Breaking News

Ayo Tolak Pengesahan Revisi Undang-Undang Pertanahan

Nasib Rakyat Indonesia Dipertaruhkan di Senayan, DPR Tidak Pro Rakyat

Nasib Rakyat Indonesia Dipertaruhkan di Senayan, DPR Tidak Pro Rakyat, Ayo Tolak Pengesahan Revisi Undang-Undang Pertanahan. Nasib Rakyat Indonesia Dipertaruhkan di Senayan, DPR Tidak Pro Rakyat, Ayo Tolak Pengesahan Revisi Undang-Undang Pertanahan.

Selasa, 24 September 2019, DPR RI akan mengesahkan sejumlah perundang-undangan yang mempertaruhkan nasib rakyat Indonesia. Salah satunya, rencana pengesahan Revisi Undang-Undang Pertanahan.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyerukan, seluruh masyarakat Indonesia harus menolak Undang-Undang Pertanahan versi DPR dan Pemerintah yang tidak pro kepada rakyat Indonesia itu.

“Nasib rakyat sedang dipertaruhkan. Wakil Rakyat di Senayan hendak mengesahkan beberapa legislasi penting yang menyangkut nasib jutaan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah RUU Pertanahan,” tutur Dewi Kartika, dalam petisinya, Senin (23/09/2019).

Dewi Kartika menerangkan, RUU Pertanahan ini sarat dengan masalah. RUU ini juga berpotensi besar mengkriminalkan masyarakat.

“Karena pasal-pasal karetnya. Terutama petani, masyarakat adat, nelayan, dan masyarakat miskin, rawan dikriminalisasi,” ujarnya.

Salah satu pasal karet dalam RUU Pertanahan ini, pemerintah bisa gusur dan sita tanah warga kapanpun dalam keadaan tertentu. Misalnya untuk proyek pembangunan atau infrastruktur.

Masalahnya, kata dia, kalimat  dalam keadaan tertentu itu ambigu. “Enggak jelas banget. Hal ini diperparah dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang mencoba mempertahankan tanah mereka dari penggusuran untuk pembangunan tersebut,” ujarnya lagi.

Tidak hanya itu, dikatakan Dewi kartika, RUU Pertanahan juga berpotensi mengampuni perusahaan yang selama ini rusak hutan kita dan merampas tanah-tanah masyarakat.

Padahal perusahaan itu mungkin pakai hutan secara ilegal, bikin konflik lahan dan kebakaran hutan di musim kemarau.

“Lahan yang sudah mereka rusak juga nggak diperbaiki, tapi malah diberikan untuk perusahaan tersebut,” ungkapnya.

Bayangkan, kata dia lagi, nasib hutan dan paru-paru manusia nantibya.  Lama kelamaan udara bersih bakal jadi kemewahan. Belum lagi nasib jutaan petani yang cuma bisa bergantung pada lahan.

“Kita tidak bisa membayangkan ke depan, semakin banyak penduduk desa yang berimigrasi ke kota untuk jadi pekerja informal, buruh murah dan TKI karena tanah mereka di desa habis tidak tersisa,” terangnya.

Sebenarnya, ada banyak lagi masalah di RUU Pertanahan ini. Tapi masalah di atas adalah yang paling bahaya.

“Oleh karena itu kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar DPR periode 2014-2019 menunda pengesahan RUU Pertanahan ini, agar substansinya dapat diperbaiki dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan penolakan terhadap sejumlah rencana pengesahan Undang-Undang yang sangat merugikan masyarakat. Terutama petani.

“Nah, saya mau ajak kalian bantu suarakan tolak pengesahan RUU Pertanahan dan tanda tangan petisi ini! Jangan sampai kita kehilangan tanah yang jadi warisan keluarga kita,” ujar Dewi Kartika.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*