Antisipasi Permasalahan Hukum, PT INKA Gandeng JAM Datun Kejagung 

Antisipasi Permasalahan Hukum, PT INKA Gandeng JAM Datun Kejagung 

- in HUKUM
33
0

PT Industri Kereta Api (PT INKA) menggandeng Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mengantisipasi permasalahan hukum yang dihadapi perusahan plat merah milik Negara tersebut.

Antisipasi itu diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Direktur Utama (Dirut) PT INKA, Budi Noviantoro, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negera (JAM Datun) Kejagung, Loeke Larasati, yang berlangsung di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

JAM Datun Kejagung, Loeke Larasati mengatakan, pemberian jasa hukum kepada instansi Pemerintah, dimana di dalamnya termasuk pula Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

“Hal ini bertujuan mengawal jalannya roda pembangunan dengan mengedepankan pencegahan, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan kepatuhan,”  katanya.

Lebih jauh Loeke menjelaskan, bidang Datun Kejagung diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Pertimbangan Hukum dimaksud bersifat preventif dan antisipatif sehingga diharapkan mencegah terjadinya pelanggaran yang berujung pada tindak pidana.

“Selain itu, bidang Datun juga dapat memberikan bantuan hukum (non litigasi dan litigasi) dan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara,” jelas Loeke.

Sementara itu, Dirut PT INKA, Budi Noviantoro, mengatakan, PT INKA memiliki peran sangat strategis yang ditunjukkan dengan meningkatnya eskalasi proyek pengadaan kereta api.

Misalnya saat ini PT INKA sedang menyelesaikan beberapa kontrak multi years pesanan kereta baik dari dalam maupun luar negeri. Antara lain 438 unit kereta penumpang stainless steel dan 31 trainset LRT (light rail transit) Jabodebek pesanan PT KAI (Persero), 250 kereta penumpang pesanan Bangladesh Railway, 6 Diesel Multiple Unit (DMU), 3 Lokomotif dan 15 kereta penumpang pesanan Philippines National Railway (PNR).

“Dengan semakin berkembangnya PT INKA, pesanan semakin banyak, baik itu pesanan dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan adanya kesepakatan ini, kami menjalin kerja sama agar bisnis yang sedang kita jalankan ini pada jalur sesuai peraturan hukumnya,” ujarnya.

Oleh karenanya, tambah Budi, sinergi dengan Bidang Datun dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen PT INKA untuk dapat menjaga legalitas proses bisnis perusahaan serta mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance).(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Penanganan Masalah Hukum Masih Banyak, Jamdatun dan LPS Lanjutkan Kerja Sama

Telah dibaca: 367 Jaksa Agung Muda Bidang Perdata