Apresiasi Kinerja Kepala BPJT, Nelayan Minta Presiden Jokowi Terus Selesaikan Program Jalan Tol

Apresiasi Kinerja Kepala BPJT, Nelayan Minta Presiden Jokowi Terus Selesaikan Program Jalan Tol

- in DAERAH, EKBIS, NASIONAL, POLITIK
79
0
Permudah Akses Penjualan Ikan, Apresiasi Kinerja Kepala BPJT, Nelayan Minta Presiden Jokowi Terus Selesaikan Program Jalan Tol.

Presiden Joko Widodo diminta menggenjot program pembukaan akses jalan tol bagi masyarakat Nelayan.

Selain itu, kinerja Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna patut diapresiasi, karena telah mempermudah masyarakat nelayan menjual ikan dari desa-desa nelayan ke perkotaan.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru, di Jakarta, Jumat (07/12/2018).

Menurut dia, dengan melihat pengelolaan jalan tol bagi masyarakat nelayan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, ada kemajuan yang berarti. Terutama, dalam akses penjemputan ikan dari pusat-pusat pengumpulan ikan nelayan di pedesaan, untuk dibawa ke perkotaan.

“Dalam hal ini, nelayan berterimakasih kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bapak Herry Trisaputra Zuna, karena telah mempermudah akses bagi nelayan untuk menjual ikan-ikannya ke kota. Masih ada beberapa lagi yang harus dilanjutkan. Kami berharap, Presiden Jokowi juga meneruskan pembukaan akses-akses tol, untuk mempermudah masyarakat,” tutur Siswaryudi Heru.

Selama ini, lanjut dia, nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapannya sampai ke kota. Selain membutuhkan alat transportasi yang ongkosnya mahal karena akses jalan yang sulit, harga penjualan ikan pun jadi terpengaruh bagi nelayan.

Kini, lanjut Ketua Maritim dan Nelayan Projo ini, resiko ikan tertahan lama dan kemungkinan mengalami pembusukan sebelum dipasarkan sudah bisa teratasi.

“Ikan hasil tangkapan nelayan bisa dengan cepat dibawa ke kota. Ikan masih segar dan bagus-bagus. Kondisinya bagus. Harganya pun pasti lebih oke,” ujarnya.

Dengan begitu, menurut Siswaryudi Heru, roda perekonomian nelayan akan terus bergeliat lebih baik, karena akses tol yang mudah dan terjangkau mampu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) siap melelang lima proyek jalan tol prakarsa pada tahun 2018 ini.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna menyebutkan, ada lima proyek prakarsa yang tengah dan sudah dipersiapkan.

“Dan dirasa tahapannya sudah siap untuk dilempar ke pasar,” ujar Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna.

Lima proyek tersebut bersifat unsolicited yang diprakarsai oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Diharapkan proses lelang dapat memakan waktu hingga enam bulan sebelum tanda tangan.

Kelima proyek tersebut diantaranya, Jalan Tol Semanan-Balaraja, telah mendapatkan persetujuan prakarsa pada 28 September 2017. Proyek dengan nilai investasi Rp 16 triliun itu diprakarsai oleh konsorsium PT Alam Sutera Realty dan PT Perentjana Djaja.

Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang telah mendapat persetujuan prakarsa pada tanggal 28 September 2017. Proyek dengan nilai investasi Rp 23,16 triliun diprakarsai oleh PT Duta Graha Karya.

Akses pelabuhan Patimban yang mendapat persetujuan prakarsa pasa tanggal 2 November 2017 juga akan dilelang tahun 2018. Proyek dengan nilai investasi Rp 6,4 trilium tersebut diprakarsai oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Surya Semesta Internusa, PT Daya Mulia Turangga, dan PT Jasa Sarana.

Selain itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang membuat konsorsium dengan PT Daya Mulia Turangga memprakarsai jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. Proyek yang mendapat persetujuan prakarsa tanggal 20 Desember 2017 tersebut bernilai investasi hingga Rp 46,6 triliun.

Proyek jembatan Balikpapan-Penajam Paser Utara yang mendapat persetujuan prakarsa pada 13 Marer 2018 juga siap dilelang.

Proyek dengan pemegang saham PT Waskita Tol Road, PT KBK, Pemda Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemda Kota Madya Daerah Tingkat II Balikpapan tersebut membutuhkan investasi sebesar Rp 16,5 triliun.

“Tahapannya setelah market sounding dapat mulai proses pre-kualifikasi yang dapat memakan waktu satu bulan,” ujar Herry.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like