Atur Kemitraan Usaha Perkebunan & Fasilitasi Pembangunan Kebun Sawit, Perlu Produk Hukum Berupa Perda

Atur Kemitraan Usaha Perkebunan & Fasilitasi Pembangunan Kebun Sawit, Perlu Produk Hukum Berupa Perda.

Untuk mengatur Kemitraan Usaha Perkebunan dan memfasilitasi pembangunan Kebun Sawit, dibutuhkan produk hukum yang menaunginya. Produk hukum itu berupa Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Sintang, Kornelis mengatakan, regulasi untuk kemitraan usaha perkebunan dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sangat diperlukan untuk memperbaiki pola kemitraan usaha perkebunan sawit.

Regulasi itu sekaligus memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan, untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar areal perkebunan, seluas 20 persen dari areal perkebunan yang dikuasai perusahaan.

Karena itu, lanjutnya, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) telah membuat dan juga sudah menyerahkan dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Kemitraan Usaha Perkebunan dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.

Naskah akademik itu diserahkan kepada Bupati Sintang, Dr H Jarot Winarno, pada Kamis, 27 Maret 2019, di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Diterangkan Kornelis, Dokumen Naskah Raperbub ini merupakan hasil kajian SPKS untuk menyikapi komitmen Bupati Sintang tentang perlunya regulasi daerah yang mengatur pelaksanaan Kemitraan usaha perkebunan dan pelaksanaan kewajiban fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari total areal Perusahaan Perkebunan.

“Kami mendapat banyak keluhan petani dan melihat prakteknya di lapangan terkait persoalan kemitraan ini. Yang diperlukan adalah aturan yang jelas dan pendampingan dari Pemerintah Daerah. Sehingga betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan, dan berdampak baik untuk pemberdayaan petani dan produktifitas sawit,” tutur Kornelis, Kamis (27/03/2019).

Petani Sawit Swadaya Desa Telaga Dua, Kecamatan Binjai, Yustinus Laud mengungkapkan, selama ini penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari petani swadaya tidak melalui kerjasama kemitraan dengan pabrik kelapa sawit.

“Kami masih bergantung pada tengkulak, sehingga berdampak pada harga TBS yang kami terima dan minim mendapat program pemberdayaan,” ujar Yustinus.

Karena itu, lanjut dia, petani berharap agar aturan ini segera diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. “Untuk memastikan keberlangsungan petani swadaya ke depan di perkebunan sawit di Sintang,” tutur Yustinus.

Ahli Konstitusi Agraria dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, yang selaku drafter naskah akademik ini, mengungkapkan, pengalaman-pengalaman yang dihasilkan dari perkebunan sawit saat ini telah melahirkan persepsi berbeda.

Persepsi selama ini bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat adalah berupa bagi lahan dan kredit dalam kemitraan usaha perkebunan yang senantiasa dengan pola inti-plasma di bawah pengelolaan satu manajemen Perusahaan Perkebunan.

“Padahal pembangunan kebun masyarakat, adalah kewajiban Perusahaan Perkebunan selain melakukan kemitraan usaha perkebunan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan,” ungkap Gunawan.

Dia menerangkan, adapun kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat adalah mandat dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dalam pengujian undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat tentang bagaimana pengaturan kemitraan usaha perkebunan dan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut bisa dipergunakan dalam menyusun regulasi tentang kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, yang oleh UU Perkebunan dimandatkan diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Anggota Dewan Nasional SPKS ini melanjutkan, sayangnya PP tersebut hingga kini belum ada. “Sehingga pengaturan kewajiban pembangunan kebun masyarakat diatur lewat Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Itupun bukan mengatur tentang pedoman dan standar fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, akan tetapi hanya terkait persyaratan pengurusan izin dan hak atas tanah,” tuturnya.

Kepala Departemen Advokasi Seknas SPKS, Marselinus Andri mengatakan, pihaknya sangat mendukung komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menerbitkan regulasi daerah itu.

“Sehingga ada landasan hukum dalam praktiknya di lapangan, dan pelaksanaannya di perkebunan lebih partisipatif dan ada pengawasan langsung oleh Pemerintah,” ujarnya.

Momentum moratorium Sawit saat ini juga menjadi bagian penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan sawit dan pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun sawit masyarakat sekitar. Hal itu sebagai bagian upaya mengevaluasi izin dan hak atas tanah, peningkatan produktifitas sawit dan pembinaan bagi petani sawit.

Oleh karena itu, lanjut Andri, SPKS mendorong agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat menindaklanjuti usulan SPKS ini melalui pembentukan hukum daerah kabupaten Sintang.

“Ini akan menjadi contoh yang baik bagi kabupaten-kabupaten yang lain dalam melakukan terobosan hukum terkait pelaksanaan kemitraan dan fasilitasi pembangunan kebun masyrakat di tingkat kabupaten,” tegasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan