Breaking News

Atasi Potensi Politisasi Birokrasi, Sebaiknya Presiden Jokowi Pilih Menteri Beda Partai

Atasi Potensi Politisasi Birokrasi, Sebaiknya Presiden Jokowi Pilih Menteri Beda Partai. Atasi Potensi Politisasi Birokrasi, Sebaiknya Presiden Jokowi Pilih Menteri Beda Partai.

Presiden Joko Widodo disarankan memilih menteri beda partai. Tujuannya, mengatasi adanya potensi politisasi birokrasi.

Direktur Eksekutif Setara Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani menyampaikan, seperti yang terjadi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Setelah ditetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap Dana Hibah KONI kepada Imam Nahrawi oleh KPK, menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan pamit atau mundur dari kabinet.

“Posisi Imam Nahrawi di Menpora sebaiknya diisi oleh orang dari beda parpol. Untuk mengatasi adanya politisasi birokrasi,” tutur Ismail Hasani, di Jakarta, Kamis, 19 September 2019.

Memang, penetapan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh KPKtelah diikuti dengan pengunduran dirinya dari jajaran kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Jokowi sebaiknya cukup menunjuk pelaksana tugas yang bisa dirangkap oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani sebagai Menpora ad interim.

Kemenpora adalah salah satu kementerian dalam rumpun koordinasi Kemenko PMK. “Pilihan menunjuk menteri ad interim ini lebih tepat mengingat masa jabatan kabinet Jokowi Jilid I akan berakhir pada 20 Oktober mendatang,” tutur Ismail.

Alternatif lain, katanya, yang bisa dipilih adalah menunjuk sosok baru sebagai menteri definitif.

Akan tetapi, untuk memastikan kontinuitas, sebaiknya pilihan menteri definitif yang akan menjabat lebih kurang 1 bulan adalah sosok yang juga telah dipilih Jokowi untuk mengisi posisi Menpora pada Kabinet Kerja Jilid II Oktober mendatang.

“Satu hal yang harus dipastikan dalam mengisi posisi menteri baru, termasuk mengisi Kabinet Kerja Jilid II nanti, Jokowi tidak perlu mempertimbangkan klaim partai-partai politik yang merasa bahwa kementerian tertentu adalah portofolio kementerian yang harus diisi kader partainya,” jelasnya.

Sebagai contoh, kata dia lagi, Menpora saat ini diisi oleh kader PKB, maka biasanya klaim yang muncul adalah bahwa sosok yang paling cocok mengisi kursi Menpora adalah kader PKB.

“Jokowi tidak perlu mempertimbangkan klaim-klaim seperti ini,” cetusnya.

Selama ini, diingatkan Ismail, justru klaim portofolio partai telah membangun jejaring birokrasi sektarian yang loyalitasnya memusat pada sosok menteri dan partai politiknya.

Bahkan, terdapat kementerian yang selama 10 dan 15 tahun diduduki oleh menteri dari kader partai politik tertentu.

“Kebiasaan ini harus dipangkas, karena politisasi birokrasi oleh partai politik diduga kuat telah menjadi instrumen pelanggengan praktik koruptif termasuk dalam rekrutmen dan promosi jabatan,” terangnya.

Jokowi harus mengabaikan klaim-kalim itu. Dan jangan membiarkan mesin birokrasi kementerian tertentu berpolitik dan dikendalikan oleh partai politik.

“Zona nyaman potensi korupsi ini harus diusik dengan menunjuk menteri-menteri secara acak,” sarannya.

Dengan cara ini, potensi politisasi birokrasi dapat dicegah dan loyalitas birokrasi memusat pada mandat legal dan konstitusionalnya.

“Yakni memberikan pelayanan dan menjalankan program pemerintah untuk kemakmuran rakyat; bukan kemakmuran kelompok dan golongan,” pungkas Ismail Hasani.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*