Breaking News

Atasi Krisis, Pemerintah Kudu Rehabilitasi Lahan Eks Tambang Untuk Produksi Pangan

Selama 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Pangan Tergerus Tambang, Lahan Pangan Indonesia Seluas Satu Setengah Kali Negara Brunai Darussalam Hilang.

Ancaman krisis pangan di masa depan bukan isapan jempol belaka. Jika pemerintah hanya sibuk dengan pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek, maka krisis pangan benar-benar akan mendera.

Untuk mengatasi persoalan pangan saat ini dan di masa depan, pemerintah disarankan segera melakukan upaya rehabilitasi dan revegetasi lahan-lahan yang sudah kacau bekas tambang, serta lahan-lahan kritis lainnya.

Pengamat  Kebijakan Publik Universitas Parahyangan Thomas Sitepu memaparkan, lahan kritis dan eks tambang jangan dibiarkan menganggur. Lahan-lahan seperti itu malah bisa dikelola produktif untuk menghasilkan pangan.

“Sesungguhnya, saat ini yang dilakukan hanyalah pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek. Solusi yang ditawarkan hanya bersifat sporadis, bahkan impor menjadi kebiasaan. Seharusnya, salah satu upaya menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan jangka panjang dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitasi dan revegetasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan kritis. Itu jumlahnya luas banget. Bisa produktif untuk pangan,” tutur Thomas Sitepu, Senin (16/07/2018).

Dia menuturkan, di Indonesia banyak sekali lahan eks tambang yang terbengkalai dan tidak produktif, yang malah dibiarkan begitu saja.

Misal, lahan-lahan eks tambang batu bara, emas, timah, dan lain sebagainya, yang sudah digali, dibiarkan dan atau pun ditinggalkan.

“Selama ini dibiarkan saja oleh para pengusaha ataupun Pemerintah Daerah. Seharusnya, lahan-lahan eks tambang tersebut direhabilitasi dan direvegetasi. Atau istilah lainnya,  ditanami kembali, atau populer juga dengan dilakukan penghijauan kembali,” tuturnya.

Dalam perjalanannya, dijelaskan Thomas, terjadi kesulitan mengelola lahan eks tambang dikarenakan para pengusaha pertambangan pada saat ijin diterbitkan, dibebankan iuran atau  pungutan atas setiap penggalian yang dilakukan kepada Pemda setempat atau Pemerintah Pusat.

“Iuran atau pungutan yang dibebankan kepada pengusaha, mungkin sudah dibayarkan sesuai dengan sebenarnya ataupun lebih kecil,” ujarnya.

Mungkin juga iuran yang ditentukan pada saat diterbitkan perijinan, terlalu kecil, sementara kenyataannya di lapangan untuk biaya Penghijauan Kembali membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga tidak cukup untuk dilakukan Penghijauan Kembali.

Dari kenyataan tersebut, maka Pengusaha ataupun Pemda melakukan Penghijauan Kembali, tetapi tidak sepenuhnya. “Asal aja selama ini. Penghijauan yang dilakukan pun hanya untuk memenuhi peraturan yang telah diterbitkan. Atau bahkan mungkin sama sekali tidak pernah dilakukan  penghijauan kembali. Itu sudah berlaku sangat lama, bukan 1 atau 2 tahun saja,” jelasnya.

Pakar Ekonomi, Teknologi dan  Energi dari Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin menambahkan, meski kenyataan di lapangan seperti itu, tidak perlu menyalahkan masa lalu.

“Justru pemerintah dan kita semua harus mau dan mampu memperbaikinya,” ujar Husin.

Husin menyarankan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera menginventarisir semua lahan eks tambang di seluruh Indonesia.

Dari inventarisasi lahan-lahan eks tambang itu, Pemerintah Pusaat dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dan keputusan bersama untuk memberdayakannya.

Memang, lanjut dia, untuk melakukan rehabilitasi dan revegetasi lahan eks tambang membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Namun, APBN dan APBD tidak perlu dibebani untuk hal itu.

“Setelah diambil alih Negara, maka lahan-lahan tersebut ditawarkan kepada pemilik modal swasta, BUMN, BUMD atau koperasi yang benar. Bukan yang abal-abal,” ujar Husin.

Setiap investasi yang dilakukan pemilik modal, koperasi, BUMN/BUMD harus menarik dan selalu berlandaskan profit.

Hal ini dapat dilakukan, setelah dilakukan rehabilitasi lahan terbengkalai, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memberikan konsesi usaha penghijauan kembali.

“Misal, untuk masa 30 tahun, silahkan para pakar Pemerintah yang mengkaji dan menentukan,” ucapnya.

Kemudian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menentukan jenis tanaman yang boleh ditanam, misal, lokasi lahan tertentu ditanami tanaman pangan.

“Seperti padi untuk ketahanan pangan nasional. Hal ini mungkin bisa dilakukan oleh BUMN/BUMD atau koperasi,” tutur Husin.

Diterangkan dia, lokasi lahan tertentu ditanam untuk penghijauan kembali oleh BUMN/BUMD atau Koperasi.  Apalagi, dunia memiliki dana yang cukup besar untuk mempertahankan paru-paru dunia.

“Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia atau green belt dunia. Dunia akan membeli hasil dari paru-paru yang dihasilkan, tetapi bukan bualan, harus nyata di lapangan,” ungkapnya.

Sebagian lagi, lokasi lahan tertentu ditanami tanaman produksi seperti tebu, pohon zaitun, jagung, buah-buahan dan lain sebagainya. “Itu untuk kebutuhan pangan Nasional, yang dapat menghasilkan nilai tambah,” ujarnya.

Selanjutnya, sebagian lahan dapat dipergunakan untuk membangun pabrik pengolahan gula dan ethanol, pabrik minyak zaitun atau jagung.

Jadi, semua itu, menurut Husin, sangat memungkinkan dilakukan oleh Perusahaan Swasta Nasional dan atau Koperasi.

Selain menghasilkan nilai tambah, lanjutnya, juga menciptakan lapangan tenaga kerja bagi rakyat Indonesia. “Sehingga mengurangi tenaga buruh kasar yang dikirim ke Luar Negeri, sambil dianiaya oleh bangsa lain,” ujarnya.

Soal kemampuan, dia melihat banyak potensi dari perguruan tinggi Indonesia yang bisa melakukannya. “Masih banyak hal lainnya yang dapat dipikirkan bersama para ahli dari perguruan tinggi, misal IPB, UGM, UNAIR, UNHAS dan lain-lain. Tak percaya? Saya dan teman-teman pun bisa melakukannya. Asal pemerintah mau,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*