Angka Kemiskinan Tinggi, SPRI: BPS Ngakal-ngakali

Angka Kemiskinan Tinggi, SPRI: BPS Ngakal-ngakali.

Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) didesak segera mengubah kriteria kemiskinan dan garis kemiskinan. Soalnya, publikasi BPS yang menyebut ada penurunan kemiskinan di Indonesia, tidaklah benar.

Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul menyatakan, jumlah masyarakat miskin di Indonesia kian bertambah, namun aneh kok BPS dan Pemerintah mempublis ada penurunan angka orang miskin.

“Jumlah orang mikisn kian tinggi kok, mengapa dibilang menurun? Kami menutut agar pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla segera memperbaiki tata-cara penentuan jumlah keluarga miskin,” tutur Marlo Sitompul, dalam Testimoni Warga Miskin Penerima Program PKH-RASTRA dan Pembacaan Pernyataan Sikap Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Partai Rakyat Pekerja (PRP), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), dan Institut Kajian Krisis & Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena), di Sekretariat SPRI, Jalan Tanjung Duren Selatan VI No 28, Jakarta Barat, Selasa (24/07/2018).

Marlo menegaskan, dalam prosesnya, pemerintah haruslah melibatkan rakyat miskin dengan cara melakukan survei kebutuhan hidup yang dipergunakan oleh rakyat. Rakyat harus dilibatkan dalam melakukan reproduksi sosial atau memulihkan tenaga serta pikirannya dari aktivitas, di ranah ekonomi produksi. “Tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan rakyat,” ujarnya.

Marlo juga menyatakan, menuntut Pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bantuan sosial dan menuntut agar pemerintah memperbesar anggaran untuk kesejahteraan rakyat miskin.

Selain itu, Pemerintah dituntut menyelenggarakan Perlindungan Sosial yang bersifat Transformatif serta Universal bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hal itu sebagai bagian untuk menghadapi situasi ekonomi Indonesia yang semakin sulit, dampak dari ketidakpastian di tingkat kapitalisme global,” ujarnya.

Masyarakat Indonesia, lanjut Marlo, mendesak pemerintah meningkatkan pungutan pajak terhadap kalangan kaya di Indonesia yang banyak menghindari kewajibannya untuk membayar pajak lewat program Pengampunan Pajak.

“Pemerintah juga tidak perlu membayar cicilan hutang luar negeri yang lebih melayani kalangan pengusaha dan pemodal. Kami juga mendesak agar dilakukan potong gaji para pejabat seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati dan anggota DPR, untuk membiayai program perlindungan sosial universal ini,” jelas Marlo Sitompul.

Di tempat yang sama, Sekjen SPRI Dika Moehammad menuturkan, baru-baru ini Kepala BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan per Maret 2018 mengalami penurunan. Penurunan angka kemiskinan di Maret 2018 yang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82% pun tidak berjalan mulus selalu turun.

“Pernyataan Kepala BPS jelas-jelas menyesatkan. Publik telah dipengaruhi oleh informasi sesat. Betulkah jumlah orang miskin di negeri ini mengalami penurunan?” ujar Dika.

Pemerintah, kata dia, mengklaim adanya penurunan angka kemiskinan terjadi oleh karena efektifnya program pengurangan  kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Garis Kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah jelas-jelas tidak masuk akal. Garis kemiskinan BPS sebesar Rp 401.220 per kapita per bulan di bulan Maret 2018, mengandaikan bahwa yang disebut miskin adalah orang yang sehari hanya mampu makan satu kali,” ujar Dika.

Padahal, kata dia, berdasarkan Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat, Serat dan Air yang dianjurkan untuk orang Indonesia per orang per hari berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013, untuk urusan makan, sehari rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 Kilo kalori dan 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi.

Untuk menu makan dengan kalori di bawah angka rata-rata itu pun, lanjut Dika, setiap orang setidaknya harus menguras kantong sebesar Rp 15-25 Ribu. Jika sekali makan harus keluar Rp 15 Ribu, artinya dalam sebulan setiap orang haruslah mengeluarkan Rp 1.350.000,-.

“Apakah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan makan hanya satu sekali sehari dapat dikatakan hidup sejahtera? Jawabnya jelas tidak. Itu baru perhitungan tentang makan. Belum mencakup kebutuhan untuk aktivitas reproduksi sosial lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, garis kemiskinan versi pemerintah Rp 401.220 per bulan, atau bila dikonversi menjadi 0,95 dolar amerika serikat per hari, jauh di bawah standar resmi garis kemiskinan internasional yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 2 dolar amerika serikat per hari.

Bila Garis kemiskinan dinaikan ke standar Bank Dunia menjadi 2 dolar amerika serikat per hari, atau bila dikonversi menjadi Rp 840 Ribu per bulan, akan terdapat lebih dari 100 juta jiwa atau 39% penduduk Indonesia masuk ketegori miskin. “Jadi, pemerintah jangan manipulasi garis kemiskinan,” ujar Dika.

Dia menegaskan, Garis Kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dan Pemerintah disusun tidak melibatkan masyarakat. Tidak ada konsultasi kepada publik saat BPS menyusun garis kemiskinan.

Di setiap kota/kabupaten BPS menetapkan Garis Kemiskinan yang berbeda, padahal untuk urusan konsumsi, bahan pangan dan non pangan yang dibeli oleh rakyat miskin, memiliki standar harga yang sama.

“Di daerah pelosok harganya kadang jauh lebih mahal dibandingkan dengan kota besar, tapi kenapa saat menetapkan garis kemiskinan angkanya dibuat kecil? Ini jelas sekali penghitungan yang gak masuk akal dan penuh akal-akalan,” tuturnya.

Dika melanjutkan, Pemerintah menyatakan, penurunan angka kemiskinan karena sukses menjalankan program pengurangan kemiskinan, seperti PKH, Rastra atau BPNT.

“Pemerintah bilang sukses, padahal enggak. Perlu semua ketahui, keluarga miskin penerima PKH, RASTRA atau BPNT, KIS, dan KIP tetap hidup miskin dan tidak tumbuh sejahtera,” ujarnya.

Bagaimana mungkin rakyat miskin bisa tumbuh sejahtera jika nilai bantuan PKH dan RASTRA hanya sebesar Rp 1,8 Juta per tahun dan Rp 110 Ribu per bulan? Dengan kata lain, lanjutnya, program-program pengurangan kemiskinan hanya meminjam tubuh rakyat untuk dipakai memutarkan uang bantuan negara untuk membesarkan para pedagang, khususnya pedagang besar dan pemilik modal.

Dia mengatakan, rakyat mesti mengetahui, saat pemerintah menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) & Beras Sejahtera (RASTRA)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah dengan sengaja membatasi jumlah rumah tangga miskin yang dijadikan sasaran. Akibatnya banyak rakyat miskin yang tidak menerima bantuan sosial. Berdasar suvei kami, ada 13 Juta Keluarga Miskin.

Pembatasan tersebut, lanjutnya, sengaja dilakukan karena pemerintah lebih memprioritaskan anggaran membayar cicilan hutang luar negeri dan membiayai proyek pembangunan infrastruktur yang hanya melayani kebutuhan kaum pengusaha dan pemilik modal.

“Untuk menutupi hal tersebut, pemerintah kemudian membuat siasat bagaimana caranya mengurangi jumlah rakyat miskin. Siasat yang digunakan diantaranya adalah dengan membuat metode dan cara perhitungan yang hanya diketahui pemerintah dan tidak sesuai dengan kondisi pemasukan dan pengeluaran riil masyarakat,” tutur Dika.

Pada tahun 2015 dan 2017, pemerintah melalui kementerian sosial dan BPS melakukan suvei rumah tangga miskin. Hasilnya kemudian didapat jumlah rumah tangga miskin sebanyak 40% dari jumlah penduduk Indonesia, yakni sebanyak 28,4 Juta Keluarga atau 96 Juta jiwa.

Selanjutnya, kata Dika, pemerintah semakin membatasi dengan menetapkan bahwa program PKH hanya diperuntukan bagi keluarga sangat miskin dan program Rastra diperuntukan bagi keluarga yang sangat miskin dan miskin.

Pemerintah melalui Kemensos, tanpa melibatkan rakyat, mengumumkan bahwa berdasarkan survei peringkat kesejahteraan terhadap 40% jumlah keluarga miskin dan hampir miskin menetapkan sebanyak 10% sebagai keluarga yang sangat miskin dan berhak mendapatkan PKH.

Sementara 25% lainnya ditetapkan sebagai keluarga yang sangat miskin dan miskin dan berhak mendapatkan Rastra. Selanjutnya sebanyak 15% (13 Juta) keluarga hampir miskin dianggap tidak pantas mendapatkan PKH dan Rastra.

“Padahal, di tengah keadaan ekonomi saat ini, beban hidup antara warga yang dianggap hampir miskin dan miskin memiliki perbedaan yang cukup tipis. Sedikit saja terjadi kenaikan harga, maka keluarga yang disebut hampir miskin akan tergelicir kedalam kemiskinan,” pungkasnya.(JR)

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan