Banyak E-KTP Tidak Valid, Kemendagri Gagal Kelola Sistem Informasi & Sistem Elektonik

Banyak E-KTP Tidak Valid, Kemendagri Gagal Kelola Sistem Informasi & Sistem Elektonik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dinilai gagal mengelola Sistim Informasi dan Sistim Elektronik secara nasional.

Setelah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) diberlakukan secara nasional, kartu identitas ini pun dijadikan sebagai persyaratan administrasi dasar untuk urusan pekerjaan hingga urusan pemerintahan, bahkan sampai urusan SIM Card seluler.

Namun, saat ini ditemukan banyak Kartu Keluarga (KK) yang dinyatakan tidak valid antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang katanya tercantum secara sistem elektronik di KK, bukan secara manual.

Tidak validnya system eKTP ini bukan datang dari masyarakat, melainkan NIK dan KK yang dinyatakan tidak valid secara system dapat dibuktikan pada saat pendafataran BPJS, maupun pada saat pendaftaran SIM card Seluler.

Direktur Lembaga Kajian dan Analisi Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaga Kaki Publik) Adri Zulpianto menyampaikan, tidak validnya NIK dan nomor KK akan mengacaukan sistem pemilu 2019.

“Di samping polemik EKTP pada tahun 2018 yang harus segera terselesaikan sebagai ajang evaluasi, banyaknya EKTP yang tidak valid dengan KK ini menjadi penting karena pada tahun 2019 pemilu akan diadakan serentak di seluruh Indonesia,” tutur Adri, dalam siaran persnya, Jumat (03/08/2018).

Sinkronisasi dan kevalidan EKTP itu sangat penting, sehingga tidak ada lagi kesalahan yang datang dari pemilih karena EKTP yan tidak terdaftar, ganda, maupun tidak valid.

“Karena EKTP merupakan dasar dari munculnya Daftar Pemilih Tetap di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, tidak validnya EKTP ini pun menyulitkan warga yang ingin mendaftarkan kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), karena nomor NIK dan nomor KK tidak valid maka urusan administrasi BPJS menjadi sulit dan ditolak.

Apalagi, menjelang masa pendaftaran Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS), ketika semua terintegrasi oleh sistem komputerisasi dan sistem elektronik, maka urusan administrasi yang berbasis pada nomor NIK dan nomor KK akan berantakan.

Padahal, nomor NIK dan nomor KK seharusnya tercatat secara sistem elektronik. “Artinya, apabila NIK dan KK tidak valid, bisa memunculkan dugaan bahwa sistem elektronik yang gagal kelola, atau ada oknum kelurahan maupun kecamatan yang main-main dengan sistem EKTP,” ujar Adri.

Menurut Adri, banyaknya NIK dan Nomor KK yang tidak valid merupakan kegagalan Kemendagri dalam mengelola sistem elektronik EKTP dari hulu hingga hilir, dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa/kelurahan.

“Sehingga kegagalan validasi NIK dan KK ini berdampak sistemik, karena akan mengacak-acak sistem data informasi nasabah bank, data informasi BPJS, Data Kepemiluan, dan data yang baru-baru ini terintegrasi EKTP seperti SIM Card seluler pun akan semakin berantakan,” ujarnya.

Akibatnya, untuk pengurusan NIK dan nomor KK yang tidak valid ini pun harus mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bagi sebagian besar daerah memiliki jarak tempuh yang jauh.

“Jauhnya jarak tempuh ke Disdukcapil tersebut akan menjadi bagian pungli oleh oknum kecamtan maupun oknum kelurahan,” lanjutnya.

Bayangkan, apabila persoalan ini masih berulang dan tidak segera diselesaikan, maka akan berapa kali warga masyarakat harus mondar-mandir ke Disdukcapil dan berapa ongkos yang harus dikeluarkan? Berapa pula oknum yang akan tumbuh subur atas kegagalan kemendagri mengelola system yang tidak stabil ini?

“Atau akan ada banyak EKTP bodong yang bertebaran pada pemilu 2019?” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*