Breaking News

Angka Kematian Ibu Masih Sangat Tinggi, Maksimalkanlah Puskesmas & Rumah Singgah

Angka Kematian Ibu Masih Sangat Tinggi, Maksimalkanlah Puskesmas & Rumah Singgah. Angka Kematian Ibu Masih Sangat Tinggi, Maksimalkanlah Puskesmas & Rumah Singgah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harusnya serius melakukan upaya peningkatan pelayanan dan kesehatan bagi para ibu hamil. Sebab, angka kematian ibu masih sangat tinggi, terutama di daerah-daerah.

Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan atau yang dikenal dengan Antenatal Care (ANC) belum maksimal. Sehingga berimplikasi pula pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).





Esther Lenny, salah seorang Mahasiswa Magister Kesehatan menuturkan, kondisi alam dan jarak dari permukiman penduduk, dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)  tingkat pertama sering kali menjadi kendala dalam pelayanan pemeriksaan kehamilan.

Esther Lenny mengakui, kesehatan ibu masih menjadi sorotan yang penting bagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di 2019 ini.

Menurut wanita yang tengah mengambil studi di Magister Manajemen Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Sint Carolus, Jakarta Pusat ini, seperti di Sulawesi, sangat terasa minimnya kepedulian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahnya dalam memberikan pelayanan kepada ibu-ibu hamil.





Padahal, menurut dia, dalam Tujuan Pembangunan Sustainable Development Goals  (SDGs), di poin tujuan ke tiga, yang menjadi fokusnya adalah masalah kesehatan ibu dan anak (KIA).

Artinya dapat menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong skesejahteraan hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu.

Sejauh ini, kata dia, Pemerintah pusat sudah mempunyai perhatian besar terhadap KIA, namun masih kurang mampu mempengaruhi Pemda untuk memperhatikannya.





“Padahal Pemda memiliki kewenangan, dana dan sebagai ujung tombak penyedia layanan publik maupun kebijakan program pemerintah, serta paham betul terhadap permasalahan yang ada di wilayahnya,” tutur Esther, Sabtu (06/07/2019).

Esther menyarankan, untuk mengatasi persoalan itu, perlu sejumlah kebijakan prioritas yang dilakukan, yakni, peningkatan cakupan pemahaman masyarakat terkait kesehatan antenatal melalui media, penguatan sistem rujukan dengan melihat jarak keterjangkauan fasyankes atau dengan membuat rumah singgah agar ibu lebih dekat ke fasyankes.

“Perlu pemantapan pelayanan antenatal dan intra natal sesuai standar termasuk yang tersosialisasi kepada masyarakat dan monitor penggunaan buku KIA serta Perda yang mengatur kerjasama dengan sektor Kemenhub, Kemeninfo, Kemensos,” tuturnya.





Peran dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Singgah bagi pelayanan Ibu-Ibu hamil perlu dimaksimalkan. Sebab, fasilitas pelayanan kesehatan jenis ini, banyak di daerah, namun belum dimaksimalkan.

“Misalnya soal jarak, jika masih jauh ke Puskesmas, maka diperlukan Rumah Singgah untuk pelayanan kepada ibu hamil, sampai nantinya tiba saatnya dibawa ke Puskesmas,” ujarnya.

Salah satu indikator Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yakni dengan melihat angka kematian ibu (AKI).





Di Indonesia, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS tahun 2015, jumlah AKI pada tahun 2010 terdapat 346 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2015 sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Tercatat dalam data rutin tahun 2016 jumlah kematian ibu 4.912 dan pada tahun 2017 4.167.

“Jika melihat angka tersebut, dapat dikatakan kegagalan program MDGs berlanjut pada SDGs dalam ketercapaian tujuan menurunkan AKI,” tutur Esther.





SDGs memiliki target pada tahun 2030, rasio AKI < 70 per 100.000 kelahiran. Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN PTB) Bappenas 2016 Indonesia memiliki target rasio AKI < 250 per 100.000 kelahiran.

Esther menuturkan, sangat penting untuk ada kebijakan terhadap penguatan pelayanan ANC dalam mempersiapkan ibu menghadapi persalinan. Salah satunya, kebijakan yang mengatur bagaimana pelayanan rujukan dan berkelanjutan dapat berjalan dengan semestinya.

Misal, belum ada kebijakan yang mengatur bagaimana sistem rujukan jika ibu akan melahirkan berada lebih dari 20 Kilometer dari Puskesmas dan pengoptimalan keberadaan rumah singgah.





“Sering kali yang terjadi keterlambatan mendapatkan pelayanan persalinan dari petugas kesehatan yang kompeten atau lambatnya pengambilan keputusan oleh petugas kesehatan dalam menghadapi persalinan dengan faktor penyulit yang beresiko,” tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.43 tahun 2016 dan Perpres No.2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Pelayanan ANC diwujudkan dalam pemberian pelayanan sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi waktu minimum 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimum 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu) dan 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24-36 minggu).





Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin, berupa deteksi dini faktor pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Capaian pelayanan ANC dengan melihat indikator pelayanan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali dan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sedikit 4 kali dalam 1 tahun.

Cakupan pelayanan ANC sampai K4 atau Kunjungan Empatkali, pada tahun 2017 hanya 56,73% dengan capaian terendah berada pada wilayah Papua hanya 8,45%.





Sedangkan berdasarkan Renstra Program Dirjen Kesehatan 2015 – 2019 capaian pelayanan ANC sampai K4 sebesar 80% , persalinan di fasyankes sebesar 85% serta kelahiran dibantu oleh petugas kesehatan terampil sebesar 95% di tahun 2019.

Program SDGs diharapkan dapat mencapai apa yang sudah ditargetkan dengan menetapkan beberapa prinsip pelaksanaan, yakni, pertama, inklusi – No One Left Behind harus memberi manfaat bagi semua terutama bagi yang rentan.

Kedua, Integrasi, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial dengan melihat peran keluarga dalam memperhatikan kesehatan dan persiapan persalinan ibu, ekonomi dengan melihat kemampuan biaya mengakses pelayanan ANC dan persalinan serta dimensi lingkungan dengan melihat jarak dan kondisi lingkungan dalam mencapai fasilitas pelayanan.





Tiga, pemerintahan yang baik (good government) dengan menetapkan satandar pelayanan minimal 4 kali kunjungan terhadap ibu hamil dan dalam pelayanan persalinan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) pasal 16 No.61 tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap ibu hamil berhak atas persalinan yang bermutu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan.

“Hal ini sebaiknya harus benar-benar dijalankan terkait janji memberikan layanan yang baik terhadap semua lapisan atau golongan masyarakat,” ujarnya.

Keempat, kemitraan, yakni pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang saling bersinergi.





Misalnya kemitraan bidan dan dukun (KBD) yang diupayakan selama ini di beberapa daerah. Salah satunya yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang dikuatkan dengan payung hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) No.2 tahun 2010.

“Juga perlunya kerjasama lintas sektoral dalam upaya promotif dan preventif atau dengan pengoptimalan rumah singgah bagi ibu hamil beresiko yang jauh dari fasyankes dengan bersinergi bersama kementerian social,” tutur Esther.

Untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), bisa dilakukan dengan meningkatkan peran serta Pemda untuk melaksanakan SDGs.





Kondisi ini merupakan sebuah tantangan karena Indonesia yang memiliki lebih kurang 500 Kota dan Kabupaten, dengan situasi yang berbeda, baik secara politik, ekonomi dan sosial.

Menurut Esther, terdapat beberapa faktor yang akan membuat pelaksanaan SDGs di daerah bisa berjalan dengan baik, yaitu adanya komitmen politik lokal yang kuat, birokrasi yang mampu menterjemahkan dan mengoperasionalkan SDGs, kelompok masyarakat sipil kuat di tingkat lokal dengan pemberdayaan kader.

Landasan hukum pelayanan kesehatan Ibu juga sudah ada, anatara lain, PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dan persalinan yang bermutu dan Permenkes No. 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual.





Menurut analisa yang dilakukan Esther, kebijakan pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), adalah Eskternal influences.

Dia menjelaskan, beberapa daerah memiliki cakupan program kesehatan ibu yang masih rendah, karena pengetahuan ibu dan keluarga yang masih rendah.

Kemudian, belum mengoptimalkan manfaat kunjungan atau pemeriksaan selama kehamilan.




 

Lalu, belum dapat dipahami seberapa pentingnya kesehatan ibu, pengaruh budaya paternalisme, dimana kepala keluarga atau suami menganggap kesehatan ibu atau isteri menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang itu sendiri, sebaliknya peran ibu yang wajib memperhatikan kesehatan seluruh anggota keluarga.

“Perlu kebijakan terkait pembiayaan transportasi sehingga biaya terjangkau dalam mencapai pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan persiapan persalinan, kebijakan yang mengatur akses bumil dari puskesmas ke rumah sakit yang dituju jika ada rujukan karena adanya faktor penyulit persalinan, program kemitraan dengan sektor terkait dan penjadwalan mengunakan fasilitas transportasi rujukan,” jelasnya.

Kemudian, kebijakan berupa Political context. Kebijakan pemerintah dalam memperhatikan kesehatan ibu yang menjadi salah satu indikator menurunkan AKI dengan kebijakan penguatan primary health care (PHC) terkait ANC di seluruh fasyankes.





Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 mencatat, persalinan di rumah sebesar 20,7%, di puskesmas 8,9%.

“Data itu menunjukkan, masih rendahnya persalinan di Puskesmas daaan masih ada persalinan dilakukan di rumah yang sangat beresiko,” ujar Esther.

Kemudian, sistem rujukan yang masih kurang. Terdapat 31% kematian Ibu karena rujukan yang kurang berjalan sehingga mengalami keterlambatan penanganan. Sebanyalk74% ibu meninggal setelah fase golden period.





Link Media. Pemerintah telah melakukan upaya promosi kesehatan ibu melalui media televisi, tetapi cara ini masih belum efektif menurut penulis.

Mayoritas masyarakat daerah lebih banyak yang menggunakan media handphone (HP) daripada televisi.

Menurut Esther, Pemda perlu membuat fitur-fitur promosi ataupun fitur konsultasi kesehatan terkait meningkatkan kesehatan selama kehamilan. Sehingga dapat terdeteksi oleh tenaga kesehatan maupun oleh ibu adanya faktor resiko kehamilan atau penyulit persalinan.





“Dan fitur ini juga dapat menjadi alat bagi tenaga kesehatan untuk melakukan pengumpulan data yang cepat dan akurat,” ujarnya.

Selanjutnya, Lobby. Pemerintah juga melakukan lobby dengan pelayanan swasta, salah satunya dengan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi ibu pada fase antenatal melalui JKN-BPJS.

Ada juga Kebijakan dalam Network. Kebijakan pelayanan ANC ini dikuatkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dan menteri kesehatan.





Perlu juga didukung oleh kebijakan dari sektor lain, misalnya dari Kemeninfo terkait penyediaan fitur-fitur promosi maupun konsultasi, Kemensos terkait penyediaan dan peningkatan rumah singgah bagi ibu hamil yang jauh dari ketersediaan fasyankes, Kemenhub terkait pengoptimalan transportasi bagi ibu hamil.

Terakhir, Evidence. Kebijakan ini seharusnya sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan ANC dilakukan dengan pendekatan Continuum of Care yang dimulai sejak masa pra hamil, hamil sampai pada persiapan bersalin.

Masih rendahnya cakupan pelayanan ANC yang dilanjutkan pada tahap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasyankes fasilitas, angka ini pun masih di bawah target.





“Penjaminan dukungan Pemda terhadap regulasi yang dapat mendukung secara efektif pelaksanaan pelayanan dengan SPM oleh tenaga kesehatan atau nakes di fasyankes,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*