Atasi Dampak Buruk Virus Corona, Alokasikan Anggaran Untuk Bantu Pekerja

Serangan Virus Corona Hancurkan Kesehatan dan Ekonomi Rakyat

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar: Atasi Dampak Buruk Virus Corona, Alokasikan Anggaran Untuk Bantu Pekerja. Foto: Timboel Siregar dkk. (Istimewa).
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar: Atasi Dampak Buruk Virus Corona, Alokasikan Anggaran Untuk Bantu Pekerja. Foto: Timboel Siregar dkk. (Istimewa).

Serangan wabah virus corona atau Covid-19 menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Sejumlah sektor sangat merasakan dampak buruk itu. Seperti sektor pariwisata dan turunannya. Bahkan, para pekerja di sektor ini terancam kehilangan pekerjaan. Juga mengalami masalah serius dalam daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Oleh karena itu, pemerintah diminta mengalokasikan anggaran Negara untuk membantu para pekerja. Hal itu disampaikan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar.

Timboel Siregar menuturkan, tidak hanya sector pariwisata dan turunannya yang terdampak virus corona. Tetapi juga sektor manufactur dan jasa lainnya yang sudah mulai terasa dampaknya.

Timboel Siregar yang juga Koordinator Advokasi BPJS Watch ini menegaskan, sudah ada pekerja yang dirumahkan, bukan karena Work From Home (WFH).

Pekerja yang di-WFH masih bisa memperoleh upah. Tetapi pekerja yang dirumahkan dengan alasan produksi menurun atau pun kondisi ekonomi yang tidak baik, kerap kali menyebabkan pekerja hanya mendapatkan upah dalam persentase tertentu.

“Atau tidak sama sekali mendapatkan upah. Berbeda lagi dengan pekerja harian lepas yang memang hitungan upahnya berdasarkan kehadirannya bekerja, tentunya juga akan terkena dampak dari covid 19 ini,” tutur Timboel Siregar, Kamis (26/03/2020).

Lebih lanjut, pekerja formal, khususnya yang padat karya, yang tidak bisa bekerja dari rumah pun berpotensi besar terpapar Covid-19.

Dalam perjalanan mereka ke tempat kerja yang kerap kali tidak mengindahkan social distancing dan kurangnya perhatian untuk menggunakan alat pelindung diri (APD), menurutnya, merupakan faktor yang mendukung potensi terkena Covid-19.

“Masuk kerja dan bergaul langsung dengan teman-teman se-kantor menyebabkan Covid-19 mudah menghinggapi para pekerja formal lainnya,” imbuhnya.

Tidak hanya pekerja formal, menurutnya, pekerja informal pun terdampak besar dengan adanya Covid-19 ini.

Kondisi pekerja informal ini sangat rentan terdampak, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Pekerja informal rentan kena Covid-19. Karena memang dalam pekerjaan kesehariannya, mereka langsung kontak dengan para konsumennya dan tidak menggunakan APD. Karena harga APD sudah mahal saat ini.

Timboel Siregar menjelaskan, dengan kondisi ekonomi yang lesu ini pun mereka terdampak hebat, karena tingkat permintaan menurun. Sehingga barang dan jasa yang ditawarkan oleh pekerja informal turut menurun. Pendapatan pekerja informal tidak menentu dan tergantung pada permintaan dari konsumen.

Oleh karenanya, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebetulnya sudah lumayan baik. Dan ini harus didukung oleh semua pemangku kepentingan hubungan industrial yaitu pengusaha, Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Harus ada tindakan cepat dan sistemik untuk menjawab masalah-masalah yang muncul serta mengatisipasi masalah baru yang akan muncul,” ujarnya.

Untuk jangka pendek, Timboel Siregar mendorong Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana untuk menghadirkan APD pekerja-pekerja yang masih masuk kantor, karena tidak bisa WFH.

“Dengan pengawasan kepada seluruh industri, agar mematuhi protokoler penanganan Covid-19 di tempat kerja. Kemenaker bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyiapkan APD,” jelasnya.

Di BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, ada alokasi dana Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk APD, yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan.

“Dalam kondisi saat ini, saya mendorong BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan lebih besar lagi dana untuk APD bagi pekerja. Tentunya tidak hanya bagi pekerja formal tetapi juga pekerja informal harus diperhatikan dan diberikan APD,” jelasnya.

Untuk konteks ekonomi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja informal, pekerja harian lepas  (PHL) dan pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja atau ter-PHK yang mengalami kesulitan ekonomi akibat Covid-19, juga harus diberikan bantuan.

“Yaitu dalam bentuk subsidi pangan. Hal ini harus juga melibatkan Pemda-Pemda, yang bisa mengalokasikan anggaran perjalanan dinas, rapat maupun kegiatan yang melibatkan orang banyak, untuk dialihkan kepada subsidi pekerja yang mengalami masalah ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, perlu juga terus meningkatkan skill pekerja dengan palatihan-pelatihan. Tetapi dalam kondisi saat ini sebaiknya tidak dilakukan dulu.

Pelatihan-pelatihan belum harus segera dilakukan karena memang diharuskan semua orang bisa mengisolasi diri di rumah dulu.

“Bila dalam kondisi normal baru lakukan pelatihan-pelatihan tersebut, dengan meningkatkan anggarannya karena banyak pekerja yang ter-PHK karena Covid-19 ini,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan