Atasi Konflik Budaya Yang Merebak, Intel Kejaksaan Agung Diminta Gabung di Tim Warisan Budaya dan Alam Indonesia

Atasi Konflik Budaya Yang Merebak, Intel Kejaksaan Agung Diminta Gabung di Tim Warisan Budaya dan Alam Indonesia.

Untuk mengatasi merebaknya konflik budaya, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk Tim Warisan Budaya dan Alam Indonesia. Kejaksaan Agung pun dimasukkan ke dalam Tim.

Dengan dimasukkannya Kejaksaan Agung, diharapkan Tim mampu mengelola dan meredam serta mencarikan solusi-solusi atas konflik-konflik warisan budaya dan alam di Indonesia.

Asisten Deputi Warisan Budaya, Kemenko PMK, Pamuji Lestari mengatakan, dalam Surat Permenko PMK Nomor 20 tahun 2016 menyatakan Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia menugaskan 12 Kementerian dan 6 Kelompok Kerja (Pokja), namun setelah dilakukannya evaluasi dengan melibatkan lebih banyak Kementerian dan Lembaga yang ikut terlibat.

“Akhirnya kami usulkan untuk dilakukan revisi SK-nya dengan menambah lebih banyak lagi Kementerian maupun Lembaga. Karena ini terkait warisan budaya yang luar biasa banyaknya variasi dan keanekaragaman,” tutur Pamuji Lestari, usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemajuan Kebudayaan di Direktur B pada Jaksa Agung Muda Pidana Intelijen (JAM Intel), di Kompleks Kejagung, Jakarat Selatan, Kamis (22/11/2018).

Dia melanjutkan, saat ini ada 26 Kementerian dan Lembaga sedang dalam proses untuk diusulkan kembali masuk dalam Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia.

“Dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan berharap kita dapat bersatu padu untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebudayaan,” ujarnya.

Terkait digandengnya Kejaksaan, Pamuji Lestari mengaku baru mengetahui adanya Direktorat dan Kasubdit khusus yang menangani sosial, budaya dan kemasyarakatan di instansi Korps Adhyaksa.

“Sehingga dari 26 Kementerian dan Lembaga itu saya janji akan masukkan (Kejaksaan) ke dalam SK Kemenko PMK yang baru nanti,” lanjut Pamuji.

Menurutnya, dengan adanya Direktorat dan Kasubdit khusus yang menangani sosial, budaya dan kemasyarakatan di Kejagung menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam berkoordinasi, kreatif dan komunikatif untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat.

“Kaitannya banyak konflik-konflik sosial di masyarakat daerah yang terkait dengan budaya dan kami akan menempatkan didalam SK Permenko PMK sebagai pengendalian pengawasan. Harapan kita di sana Kejaksaan masuk dapat lebih mudah, kalau ada konflik-konflik kita serahkan ke yang lebih kompeten yakni Kejaksaan,” tuturnya.

Apalagi, kata Pamuji, Direktorat B bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan berada dibawah Jaksa Agung Muda Intelijen, yang artinya setiap persoalan terkait dapat dipantau melalui intelijen Kejaksaan sesuai dengan kewenangannya.

Ini yang saya minta ke Kejaksaan yang mempunyai intel-intel yang dimana kami tidak punya, Kemenko PMK tidak bisa melakukan itu karena bukan dibidang kami. Kejaksaan sangat signifikan mengerjakan itu yang dapat memberikan solusi konflik. Kami akan dorong Kejaksaan untuk dapat membantu menyelesaikan konflik konflik budaya yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur B pada Jaksa Agung Muda Pidana Intelijen (JAM Intel), M Yusuf mengapresiasi rencana Kemenko PMK yang ingin memasukan Kejaksaan dalam Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia.

“Pertemuan atau Rakor ini sangat luar biasa. Kita simpulkan, kegiatan ini dalam rangka menjaga ketentraman dan keteriban umum,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, penguatan dan sinergitas  antar Kementerian dan Lembaga menjadi kunci agar semua kegiatan atau rencana yang akan dikerjakan dapat terselesaikan dengan baik.

“Penguatan sinergi sangat penting, karena dalam pertemuan terdapat sudut pandang berbeda dan ini dapat diselesaikan dan dicarikan solusinya saat menghadapi kendala yang berkaitan dengan sosial, budaya dan kemasyarakatan,” jelasnya.

Menurut dia, Kejagung melalui Direktur B terus melakukan langkah-langklah pendekatan dan pencegahan.

“Dalam kondisi posisi kita perventif, bukan represif. Menjaga budaya jangan sampai hilang, hilang itu bisa di ambil, bisa lainnya. Inilah butuh kehadiran pemerintah,” tambah Yusuf.

Dia juga mengatakan, Jaksa Agung HM Prasetyo telah mengintruksikan kepada setiap Kepala Kejaksaan di berbagai daerah untuk dapat mengetahui dan penguatan budaya kearifan lokal. Hal ini sebagai bukti bahwa Kejaksaan sangat berupaya untuk menjaga ketahanan budaya.

“Setiap acara kita menampilkan kebudayaan daerah dalam upaya ketahanan budaya, melakukan kearifan lokal dalam penguatan budaya. Pak Jaksa Agung sudah bicara harus tahu budaya, kearifan lokal, para Kejaksaan di daerah sudah diintruksikan, jadi pemimpin itu tidak hanya sibuk dengan tugas penegakan hukum,” tutupnya.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan