Banyak Terdakwa Dapat Putusan Bebas, Penyidik dan Penuntut Terkoreksi, Negara Jangan Kalah Dengan Kejahatan

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus: Banyak Terdakwa Dapat Putusan Bebas, Penyidik dan Penuntut Terkoreksi, Negara Jangan Kalah Dengan Kejahatan.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus: Banyak Terdakwa Dapat Putusan Bebas, Penyidik dan Penuntut Terkoreksi, Negara Jangan Kalah Dengan Kejahatan.

Negara jangan sampai kalah dengan kejahatan. Putusan bebas terhadap sejumlah terdakwa menunjukkan lemahnya proses hukum mulai penyelidikan, penuntutan hingga putusan.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dapat dikategorikan dalam kondisi bahaya dengan bebasnya para terdakwa.

Misalnya, dalam kes bebasnya mantan Dirut PLN Sofyan Basir dan Syafrudin Tumenggung, menurut Petrus Selestinus, bisa berbalik melakukan serangan. Jika Sofyan Basir dan Syafrudin Tumenggung melakukan tuntutan balik secara pidana, maupun meminta rehabilitasi dan kompensasi atas putusan itu.

“KPK dalam bahaya, institusi penegak hukum dalam bahaya, kalau mereka menuntut balik. Ini menunjukkan Negara gagal membuktikan kebenaran hukumnya,” tutur Petrus Selestinus, di Jakarta, Selasa (05/11/2019).

Advokat Peradi ini mengatakan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Sofyan Basir, mantan Dirut PLN itu, sebagai isyarat kuat adanya kesalahan KPK dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Dengan putusan ini, lanjut Petrus Selestinus, hakim telah mengoreksi secara total hasil penyidikan dan penuntutan KPK melalui putusan Pengadilan Tipikor. Terutama terkait kinerja KPK yang akhir-akhir ini dipersoalkan publik.

“Publik bisa menilai, kinerja penegak hukum tidak murni demi penegakan hukum, melainkan menjadi alat politik,” ujar Petrus Selestinus.

Petrus Selestinus menduga, putusan bebas yang dibuatkan Majelis Hakim kepada para terdakwa, seperti kepada Sofyan Basir, terinspirasi oleh putusan bebas Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Syafrudin A Tumenggung, mantan Kepala BPPN. Putusan itu dilakukan beberapa waktu lalu, terkait kasus korupsi BLBI yang melibatkan konglomerat Syamsul Nursalim.

“Ataukah karena Majelis Hakim sudah terbebas dari tekanan kekuasaan, yang akhir-akhir ini disebut-sebut dilakukan oleh oknum-oknum pimpinan institusi hukum seperti KPK,” jelas Petrus Selestinus.

Mencermati kedua putusan Pengadilan dalam dua perkara berbeda oleh Majelis Hakim berbeda pula, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, telah mempertegas bahwa Majelis Hakim memiliki keberanian untuk mengoreksi kinerja aparat penyidik dan penuntut.

“Apalagi, di tengah rumor mereka sering menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya dalam penyidikan dan penuntutan perkara-perkara tertentu,” ujarnya.

Koreksi terhadap KPK melalui putusan Hakim, seperti gayung bersambut, dimana dalam waktu yang hersamaan KPK tidak hanya dikoreksi melalui revisi UU KPK, melalui Judicial Review, melalui Praperadilan, akan tetapi juga saat ini telah dikoreksi dengan cara proses persidangan Pengadilan Tipikor melalui putusan-putusan Majelis Hakim.

Yang harus dijaga sekarang, diingatkan Petrus, jangan sampai Pengadilan Tipikor dalam koreksinya terhadap KPK, menjadi kebablasan. Sehingga membuat KPK diperlemah atas nama kebebasan hakim yang merdeka.

“Termasuk ke KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Dan itulah yang lebih berbahaya, ketimbang bahaya revisi UU KPK. Karena revisi sebuah UU selalu memerlukan proses yang panjang dan bersifat terbuka,” ujarnya.

Putusan bebas Sofyan Basir dan putusan bebas Syafrudin A Tumenggung, berimplikasi melahirkan tuntutan pidana, tuntutan Rehabilitasi dan atau berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Bahwa dalam hal seseorang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan,  dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK secara bertentangan dengan Undang-undang. Yang bersangkutan berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan atau kompensasi,” ujar Petrus Selestinus.

Hal yang sama terjadi di Kejaksaan Agung. Sebanyak tujuh terdakwa korupsi kredit fiktif PT Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang diduga merugikan keuangan negara Rp 1,8 triliun, diputus bebas.

Pihak Kejagung meradang. Mengaku tidak akan tinggal diam dengan dibebaskannya tujuh terdakwa kasus korupsi kredit fiktif PT Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang diduga merugikan keuangan negara Rp 1,8 triliun itu, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) M Adi Toegarisman akan lakukan terobosan atas penolakan pengajuan kasasi yang dilakukan kejaksaan ke Mahkamah Agung (MA).

“Kami (Kajaksaan Agung) akan melakukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali atau PK. Kami akan coba melakukan terobosan hukum. Kami berjalan terhadap novum,” tutur Jampidsus M Adi Toegarisman.

Ketujuh terdakwa yang divonis bebas itu yakni, Direktur PT TAB Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius. Sementara lima orang lain berasal dari PT Bank Mandiri Wilayah Bandung diantaranya, Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Edward Zandstra, Commercial Banking Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono.

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel) ini mengatakan, meski dianggap ada aturan yang melarang jaksa mengajukan PK oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun langkah ini akan dilakukan. Soalnya, ada yang aneh dalam penolakan kasasi itu.

Adi M Toegarisman yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kajati DKI) ini menjelaskan, kejaksaan akan terus mengejar pengembalian kerugian negara Rp 1,8 triliun dalam kasus tersebut.

“Kami  tetap ajukan PK. Kami kan mau selematkan keuangan negara. Jika didiamkan siapa yang bertanggung jawab hilangnya uang negara Rp 1,8 triliun ini? Siapa yang akan menggantinya?” tutur Adi Toegarisman.

Lebih lanjut, mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Dirdik) ini mengatakan, awal mula kasus tersebut, saat PT TAB mengajukan pemberian kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 200 miliar. Namun dalam perjalannya yang singkat, pembayaran kredit tersebut macet. Kemudian PT TAB kembali mengajukan kredit tambahan sebesar Rp 500 miliar. Dengan jaminan bahwa mereka mempunyai tagihan-tagihan dibeberapa perusahaan atau distributor toko.

“Jadi PT TAB itu klaim punya piutang. Dan itu yang dijadikan jaminan, sehingga Bank Mandiri mengucurkan kembali tambahan kredit,” tutur Adi Toegarisman.

Setelah dana sebesar Rp 500 miliar kembali dicairkan, lanjutnya, ternyata PT TAB tidak dapat mengembalikan pembayarannya. Alias macet. Sehingga tidak sesuai dengan perjanjian.

“Dalam perjalannya itu juga berhenti atau macet. Lalu dengan pola yang sama minta tambahan jaminan piutang  yang seolah-olah dia (PT TAB) punya. Muncul lagi tambahan kredit sekitar Rp 700 miliar, yang ternyata itu juga macet jadi terakhir itu dalam status Kol-5 (Kolektibilitas),” ungkap Adi Toegarisman.

Untuk itu, lanjutnya mantan Kepala Pusat dan Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung, ternyata piutang-piutang yang dijadikan jaminan dalam kredit tersebut adalah bohong atau fiktif.

Adi pun berkeyakinan, proses itu merupakan peristiwa pidana. Apa yang dilakukan bawahannya untuk mengusut tuntas kasus itu,  tujuan utamanya bukan menghukum orang. Namun berupaya untuk mengembalikan kerugian negara.

“Itulah fakta dari kasus pokoknya. Berarti di sini ada dua belah pihak kreditur dan debitur. Inikan sama-sama kita ajukan sebagai terdakwa di persidangan. Argumentasi pokoknya seperti yang kita ungkap diberkas perkara,” tegas Adi.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan