak lain adalah menuntut perlakuan yang sama dengan saudara-saudaranya warga negara Indonesia lainnya. Yang juga memiliki organisasi yang berbeda, dan memiliki bendera organisasi yang berbeda, serta menggunakannya pada aksi demo juga, tetapi tidak ditindak,” tutup Petrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*