Bantah Ada Mobilisasi TNI Polri dan Penembakan Warga Papua, Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga

Bantah Ada Mobilisasi TNI Polri dan Penembakan Warga Papua, Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga. Foto: Rapat Kemenkopolhukam yang dipimpin oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Sabtu (28/12/2019).
Bantah Ada Mobilisasi TNI Polri dan Penembakan Warga Papua, Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga. Foto: Rapat Kemenkopolhukam yang dipimpin oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Sabtu (28/12/2019).

Kementerian Dalam Negeri membantah adanya mobilisasi pasukan TNI Polri ke Kabupaten Nduga, Papua. Selain itu, penembakan terhadap warga Nduga sebagaimana disebut oleh Wakil Bupati Wentius Nimiangge tidak benar.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar menegaskan, setelah adanya pengunduran diri yang dilakukan Wentius Nemiangge dari jabatan Wakil Bupati Nduga, pihak Kemendragri belum menerima resmi surat pengunduran diri itu.

“Kementerian Dalam Negeri menegaskan hingga saat ini belum juga menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge,” ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar, dalam keterangan persnya yang diterima, Minggu (29/12/2019).

Dia mengingatkan, tatacara pengunduran diri Kepala Daerah/Wakil Daerah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga,” tegasnya.

Bahtiar juga menerangkan, tidak ada penembakan sebagaimana klaim Wakil Bupati Nduga seperti halnya viral di media yang diduga menjadi alasan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Bahtiar mengungkapkan, berdasakan hasil rapat Kemenkopolhukam yang dipimpin oleh Menkopolhukam Mahfud MD, tidak ada penembakan seperti yang dikatakan Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge itu.

“Tidak ada penembakan. Apalagi ditembak oleh aparat.  TNI Polri yang di sana justru notabene bertugas untuk menjaga keamanan. Sekali lagi tidak ada aksi menembak  warga sipil,” jelasnya.

Dikatakan dia, keberadaan TNI Polri di wilayah Papua adalah  melaksanakan tugas Negara. Yakni melindungi dan menjaga keamanan warga masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta menjaga keamanan warga dari ancaman, teror dan gangguan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB).

“KKSB sebagaimana beberapa waktu lalu melakukan pembantaian terhadap warga pekerja yang tak berdosa. Keberadaan  TNI  Polri dimanapun dalam wilayah hukum NKRI adalah mengemban amanat konstitusi berkewajiban menjaga kedaulatan, keamanan dan ketertiban setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk di Nduga Papua,” tegasnya.

Atas kejadian tersebut, Bahtiar meminta Kepala Daerah semestinya menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terutama yang tertuang pada pasal 67 huruf a UU No 23 Tahun 2014 tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepa daerah,  yakni memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

Selanjutnya, pada huruf g , kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

“Itu kewajiban UU dan juga Sumpah Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” katanya.

Makanya, lanjut Bahtiar, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus  memahami tugas dan kewajibannya yang terikat sumpah janji dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pejabat  NKRI. Seyogianya selalu menjadi teladan yang baik, menjaga etika, ucapan dan perbuatannya dalam ruang publik untuk menjaga suasana yang damai, sejuk dan menentramkan masyarakat, bukan sebaliknya.

Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dibina oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat didaerah. Oleh karenanya, sesuai UU Pemda, Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Wabup Nduga.

“Kita sudah cek kepada pejabat Pemprov Papua, bahwa surat pengunduran diri tersebut juga belum diterima oleh Pemprov Papua. Jika ada, pasti kami layani  dengan baik dan diproses sesuai dengan ketentuan pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” jelas Bahtiar.

Untuk persoalan itu, dikatakan dia, Kemendagri sudah berkomunikasi dengan Pemprov Papua. “Kita percayakan sepenuhnya kepada rekan-rekan Pemprov Papua  selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Bersama Forkopimda Papua untuk melakukan langkah penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Kemendagri, lanjut Bahtiar, menaruh kepercayaan bahwa Pemprov Papua bisa menangani hal tersebut dengan baik.

“Jadi kami kemendagri menunggu laporan resmi dari Pemprov Papua. Mari kita ciptakan suasana yang sejuk dan damai di akhir tahun 2019 dan menyambut tahun baru 2020 dengan penuh harapan baik dan semangat persatuan. Untuk bersama-sama membangun seluruh wilayah  NKRI yang maju dan sejahtera,”  tutup Bahtiar.

Sebelumnya pada hari Senin (23/12/2019), Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati.

“Sudah satu tahun terjadi seperti ini. Kami sebagai Pemerintah Daerah sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI/Polri yang ada di Nduga segera ditarik, agar masyarakat kembali ke  kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspons. Bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi,” ungkapnya dengan nada kecewa di hadapan ratusan masyarakat Nduga, yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang.

Menurutnya, dia bersama Bupati, Yairus Gwijangge, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden di daerah, dan harusnya bisa didengar oleh Pemerintah Pusat.

Namun kenyataanya sangat bertolak belakang, karena permintaan mereka tidak pernah digubris pemerintah pusat.

“Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai. Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah. Maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga. Dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa,” ujar Wentius Nemiangge.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan