Bahas Omnibus Law RUU CLK Secara Terbuka, Sekarang!

Buruh Selalu Menolak Karena Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja Dibahas Tertutup

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar: Buruh Selalu Menolak Karena Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja Dibahas Tertutup. Sekarang, Bahas Terbuka!
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar: Buruh Selalu Menolak Karena Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja Dibahas Tertutup. Sekarang, Bahas Terbuka!

Segmen buruh selalu melakukan penolakan terhadap pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU CLK) karena selama ini tidak dilibatkan. Dan juga selalu dilakukan tertutup.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar meminta agar pembahasan RUU CLK itu dilakukan secara terbuka. Sehingga, semua pembahasan tidak ada yang terluput dari keterlibatan public danj pihak-pihak berkepentingan langsung.

RUU CLK itu sudah disampaikan ke DPR. Pemerintah mendesak DPR segera membahas RUU tersebut sehingga ditargetkan dalam 3 bulanmesti  selesai.

“Persoalan RUU ini kan sebenarnya ada di ranah formil dan materiil. Secara formil, pembuatan draft RUU ini dilakukan dengan tidak transparan. Naskah akademik tidak terpublikasi, peran serta masyarakat tidak terakomodir, draft RUU yang muncul terus berganti sehingga kerap kali disebut hoax,” ungkap Timboel Siregar, di Jakarta, Senin (17/02/2020).

Demikian juga dengan materialnya yaitu substansi pasal-pasal di draft RUU CLK, khususnya di cluster ketenagakerjaan, menurut Timboel, menyiratkan secara eksplisit penurunan manfaat kepada pekerja seperti kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menghilangkan penggantian hak. Di pasal 156 ayat 4. Dan menurunkan nilai penghargaan masa kerja, di pasal 156 ayat 3, menjadi maksimal 8 kali.

Demikian juga dengan proses PHK yang dipermudah seperti pasal 161 yaitu pelanggaran Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa lagi harus diberikan surat peringatan, pasal 168 tentang mangkir 5 hari berturut-turut tanpa lagi ada kewajiban pengusaha memanggil kerja 2 kali secara patut dan layak. Dan masih banyak lagi.

Sedangkan, nilai kompensasi PHK yang dinyatakan di UU No. 13 Tahun 2003, menjadi ketentuan di Undang-UndangU, di draft RUU ini diberikan ke kewenangan pemerintah eksekutif dalam Peraturan Pemerintah.

“Jadi nanti pemerintah bisa mengubah kompensasi PHK sendiri. Masih banyak hal lain yang harus dikritisi karena memang banyak hal yang turun,” ujar Timboel.

Oleh karenanya, lanjutnya, proses perundingan draft RUU ini antara DPR dan Pemerintah menjadi hal penting untuk dikawal oleh masyarakat.

Timboel Siregar yang juga Koordinator Advokasi BPJS Watch ini mengungkapkan, DPR, yaitu Komisi IX, pernah berjanji kepada Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah secara terbuka.

“Tentunya janji ini biasa dilakukan dengan membolehkan masyarakat menyaksikannya dari mimbar atas atau balkon,” tuturnya.

Namun, dalam  Tata Tertib (Tatib) DPR ada juga mekanisme pembahasan yang dilakukan tertutup. Dan ini juga biasa dilakukan.

“Nah untuk pembahasan tertutup, saya kira ini yang harus diminimalisir. Semoga semuanya bisa diakses langsung oleh publik,” tandasnya.

Keterbukaan ini penting sekali, mengingat draft yang dibuat pemerintah sangat rahasia dan sulit diakses publik.

Adapun Tim pembahas, termasuk Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) yang di-SK-kan menkoperekenomian dengan SK No 121 tahun 2020, yang dalam pasal 2-nya disebut tugas Tim yaitu membuat substansi RUU dan regulasi pelaksananya nanti tidak berjalan mengingat draft RUU sudah masuk ke DPR sehingga Tim dari SP/SB tidak ikut membahas substansi RUU CLK. “Jadi, SK 121 itu hanya basa basi,” ujarnya.

Timboel menegaskan, keeterbukaan pembahasan akan sangat berperan untuk memastikan beberapa. Seperti, adanya keterbukaan dari anggota DPR dalam pembahasan RUU tersebut. Sehingga publik tahu pembahasan pasal per pasal dan argumentasinya serta kaitannya dengan Undang-Undang No 13, UU 40 Tahun 2004 dan UU 24 Tahun 2011 yang  mana masih eksis saat ini.

“Rakyat wajib tahu kualitas pembahasannya.Sehingga kualitas UU CLK benar-benar baik. Sehingga tidak mudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini juga akan memastikan apakah memang DPR memperjuangkan rakyat atau tidak,” tuturnya.

Kemudian, keterbukaan itu juga sangat penting, mengingat DPR dikuasai oleh parpol koalisi pemerintah. Sehingga janji-janji yang pernah disampaikan anggota DPR bahwa mereka tetap berjuang untuk rakyat walaupun mereka anggota dari parpol koalisi.

“Kita bisa melihat langsung apakah anggota DPR itu konsisten berjuang untuk rakyat atau takut sama Ketua Umum Parpol koalisi?” ujar Timboel.

Selanjutnya, masyarakat dan SP/SB bisa memberikan masukan langsung ke anggota DPR saat pembahasan lewat WA atau SMS. Sehingga anggota DPR bisa lebih mengetahui masalah-masalah perburuhan.

“Dan rakyat pun bisa mengkritisi langsung ketika pemerintah dan DPR tidak serius membahas RUU ini,” katanya.

Sedangkan bila pembahasan dilakukan tertutup, lanjutnya,  maka akan terjadi prasangka buruk. Dan kualitas UU nantinya akan rendah dan mudah dibatalkan MK.

“Dengan pasal yang sedemikian banyak, maka seluruh komisi dilibatkan berdasarkan  cluster-nya. Tidak hanya dibahas di Baleg. Agar lebih fokus dan berkualitas. Tidak dicepat-cepatin  yang menyebabkan kualitasnya rendah,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan