Apapun Yang Terjadi, May Day Haruslah Dijadikan Sebagai Momentum Meningkatkan Kesejahteraan Buruh

Beberapa Masukan Buruh Di May Day

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar: Ini beberapa masukan buruh di May Day. Apapun Yang Terjadi, Hari Buruh Internasional Haruslah Dijadikan Sebagai Momentum Meningkatkan Kesejahteraan Buruh. Foto: Timboel Siregar (Net).
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar: Ini beberapa masukan buruh di May Day. Apapun Yang Terjadi, Hari Buruh Internasional Haruslah Dijadikan Sebagai Momentum Meningkatkan Kesejahteraan Buruh. Foto: Timboel Siregar (Net).

May Day adalah perayaan hari buruh internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Yang mengacu pada momentum perjuangan buruh untuk mencapai 8 jam bekerja.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, apapun yang terjadi, momentum Hari Buruh Internasional atau May Day kali ini pun hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan buruh itu sendiri.

“Secara umum perayaan May Day adalah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Oleh karenanya dalam perayaan May Day, pada umumnya buruh menuntut perbaikan kesejahteraan. Baik dari sisi regulasi, implementasi, penegakkan hukum, hingga peran pemerintah dari sisi anggaran untuk meningkatkan daya beli buruh dan keluarganya,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Jumat (01/05/2020).

Di Tahun 2020 ini, lanjutnya, perayaan May Day memiliki kekhususan dan keprihatinan yang mendalam. Yaitu akibat pandemi Covid-19 dan keinginan Pemerintah untuk terus membahas RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

“Tentunya dengan pandemi Covid-19 ini keselamatan buruh dipertaruhkan. Dimana buruh masih banyak yang terus bekerja di pabrik-pabrik,” imbuhnya.

Terkhusus lagi, lanjut Koordinator Advokasi BPJS Watch ini, untuk tenaga kerja medis yang banyak menjadi korban Covid-19 tentunya ini menjadi keprihatinan bersama.

Tidak hanya dari sisi kesehatan dan keselamatan jiwa, tetapi juga dampak ekonomi yang dialami pekerja karena Covid-19 ini juga menjadi persoalan besar.

Semakin banyaknya pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa upah, dan semakin besarnya jumlah pekerja informal yang tidak bekerja lagi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), katanya, merupakan fakta ancaman bagi pekerja untuk meraih kesejahteraannya.

“Bantuan Pemerintah terhadap korban PHK atau dirumahkan tanpa upah, dan pekerja informal yang tidak bisa bekerja lagi yang dikemas dalam program Kartu Prakerja ternyata belum mampu membantu pekerja,” jelas Timboel Siregar.

Oleh karena itu, Timboel menyampaikan, dalam situasi  Peringatan Hari Buruh Internasional di tengah pandemi Covid-19 ini, hendaknya Pemerintah memastikan jaminan Kesehatan bagi pekerja yang masih bekerja. Agar terhindar dari Covid-19.

“Khususnya pekerja yang rentan terkena. Yaitu para pekerja medis. Pemerintah harus menjamin tersedianya APD bagi para pekerja, termasuk pelaksanaan jaminan sosial yang mampu melindungi pekerja,” ujarnya.

Kemudian, mengenai Kartu Prakerja, harus benar-benar tepat sasaran. Yakni membantu pekerja yang terkena dampak Covid-19 yaitu korban PHK atau dirumahkan tanpa upah. Dan pekerja informal yang tidak bisa bekerja lagi.

Pemerintah, lanjutnya, hendaknya mempermudah prosedur pendaftaran, namun selektif. Agar Kartu Prakerja bisa membantu pekerja dengan tepat sasaran.

Persyaratan pelatihan untuk memperoleh bantuan Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan, imbuhnya lagi,  hendaknya bisa difleksibelka. Yaitu peserta dapat memilih pelatihan offline atau tatap muka setelah Covid-19.

“Jadi tidak harus diwajibkan ikut pelatihan online di 8 mitra pelatihan yang saat ini mengundang kontroversi,” ujarnya.

Selanjutnya, memastikan insentif bagi pekerja yang masih bekerja juga diberikan ke semua sektor seperti insentif PPh 21 diperluas untuk seluruh sektor usaha, tidak hanya untuk sektor pengolahan.

“Mendorong Pemerintah untuk mensegerakan stimulus kepada perusahaan berupa pinjaman lunak agar perusahaan mendapat modal kerja. Guna menggerakkan produksinya lagi, dengan mensyaratkan perusahaan tidak melakukan PHK dan tidak boleh memotong upah,” ujarnya.

Kemudian lagi, mempercepat program padat karya tunai di desa-desa, agar terjadi pembukaan lapangan kerja di desa-desa.

Terkait dengan RUU Cipta Kerja, dikatakan Timboel Siregar, mengingat pasal-pasal dalam draft RUU Cipta Kerja banyak yang menurunkan perlindungan kepada pekerja, maka pihaknya meminta agar klaster ketenagakerjaan dicabut dari RUU Cipta kerja dan dialihkan dengan merevisi UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Walaupun saat ini pembahasan klaster ketenagakerjaan ditunda di masa covid ini, menurutnya, klaster ketenagakerjaan akan menjadi obyek penolakan dari kalangan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) pasca Covid-19.

“Pembahasan revisi UU No. 13 Tahun 2003 nantinya harus dipastikan melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga bisa mempermudah proses revisi,” lanjutnya.

Selain dua masalah itu, Timboel juga menyampaikan, pekerja juga memiliki tuntutan lainnya.

Yaitu, pertama, Pemerintah melakukan penegakkan hukum untuk memastikan pekerja mendapatkan THR di tahun ini.

 Dua, Pemerintah bisa menyetop Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya TKA Cina, di masa Covid-19 ini. Agar seluruh bangsa bisa terlindungi dari bahaya penularan dari TKA.

Tiga, memastikan semua pekerja mendapatkan 5 jaminan sosial yaitu JKN, Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan kematian, JHT dan Jaminan Pensiun.

Empat, memastikan pegawai pengawas ketenagakerjaan bekerja secara profesional.

“Itu semua yang juga perlu diperhatikan dan dilakukan. Kiranya, buruh semakin hidup lebih baik. Selamat Hari Buruh Internasional,” tutup Timboel Siregar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan