Breaking News

Badan Akreditasi Nasional Telah Jelaskan Status STT Sunsugos, Polisi dan KPU Tidak Mengusut Laporan Atas Herman Jaya Harefa

Badan Akreditasi Nasional Telah Jelaskan Status STT Sunsugos, Polisi dan KPU Tidak Mengusut Laporan Atas Herman Jaya Harefa. Badan Akreditasi Nasional Telah Jelaskan Status STT Sunsugos, Polisi dan KPU Tidak Mengusut Laporan Atas Herman Jaya Harefa.

Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prof T Basaruddin menjelaskan, program studi yang ada pada Perguruan Tinggi STT Sunsugos Jakarta hanya memiliki beberapa kriteria akreditasi.

Yakni untuk program studi Teologi atau Kependetaan dengan jenjang S1 mendapat peringkat c. Hal itu sesuai Nomor SK 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2013 hingga 24 Agustus 2018.

Program studi Teologi dengan jenjang S 2 mendapat peringkat C. Hal itu sesuai Nomor SK 1469/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 yang mulai berlaku pada 14 Desember 2014 hingga 14 Desember 2019.

Program studi  Pendidikan Agama Kristen dengan jenjang S1, mendapat peringkat C. Hal itu sesuai Nomor SK 1469/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 yang mulai berlaku pada 14 Maret 2015 hingga 14 Maret 2020.

“Silakan dicross check sesuai data yang ada.  BAN PT, tidak berwenang memberikan informasi lain yang tidak berkenaan dengan proses dan hasil akreditasi,” ujarnya.

Loozaro juga telah melaporkan Herman Jaya Harefa ke Polda Sumatera Utara. Dengan laporan Nomor: B/4507/VII/WAS.2.1/2019 tertanggal 15 Juli 2019. Warga Jalan Diponegoro Nomor 317 A Tohia, Kota Gunungsitoli, Nias itu melaporkannya langsung ke Markas Polda Sumut di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Nomor 60, Medan.

“Sampai sekarang tampaknya didiamkan begitu saja,” ujar Loozaro, Minggu (22/09/2019).

Herman Jaya Harefa mengaku telah terdaftar di Sekolah Tinggi Abdi Filadelfia sejak tahun 2007. Pihak Sekolah Tinggi Teologia Sunsugos yelah menerima ijazah tertanggal 01 Maret 2013, pihak Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama juga membenarkan telah menerima ijazah dari STT Sunsugos.

Herman Jaya Harefa berperilaku bohong sejak lama. Dari sejumlah temuan bukti dan fakta, politisi Partai Demokrat itu tidak bisa mempertanggungjawabkan identitas dan juga sepak terjangnya selama menjadi manusia, secara hukum.

Maju sebagai calon anggota DPRD dari Partai Berlambang Mercy, Herman Jaya Harefa diduga sering memalsukan dokumen, identitas dan bahkan pendidikannya.

Salah satu fakta, lanjut Loozaro Zebua, Herman Jaya Harefa mengaku lulus sebagai SMA dan mendapat ijazah dari sebuah lembaga pendidikan di Jakarta.

Dari penelusurannya, Loozaro Zebua memastikan, Herman Jaya Harefa tercatat sebagai salah seorang siswa Program Paket C pada pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Budaya, yang beralamat di Jalan Pramuka Jati Nomor 17, RT 04/RW 08, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso menjelaskan, PKBM Budaya memiliki NPSN: 2965976. Berstatus Swasta. Dengan SK Pendirian: 5891/-1.851.332, tanggal 20 September 2011.

Nomor Operasional PKBM Budaya: 394744-115866028-1480134370.PDF, terakreditasi dengan SK Akreditasi Nomor 023/BAN PAUD.PNF/AKR/2017, pada tanggal 16 Oktober 2017.

Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty menyampaikan, ijazah Herman Jaya harefa bernomor 027/Ijazah/S.Pd.K/STTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 yang diperoleh dari STT Sunsugos, tidak sah.

“Herman Jaya Harefa terdaftar pada 2009, padahal sejak 2009 Herman jaya Harefa tidak pernah kuliah di STT Sunsugos,” ujar Lely.

Oleh karena itu, gelar sarjana yang disandang Herman Jaya Harefa secara akademik batal demi hukum. “Karena transkrip nilai dari STT Sunsugos diperoleh tanpa proses perkuliahan. Tanpa ujian dan tanpa penyesuaian dengan kurikulum yang berlaku di STT Sunsugos,” terang Lely.

Kasus lainnya, diungkapkan Loozaro Zebua, Herman Jaya Harefa adalah seorang terpidana.  Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Nias telah memutuskan Herman Jaya Harefa sebagai terpidana. Kasus pidana itu adalah Nomor 165/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 21 Desember 2010 atas nama Herman Jaya Harefa alias Herman.

Atas nama Kabid Propam Poldasumut, Kombes Pol Yofie G irianto menyampaikan, pihaknya belum menemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan Herman Jaya Harefa.

“Belum ditemukan unsur tindak pidana pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Sehingga direkomendasikan agar perkara dihentikan,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli (KPU Kota Gunungsitoli) Firman Novrianus Gea menyampaikan, pihaknya tidak bisa mencoret nama Herman Jaya Harefa dari daftar Caleg dan juga sebagai anggota DPRD Kota Gunungsitoli terpilih, lantaran tidak ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Terkait adanya dugaan pelanggaran PKPU Nomor 20 Tahun 2018, terutama dalam penggunaan SKCK oleh Herman Jaya Harefa, kami tidak berwenang mencoret namanya dari daftar pemenang anggota legislative Kota Gunungsitoli tahun 2019, dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan I Kota Gunungsitoli, tidak dapat dipenuhi, karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Firman Novrianus Gea.

Atas laporan dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan atas dirinya, Herman Jaya Harefa menampik. “Itu semua bohong. Itu fitnah,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*