Anggota Komisi III DPR, Eva Yuliana Minta Massifkan Pemiskinan Koruptor

Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor

Anggota Komisi III DPR, Eva Yuliana Minta Massifikasi Pemiskinan Koruptor. - Foto: Eva Yuliana, Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem. (Ist)
Anggota Komisi III DPR, Eva Yuliana Minta Massifikasi Pemiskinan Koruptor. - Foto: Eva Yuliana, Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem. (Ist)

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, berpendapat, wacana hukuman mati bagi para koruptor adalah fakta yang terjadi di lapangan.

Desakan itu akan terus melejit, jika institusi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, bahkan Peradilan, tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Wacana hukuman mati bagi koruptor itu memang sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Korupsi masih saja muncul, bahkan ketika kita masih dilanda pandemi Covid-19,” ujar Eva Yuliana, Rabu (24/02/2021).

Oleh karena itulah, lanjut polisiti Nasdem ini, jika ingin wacana penerapan hukuman mati itu surut, sebaiknya aparat penegak hukum benar menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan keadilan kepada para pencari keadilan sesungguhnya.

“Paling tidak, kita mempunyai 3 lembaga penegak hukum. Ada Polisi, ada Kejaksaan dan ada KPK, yang berwenang mengusut kasus korupsi. Merek juga melakukan penyidikan dan penyelidikan. Kita semua berharap, 3 lembaga ini bisa bekerja maksimal dalam pemberantasan korupsi. Tajam ke bawah, tajam pula ke atas, sebagaimana disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” tutur Eva Yuliana.

Dari sesi aturan, lanjut politisi asa Jawa Timur ini, aturan hukum di Indonesia mengenai hukuman mati bagi koruptor sudah dibuka peluangnya. Yakni melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski sudah ada Undang-Undangnya, Eva Yuliana mengingatkan, ada sejumlah syarat yang tidak mudah yang harus dipenuhi untuk menerapkan hukuman mati itu.

“Hukuman mati dibuka peluangnya untuk diterapkan, namun harus memenuhi beberapa unsur. Seperti, korupsi dilakukan ketika Negara sedang krisis, korupsi bantuan sosial, dan lain sebagainya. Bahkan, KPK jauh-jauh hari sudah mengingatkan Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar tidak menyelewengkan dana untuk bantuan masyarakat,” bebernya.

Meski begitu, menurut Eva Yuliana, pro kontra yang terjadi dengan wacana hukuman mati bagi para koruptor ini penting. Meskipun, tidak yakin bahwa penerapan hukuman mati juga akan efektif untuk memberantas korupsi.

“Bagi saya pribadi, hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah. Karena belum ada bukti ilmiah tentang efek jera hukuman mati. Jadi masih diragukan deterrence effect-nya,” cetusnya.

Eva Yuliana juga membandingkan dengan Negara yang menerapkan hukuman mati. Di negara-negara itu, hukuman mati malah sudah mulai ditinggalkan.

“Bahkan punitive action seperti hukuman mati sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara hukum yang maju. Seperti di Belanda, Prancis dan Australia, mereka itu sudah meninggalkan hukuman mati,” tuturnya.

Sebagai anggota Komisi III DPR, Eva Yuliana lebih memilih memberikan upaya pemiskinan massif bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

“Saya  lebih mengusulkan perampasan aset, pemiskinan koruptor, hak politiknya dicabut, dan mungkin paling berat hukuman seumur hidup,” tandas Eva Yuliana.

Hingga saat ini, dilanjutkan Eva, Indonesia juga masih terus mengembangkan tata cara dan aturan hukum serta penjatuhan sanksi yang tepat bagi para penjahat kelas kakap, seperti para koruptor itu.

“Kita di Indonesia masih mencari formula penologi atau hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi. Namun, selain penindakan yang tegas, perlu juga diingat bahwa pencegahan secara sistemik harus diperkuat lagi. Kita harus mengecilkan opportunity atau peluang terjadinya korupsi, dengan mengedepankan sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” pungkas Eva Yuliana.(J-RO)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan