Breaking News

Baru Saja Dapat Predikat WTP dari BPK, Jaksa Kena OTT Lagi, Kejaksaan Dibawah Kepemimpinan HM Prasetyo Tidak Bersih

Baru Saja Dapat Predikat WTP dari BPK, Jaksa Kena OTT KPK Lagi, Kejaksaan Dibawah Kepemimpinan HM Prasetyo Tidak Bersih. Baru Saja Dapat Predikat WTP dari BPK, Jaksa Kena OTT KPK Lagi, Kejaksaan Dibawah Kepemimpinan HM Prasetyo Tidak Bersih.

Baru satu hari Jaksa Agung HM Prasetyo menerima Predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anak buahnya HM Prasetyo kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini sudah yang kesekian  kalinya, Jaksa kena OTT KPK karena dugaan korupsi. Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman sangat menyesalkan masih adanya OTT seperti itu.





“Ini membuktikan, selama ini juga kejaksaan tidak pernah sungguh memberantas korupsi. Kejaksaan di bawah kepemimpinan HM Prasetyo tidak bersih. Padahal, baru saja kemarin (Kamis, 27 Juni 2019), HM Prasetyo menerima Predikat WTP dari BPK. Ini artinya apa? Ini akal-akalan semata,” tutur Haris Budiman, di Jakarta, Jumat (28/06/2019).

Dia juga menduga, predikat WTP yang diraih Kejaksaan, tidak clear. Predikat itu perlu ditelusuri dan dibuka kembali. Jangan sampai, pemberian predikat seperti itu hanyalah juga bagian dari permainan sogok menyogok.

“Sebab, kita tahu kok, selama ini Kejaksaan masih jauh dari bersih,” ujarnya lagi.





Haris Budiman juga mempertanyakan, sejumlah program yang hanya lips service yang dilakukan kejaksaan, seperti Program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Faktanya, lanjut dia, cukup banyak oknum jaksa yang kena OTT KPK. Sebut saja, 31 Maret pada 2016 lalu, penangkapan terhadap jaksa juga telah dilakukan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sebanyak 3 orang jaksa ditangkap bersama seseorang yang melakukan transaksi sogok di sebuah toilet hotel di kawasan Jakarta.

Kemudian, pada Senin 11 April 2016, KPK juga menangkap Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pada 9 Juni 2017, KPK juga melakukan OTT terhadap Jaksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dan pada Jumat, 28 Juni 2019 ini, KPK kembali melakukan OTT kepada jaksa di wilayah DKI Jakarta.





“Ini semua membuktikan, HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung gagal memimpin kejaksaan untuk memberantas korupsi. Sebaiknya, segera dihentikan saja sepak terjangnya,” ujar Haris.

Haris juga menyampaikan, salah seorang Puteranya HM Prasetyo bernama Bayu Adhinugroho juga menjadi Jaksa. Dalam sejumlah sepak terjangnya, selain faktor nepotisme yang begitu tinggi, Jaksa Agung HM Prasetyo melancarkan karier putranya itu dengan moncer. Bayu, anaknya HM Prasetyo itu kini duduk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kajari Jakbar), sangat timpang dengan posisi jaksa se-angkatannya.

“Itu perlu ditelusuri. Jangan sampai ada tukar kepala. Jika memang anaknya Jaksa Agung yang kena OTT yang harus dibongkar dan diproses hukum. Jangan malah mengorbankan jaksa lain yang tak bersalah,” ujar Haris.





Dikabarkan KPK melakukan operasi tangkap tanga n (OTT) jaksa di wilayah Kejati DKI Jakarta. Dari pantauan, Jumat (28/6/2019), terlihat tim KPK berada di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Beberapa saat kemudian ada seorang yang dibawa ke dalam mobil.

Orang tersebut terlihat dikawal seorang lainnya memasuki mobil sekitar pukul 17.30 WIB. Seorang yang dibawa itu diduga merupakan jaksa yang ditangkap KPK. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Warih Sadono sempat memerintahkan anak buahnya untuk turut mengikuti mobil tersebut. Anak buah Warih pun menyiapkan mobil. Warih bahkan turut ikut. “Ikutinikutin,” ucap Warih.

Sementara itu, dari KPK belum ada keterangan resmi yang disampaikan. Pemimpin KPK dan Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriyati belum memberikan respons ketika dimintai konfirmasi.





Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku sudah mendapat informasi penangkapan Jaksanya. “Iya benar saya sudah tahu ada OTT dua jaksa,” ujar Jaksa Agung M Prasetyo, Jumat (28/06/2019).

Prasetyo menyebut, jaksanya ditangkap pada Jumat siang. Saat ini jaksa yang ditangkap berada di KPK dan menjalani pemeriksaan intensif.  KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Sehari sebelumnya, Kejaksaan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangannya tahun 2018. Jaksa Agung M Prasetyo mengapresiasi atas pemberian opini WTP tersebut.





“Alhamdulilah pada tahun 2018 ini, anggota I BPK Indonesia telah menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan kerjaksaan selama ini. Sekali lagi alhamdulilah kami bersyukur kami mendapatkan opini WTP. Jadi kalau sekarang kami terima WTP juga, berarti sudah 3 kali berturut-turut kami terima tanpa terputus sejak 2016, 2017 dan 2018,” kata Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Sementara itu, anggota I BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan pemberian opini WTP itu didasari komitmen Kejagung mengelola secara transparansi dan akuntabel laporan keuangannya. Serta tidak pernah menutup-nutupi saat proses audit BPK.

“Jadi tidak mungkin satu entitas bisa melakukan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Kalau dia tidak transparan, maka dia tidak akan mau diperiksa dan menghambat pemeriksaan,” ujar Agung.





Ia mengatakan selama proses pemeriksaan tim BPK berkomunikasi dengan baik dengan Kejagung. Selain itu, kata Agung, tidak ada upaya penghalangan kepada petugasnya saat melakukan audit.

Kendati demikian, Agung menyarankan agar kejaksaan memperbaiki tata kelola pengalokasian anggaran. Ia mengatakan diperlukan perencanaan yang matang agar anggaran yang terbatas tetap mampu mencapai target kinerja.

“Aspek perencanaan itu perlu dibenahi sehingga alokasi dana yang terbatas untuk mendukung tugas-tugas kejaksaan bisa digunakan optimal. Setelah kami lihat, perlu dong mereka mingkatkan kualitas tugas-tugasnya,” ujarnya.





“Tetapi dengan anggaran segitu, teman-teman kejaksaan ini terbuka. Kami tahu mereka punya masalah, tetapi pada saat yang sama kami juga harus melakukan tugas sesuai dengan perundang-undangan. Mereka nggak ngeluh, mereka nggak cengeng dan mereka pantes terima opini WTP,” ujar Agung.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*