Awas, Militerisasi Kampus Rusak Nalar Kritis Mahasiswa

Awas, Militerisasi Kampus Rusak Nalar Kritis Mahasiswa. – Foto: Serikat Mahasiswa Nusantara (Semar Nusantara). (Net)
Awas, Militerisasi Kampus Rusak Nalar Kritis Mahasiswa. – Foto: Serikat Mahasiswa Nusantara (Semar Nusantara). (Net)

Rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan militerisasi di kampus, berupa melibatkan mahasiswa dalam Program Bela Negara perlu dikaji ulang.

Koordinator Serikat Mahasiswa Nusantara (SEMAR Nusantara) Edger Josua, mengatakan, gebrakan baru generasi muda Indonesia, yang disebut Menhan Prabowo Subianto bersama Mendikbud Nadiem Makarim dengan melibatkan mahasiswa direkrut untuk terlibat dalam latihan militer melalui program bela negara, yang tujuannya memperkuat komponen utama TNI ketika negara dalam keadaan bahaya atau darurat, itu kurang tepat.

Edger Josua menilai, tidak harus lekas atau terburu-buru kebijakan yang direncanakan oleh Menhan Prabowo Subianto bersama Mendikbud Nadiem Makarim itu.

“Saya menilai usulan pendidikan militer di kampus oleh Kementerian Pertahanan dapat melemahkan nalar kritis mahasiswa. Itu malah menumpulkan nalar itu sendiri yang seharusnya (jadi) ruh dari mahasiswa,” ujar Edger Josua, Selasa (18/08/2020).

Awas, Militerisasi Kampus Rusak Nalar Kritis Mahasiswa. – Foto: Koordinator Serikat Mahasiswa Nusantara (SEMAR Nusantara) Edger Josua. (Net)
Awas, Militerisasi Kampus Rusak Nalar Kritis Mahasiswa. – Foto: Koordinator Serikat Mahasiswa Nusantara (SEMAR Nusantara) Edger Josua. (Net)

Menurutnya, rasa rasa cinta tanah air untuk mahasiswa bukanlah dengan cara pendidikan militer yang dipaksakan, melainkan dengan dialog.

Edger meminta pendidikan militer harus dibatalkan dan memberikan ruang lebih banyak kepada mahasiswa untuk berdiskusi.

“Usulan pendidikan militer di kampus tidak tepat dilakukan di Indonesia. Dan itu malah menganalogikan seperti Orde Baru. Kita tahu Orde Baru modelnya seperti itu, tidak menumbuhkan rasa cinta Tanah Air juga,” katanya.

Orde Baru, katanya, merupakan masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun dan bercirikan pada militerisme. Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998 lalu.

Pada pemerintahan Soeharto juga dikenal dengan upaya dugaan manipulasi sejarah dalam pendidikan dan mengedepankan jargon pembangunan sebagai bentuk kekuasaannya.

Sejumlah pihak yang menolak rencana Soeharto bakal dicap antipembangunan. Dalam hal pembangunan, militer pun kerap kali dilibatkan oleh Soeharto.

“Jadi sebenarnya rasa cinta Tanah Air bukan seperti itu. Bukan model militerisme. Kecuali kita punya kebutuhan seperti Singapura, karena negaranya kecil mereka mewajibkan semua warga negara laki-laki wajib militer,” lanjut dia.

Karena itu, Edger, mengingatkan, kiranya pendidikan Indonesia tidak dilakukan asal-asalan. Dan tidak disalahgunakan untuk tujuan politik dan rencana berkuasa oleh pihak-pihak yang sedang terlibat dalam kekuasaan hari ini.

“Saya meminta agar suatu usulan pendidikan tidak digaungkan asal-asalan. Namun harus ada kerangka lebih dahulu dengan adanya tujuan, tahapan, hingga cara mencapainya,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan