Bantah Terima Duit Kasus Menpora, Mantan Jampidsus Adi Toegarisman Bersumpah Demi Allah

Bantah Terima Duit Kasus Menpora, Mantan Jampidsus Adi Toegarisman Bersumpah “Demi Allah” - Foto: Mantan Jampisdus M Adi Toegarisman membantah keras terima duit dari kasus suap KONI ke Menpora. (Istimewa)
Bantah Terima Duit Kasus Menpora, Mantan Jampidsus Adi Toegarisman Bersumpah “Demi Allah” - Foto: Mantan Jampisdus M Adi Toegarisman membantah keras terima duit dari kasus suap KONI ke Menpora. (Istimewa)

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) M Adi Toegarisman membantah tuduhan yang disampaikan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nachrawi, Miftahul Ulum yang menyebut pihaknya menyerahkan uang sebesar Rp 7 miliar kepada Kejaksaan Agung, yakni ke Jampidsus M Adi Toegarisman.

“Itu tudinganan yang sangat keji terhadap saya. Itu fitnah. Ini bulan Ramadhan, demi Allah tidak ada itu seperti yang dituduhkan ke saya,” ujar Adi Toegarisman, di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Adi juga menegaskan tidak pernah ada orang yang menemui dirinya dan khusus membahas penanangan kasus Hibah KONI di Kejaksaan Agung. Apa yang dituduhkan yakni ada uang Rp 7 miliar tidak benar alias fitnah yang sangat tidak berdasar.

“Saya juga tidak tahu nama-nama yang disebut (Ulum-red), ada Ferry, Jusuf , Yunus, kenal saja tidak, apa lagi bertemu,” jelasnya.

Adi memaparkan kronologis penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah KONI yang ditangani  Kejaksaan Agung.

Awal mulai perkara ini adanya pengaduan dari masyarakat, pada 16 Maret 2018. Lalu dilakukan telaah oleh Kasubdit Ladumas, tanggal 6 Juni 2018.

Setelah dilakukan telaah, kata Adi Toegarsiman, Direktur Penyidikan pada Jampidsus,  Warih Sadono (saat itu) mengirimkan Nota Dinas (Nodis) kepada Jampidsus tanggal 26 Juni 2018 tentang telaah atas laporan pengaduan. Atas nodis tersebut, Adi menyetujui untuk dilakukan penyelidikan.

“Tanggal 9 Juli 2018, saya diterbitkan sprinlid. Dan dilaksanakan sesuai dengan SOP,” ujarnya.

Setelah dilakukan penyelidikan, lanjut Adi, Tim penyelidik melaporkan kepada Dirdik dengan saran agar perkara ini ditingkatkan ke tahap pendidikan. “Ini laporan tim penyelidik tanggal 17 September 2018,” tegasnya.

Selanjutnya, tanggal 21 Febuari 2019 dilakukan ekspos hasil penyelidikan yang hasilnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Hasil ekspos ini dikirimkannya nodis dari Dirdik saat itu (Asri Agung) kepada Jampidsus tanggal 12 Maret 2019.

“Begitu ada nodis tanggal 12 Maret 2019, tanggal 13 Maret 2019 langsung saya setujui untuk ditingkatkan ketahap penyidikan,” tegasnya.

Jadi, kata Adi, dari awal kronologis penanganan perkara sangat profesional sesuai dengan SOP yang ada dan sesuai semangat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Jadi rentetan penanganan perkara sangat cepat, tidak ada itu untuk menghentikan perkara, semua berjalan sesuai aturan, bahkan sampai sekarang masih berjalan perkara,” ungkapnya.

Bahkan, kata Adi, dalam perkara ini sudah 50 orang saksi diperiksa oleh tim penyidik dan 2 orang saksi ahli, termasuk dari LKPP.

“Ini kan berjalan perkaranya, tidak ada untuk menghentikan,” ujarnya.

Disinggung soal adanya dana entertaiment yang diungakpkan Ulum, Adi Toegarisman menegaskan pihak tidak pernah ikut terlibat dalam kegiatan atau acara di Kemenpora dan KONI.

“Boleh dicek, tidak pernah saya ikut kegiatan yang diadakan Kemenpora dan KONI,” tegasnya.

Karena itu, Adi berharap, Kejaksaan Agung dapat mengungkapkan apa motif dan tujuan dari tudingan dan fitnah terhadap dirinya. “Saya mendorong Kejagung ungkap motif dari fitnah ini,” ujarnya.

Nama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi dan mantan Jampidsus Adi Toegarisman disebut dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dana hibah KONI. Achsanul Qosasi disebut kecipratan uang Rp 3 miliar. Sedangkan Adi Toegarisman kebagian Rp 7 miliar.

Hal itu diungkap asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Jumat (15/5/2020). Ulum menyebut, pemberian uang tersebut untuk mengamankan temuan BPK di Kemenpora.

Selain dugaan aliran dana ke BPK, Ulum juga menyebut dugaan aliran uang ke Kejaksaan Agung. Diduga uang itu untuk pengamanan perkara.

Ini berawal ketika penasehat hukum Imam Nahrawi  menanyakan pertemuan Ulum di Arcadia, Jakarta Selatan, dengan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johnny E Awuy. Kata Ulum, pertemuan tersebut membahas proposal dana hibah pemerintah untuk KONI yang tengah diusut Kejaksaan Agung.

“Saya ditemui saudara Hamidy, Johnny Awuy di Arcadia ‎membahas permasalahan proposal Rp 25 miliar yang dicairkan bulan Desember 2017. Proposal Rp 25 miliar itu terperiksa oleh Kejaksaan Agung,” ungkap Ulum.

Kemudian, pada Januari-Februari 2018, Ulum ditemui bendahara Satlak Prima Kemenpora Lina Nurhasanah dan Hamidy. Keduanya kembali melaporkan soal temuan Kejagung itu. Selain Kejagung, ada temuan BPK mengungkapkan adanya anggaran Satlak Prima yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Mereka bercerita temuan ini tidak ditanggapi oleh Sesmenpora kemudian minta disampaikan ke pak menteri,” bebernya.

Untuk menutup temuan itu, Ulum menyiapkan uang Rp 7 miliar. “Sekian untuk Kejagung, sekian untuk BPK,” tutur Ulum.

Majelis hakim lantas meminta Ulum untuk menjelaskan secara detail pengakuannya. “Saudara saksi tolong detail ya, sekian-sekian itu berapa? saudara tau nggak?” tanya hakim Ketua Rosmina. “Tau yang mulia. BPK-nya Rp 3 miliar, Kejaksaan Agungnya Rp 7 miliar yang mulia,” jawab Ulum.

Ulum tak merinci asal muasal uang tersebut. Dia menyebut, uang berasal dari pinjaman dan dari KONI. “Saya membantu Lina waktu itu sekitar Rp 3-5 miliar. Lainnya diambilkan dari uang KONI,” tutur Ulum.

Pemberian uang kepada Kejagung dan BPK, disebut Ulum merupakan kesepakatan antara Hamidy dengan Ferry Hadju, salah satu asisten deputi internasional di prestasi olahraga.

Bidang itu kerap berhubungan dengan orang Kejagung dan BPK. “Kalau yang BPK (inisial) AQ itu Mister Y. Mister Y itu kalau ceritanya Ferry Hadju itu kalau nggak salah Yusuf atau Yunus. Kalau yang ke Kejaksaan Agung itu namanya Fery Kono, yang sekarang jadi sekretaris sekretaris KOI (Komite Olahraga Indonesia),” tutur Ulum.

Lantas Penasihat Hukum menanyakan siapa yang dimaksud inisial AQ tersebut. “Bisa disebutkan inisial AQ orang BPK yang terima Rp 3 miliar tadi?” tanya salah satu kuasa hukum. “Achsanul Qosasih,” jawab Ulum. “Kalau yang Kejaksaan Agung?” Kuasa hukum kembali bertanya. “Adi Toegarisman,” jawab Ulum. Adi Toegarisman adalah mantan Jampidsus Kejagung. Sekarang sudah pensiun.

Sebelumnya, aliran uang ke Kejagung itu diungkapkan Kepala Bagian Keuangan KONI Eny Purnawati saat bersaksi untuk terdakwa Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/3). Dalam persidangan itu, Imam mempertanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Eny di KPK soal uang pinjaman untuk mengurus kasus di Kejaksaan Agung.

“Ibu mengatakan disini (BAP) saya diberitahu Pak Johnny E Awuy (Bendahara KONI) bahwa ada pinjaman KONI sebesar Rp 7 M untuk menyelesaikan kasus di Kejaksaan,” tanya Imam di persidangan.

“Iya,” jawab Eny. Kemudian Imam menanyakan soal pemanggilan Eny oleh kejaksaan sampai dua kali. “Kasus apa?” tanya Imam. “Setahu saya bantuan KONI dari Kemenpora tahun 2017,”  jawab Eny lagi.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan