Banyak Kutipan, Petani Kelapa Sawit Pertanyakan Aturan Pungutan Ekspor Minyak Sawit

Banyak Kutipan, Petani Kelapa Sawit Pertanyakan Aturan Pungutan Ekspor Minyak Sawit.

Petani Kelapa Sawit mempertanyakan adanya pengutipan dari penjualan kelapa sawit yang mereka miliki. Alasan pemungutan itu ada dalam Aturan Pungutan Ekspor Minyak Sawit.

Langkah pemerintah menetapkan pungutan ekspor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) terhadap minyak mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar 50 Dolar Amerika per ton, sangat melelahkan bagi petani kelapa sawit.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyampaikan, pungutan itu kini menjadi 0 Dolar Amerika per ton. Aturan tersebut telah diberlakukan sejak 4 Desember 2018. Namun anehnya, ada klasifikasi yang tidak pro kepada petani dalam aturan tersebut.

Dia menjelaskan, dalam Surat Keputusan Nomor 152 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan itu, dijelaskan jika harga CPO kurang dari 570 dolar amerika per ton, maka tidak akan ada kutipan. Jika harga CPO antara 570-619 dolar amerika per ton, dikenakan kutipan sebesar 25 dolar amerika. Dan untuk harga CPO di atas 619 dolar per ton dikenakan kutipan sebesar 50 dolar amerika.

Menurut Mansuetus Darto, aturan seperti itu tetap saja membuat petani bertanya-tanya. Selain masih tetap harus dibebani kutipan, petani kelapa sawit menilai aturan seperti itu tidak layak.

“Keputusan itu tidak disertai hasil studi yang matang, terutama terkait dampak pungutan itu dengan anjloknya harga sawit di tingkat petani,” tutur Mansuetus Darto, Jumat (07/12/2018).

Oleh karena itu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencurigai ada industri biodiesel yang sedang bermain dengan aturan yang sudah diputuskan sepihak itu. Menurut dia lagi, para pemain itu sudah keasyikan selama ini mendapatkan subsidi di sektor hulu perkebunan.

“Karena Keputusan Menteri Keuangan itu masih mencantumkan kutipan yang sangat besar dan berdampak bagi rendahnya harga tandan buah segar (TBS) ke depannya,” ujarnya.

Di sisi lain, porsi distribusi dan pemanfaatan dana pungutan untuk petani sawit, tidak seimbang dengan konstribusi dan dampaknya bagi petani sawit itu sendiri.

Alokasi dana untuk subsidi biodiesel jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi replanting dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan.

Ia menjelaskan, jika kutipan sebesar 50 dolar amerika itu tetap dilakukan, maka pendapatan petani hanya sebesar Rp 124 per kilogram, dengan mengacu pada harga CPO Internasional yang sebesar 480 dolar amerika per ton.

Petani Kelapa Sawit tidak setuju dengan kutipan seperti itu. Darto menawarkan, jika pun harus tetap dipaksakan ada kutipan, petani hanya mampu menyetujui adanya potongan CPO sebesar 10 dolar amerika per ton.

“Dengan catatan, dana itu harus dikelola oleh BLU (Badan Layanan Umum) yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian,” tandas Darto.

Dia mengungkapkan, pengelolaan program dan alokasi dana petani kelapa sawit jangan diberikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Sebab, selama ini, lanjut dia, lambannya perwujudan program untuk petani dikarenakan salah urus oleh BPDP-KS yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan itu.

“BPDP-KS tentulah tidak faham masalah sawit dan masalah petani sawit. BPDP-KS hanya mementingkan dan perhatiannya hanya pada industri biodiesel melulu. Faktanya, selama ini, realisasi program untuk petani yang dilakukan BPDP-KS hanya sebesar 3 persen. Sisanya semuanya adalah untuk biodiesel kok,” tutur Darto.

Dia pun menegaskan, aturan pungutan baru itu, tidak akan membantu kenaikan dan stabilitas harga TBS kelapa sawit dari petani. Oleh karena itu, pemerintah tak perlu mengira-ngira bahwa dengan aturan pungutan baru itu akan menaikkan harga TBS bagi petani.

Sebab, sejumlah faktor yang mempengaruhi harga TBS kelapa sawitnya petani adalah antara lain karena over produksi, faktor harga komoditas nabati jenis lainnya yang juga mengalami penurunan, serta tata kelola pembelian TBS Petani yang tanpa pengawasan bagi pembeli pihak ketiga.

Kemudian, Darto melanjutkan, terkait Program B20 saat ini, SPKS menyoroti sumber produk bahan baku. Hendaknya produk bahan baku itu diambil dari peyani yang sudah legal.

Industri pelaksana Program B20, menurut dia, sangat terkesan hendak mau untung sendiri. Sebab, perusahaan biodiesel juga memiliki kebun sawit sendiri kok.

“Kami juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memastikan sumber produk B20 itu agar diambil dari perkebunan rakyat,” ujar Darto.

Selama ini, dia mengingatkan, petani kelapa sawit sering dijadikan hanya jadi penonton di tengah maraknya industri biodiesel dalam negeri. “Seharusnya, perkebunan rakyatlah yang harus diutamakan,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika memang proyek B20 itu untuk kepentingan nasional, maka petani kelapa sawitlah yang harus diprioritaskan. Dari kalkulasi yang dilakukan SPKS, bahan baku B20 itu diperoleh dari lahan seluas 780 ribu hektar.

Bayangkan, jika semua kebun rakyat diberdayakan untuk B20, maka petani akan memperoleh nilai tambah yang bagus. “Lah selama ini malah selalu saja tengkulak yang mengambil kelapa sawitnya petani. Harganya pun sangat rendah,” ujar Darto.

Kepala Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Marselinus Andry menambahkan, diterbitkannya Aturan Pungutan Ekspor CPO oleh BPDP-KS itu tidaklah menjadikan tanggung jawab pemerintah selesai sampai di situ.

Andry menegaskan, selain untuk program B20, perlu ada solusi dari Pemerintah untuk mengembangkan pasar minyak sawit dalam negeri.

“Pemerintah harus mengembangkan hilirisasi dan end product dari industri sawit di Indonesia, baik itu industri makanan, industri customary goods, industri kosmetik dan kesehatan,” ujar Andry.

Menurut dia, perencanaan dan pengembangan hilirisasi berbagai industri berbasis minyak kelapa sawit sangat relevan dengan agenda moratorium yang akan dijalankan di sektor hulu.

Hal itu dikarenakan ketercukupan produksi melalui pendekatan dan peningkatan produktivitas kelapa sawit.

Dia mengatakan, dari segi luas lahan perkebunan sawit saat ini, akan sangat mendukung demand bagi kebutuhan insdutri dalam negeri, maupun untuk kegiatan ekspor CPO beserta turunannya.

Selain itu, lanjut Andry, perbaikan tata kelola BPDP-KS harus segera dilakukan. Hal itu untuk pembangunan berkelanjutan, serta pemberdayaan dan tata kelola bagi petani swadaya.

“Petani swadaya harus menjadi prioritas untuk mendukung peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat,” pungkas Andry.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan