Bank milik negara atau pemerintah diminta untuk membantu permodalan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar bisa mengembangkan perekonomian Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menyampaikan, setiap bantuan permodalan yang diberikan Bank Negara kepada PKL akan bermanfaat memutar roda perekonomian Indonesia.
Hal itu disampaikan Ali Mahsun saat meneken kerja sama APKLI dengan Bank Jateng tentang pemberian fasilitas jasa dan layanan perbankan bagi PKL.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun dengan Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Hana Wijaya disaksikan oleh Plt Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, di Gedung A Lantai II, Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang, Selasa Sore, 8 Mei 2018.
“APKLI dan Bank Jateng ingin melakukan langkah bersama untuk mendongkrak akses permodalan pedagang kaki lima di seluruh wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan perjanjian kerja sama antara APKLI dan Bank Jateng ini bisa segera memberikan kemanfaatan, sehingga ekonomi rakyat akan mengalami perputaran yang jauh lebih efektif dan bisa mendongkrak daya beli masyarakat,” tutur Ali Mahsun.
Ali ingin kerja sama tersebut dapat diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Sebab, banyak PKL di wilayah itu yang tergabung dalam APKLI. Ali juga menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemprov Jateng dalam memberdayakan PKL dan memberikan kemudahan akses modal bagi mereka.
“Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Heru Sudjatmoko, yang telah berkenan berkomitmen bersama-sama dengan APKLI, dalam rangka memberdayakan PKL di Jawa Tengah,” ujarnya.
Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Hanawijaya menegaskan, Bank Jateng siap memfasilitasi pedagang mikro, termasuk para PKL, untuk mendorong usaha produktif mereka melalui produk-produk perbankannya.
Seperti Mitra Jateng 25 yang menawarkan maksimum plafon sebesar Rp25 juta dan Mitra Jateng 500 plafon maksimum Rp. 500 juta dengan bunga rendah. Juga ada kredit perumahaan FLPP untuk PKL.
“Bank Jateng juga memiliki plafon dari pemerintah pusat untuk kredit usaha rakyat sebesar Rp 350 miliar. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman APKLI dengan bunga yang relatif murah, hanya tujuh persen. Ruang lingkup lain yang bisa Bank Jateng siapkan adalah tabungan bagi para pengusaha mikro di APKLI,” jelasnya.
Plt Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menegaskan, fasilitas pemberdayaan dan pemberian kemudahan akses modal bagi PKL, merupakan upaya konkret Pemprov Jateng untuk melaksanakan amanah konstitusi.
“Pesan konstitusi jelas sekali bahwa pemerintah Indonesia ada untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini, melindungi bisa dimaknai melayani atau memfasilitasi dan berlaku untuk semua (lapisan masyarakat). Bukan hanya pedagang besar (yang difasilitasi), tetapi juga pedagang mikro,” tegasnya.
Mantan Bupati Purbalingga itu berpesan, kerja sama dengan Bank Jateng itu harus memacu PKL untuk semakin melayani pembeli secara prima, sehingga pelanggan mereka nantinya bertambah.
Heru juga mengingatkan para PKL untuk mengangsur kredit mereka secara rutin sesuai ketentuan perbankan.
“Untuk para pedagang, layanilah pelanggan dengan baik. Nanti saat waktunya ngangsur, ya ngangsur,” pesannya.
Penandatanganan kerjasama itu juga dihadiri Kepala Dinas Perindag Jateng, Arif Sambodo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Ema Rachmawati, Direktur Jamkrida Jateng, Adi Nugroho, dan hadiri jajaran APKLI, Waketum Keuangan, Lahan Usaha dan Perumahan, Wahyudi, Ketua Infokom dan Jaringan, Boy F Tarigan, Ketua OKK, M Yasin, Ketua DPW APKLI Jateng, M Ulinuha, dan Ketua DPD APKLI Kabupaten/Kota se-Jateng.(JR)
