APBN Kok Selalu Defisit Sih!

APBN Kok Selalu Defisit Sih!

Pemerintah diminta membenahi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Soalnya, saban tahun APBN selalu dilaporkan mengalami defisit.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto menuturkan, hampir dua tahun ini penerimaan negara masih di bawah target yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Padahal, penerimaan negara akan memberikan ruang fiskal untuk tidak menarik utang ataupun hibah.

“Ini seharusnya senada dengan Trisakti yang menjadi bagian dari tujuan pembangunan era Jokowi. Tapi harus dilihat juga apakah utang itu warisan dari pemerintahan sebelumnya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/05).

Menurut dia, APBN selalu didesain untuk defisit. Kondisi ini seolah memberikan kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptif. Meski setiap tahunnya pemerintah membayar utang, tapi pemerintah masih harus menarik utang untuk pinjaman proyek dan program.

Menurut Yenny, desain APBN saat ini dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Namun APBN tidak dioptimalkan sebagai instrumen ideologi untuk mendekatkan tujuan negara sebagai amanat konstitusi. “Hal ini untuk mencapai tujuan negara dalam konstitusi kita, kontrak politik antara negara dan rakyat,” imbuhnya.

Dia melihat, asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasarkan pada tujuan sempit. Misalnya saja pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tapi malah mengabaikan semangat keadilan sosial. Selain itu, seperti aspek ketimpangan pendapatan.

Pemerintah memang telah memasukkan asumsi kemiskinan dan pengangguran tapi penghitungannya dilakukan menggunakan standar yang sangat rendah.  “Itu biasa di lakukan, dan penyusunnya siapa? Kementerian keuangan. Hal ini menjadi PR yang cukup berat ke depannya bagaimana kemudian merubah atau mereformasi penyusunan APBN yang lebih baik,” jelas Yenny.

Memang sudah ada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) membicarakan tentang sistem yang terintegrasi, terarah dan terpadu. Tapi nyatanya sistem tersebut belum efektif. “Hal ini karena asumsi makro ekonomi dasar Indonesia masih berbicara soal kuantitatif, pertumbuhan, inflasi, rupiah dan lifting minyak, gas. Tanpa ada gini ratio, tanpa melihat nilai tukar petani,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mengklaim pengelolaan APBN 2018 kuat dan sehat karena didukung oleh penerimaan pajak yang positif dan efisiensi belanja negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan penerimaan pajak tumbuh 14,9 persen per April 2018, dimana PPN meningkat 14,1 persen dan PPh badan naik 23,6 persen.

Defisit anggaran tercatat sebesar 0,37 persen dan keseimbangan primer surplus hingga Rp24,2 triliun, atau jauh diatas surplus periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp3 triliun. Menkeu mengatakan APBN memiliki ruang fiskal yang cukup dan akan terus dijaga agar pemerintah mempunyai instrumen dalam menghadapi ketidakpastian eksternal.

“Pemerintah menjaga pelaksanaan APBN 2018 agar terus kredibel dan memperkuat kesehatan APBN dalam rangka menjaga ruang fiskal yang memadai. Dengan demikian, instrumen fiskal juga bisa diandalkan, juga bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas dari sisi pembangunan,” katanya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*