Anggota Baru BPK Didominasi Politisi Parpol, DPR Kembali Bikin Kecewa Rakyat

Anggota Baru BPK Didominasi Politisi Parpol, DPR Kembali Bikin Kecewa Rakyat.
Anggota Baru BPK Didominasi Politisi Parpol, DPR Kembali Bikin Kecewa Rakyat.

Publik kembali kecewa dengan kinerja DPR RI, dengan memilih para anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 dari politisi parpol.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyampaikan, terpilihnya lima anggota BPK periode 2019-2024 yang sebagian besar  berlatar belakang Partai Politik oleh Komisi XI DPR itu, mengecewakan berbagai kalangan, termasuk Fitra.

Anggota BPK terpilih tersebut adalah Pius Lustrilanang (politisi Gerindra), Daniel L Tobing (Politisi PDI Perjuangan), Hendra Susanto (Kepala auditor BPK-RI), Achsanul Qosasih (petahana, Partai Demokrat), dan Harry Azhar Azis (petahana, pernah di Partai Golkar).

“Ini menandakan bahwa ada yang salah dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang memberi kewenangan besar kepada Komisi XI DPR RI untuk melakukan seleksi hingga pemilihan anggota BPK. Sangat kentara ini hanya bagi-bagi jatah Parpol untuk menempati posis-posisi strategis lembaga Negara,” tutur Misbah Hasan, Kamis (26/09/2019).

Misbah juga menyoroti tertutupnya proses seleksi dan pemilihan anggota BPK. Dari penetapan 64 calon anggota BPK, kemudian dipilih menjadi 32 calon, hingga ditetapkannya lima calon terpilih, prosesnya cenderung tidak transparan.

“Keterlibatan publik sangat minim kalau tidak mau mengatakan tidak ada sama sekali,” ujarnya.

Pada saat yang bersamaan, pengumuman terpilihnya anggota BPK periode 2019-2024 diwarnai  peristiwa yang tidak mengenakkan. Karena seorang anggota BPK RI yang berlatar belakang Partai Politik, Rizal Djalil ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR senilai 100 ribu dolar singapura.

“Hal ini seakan mengkonfirmasi bahwa integritas anggota BPK yang berasal dari Parpol sangat diragukan,” ujar Misbah.

Manajer Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Ervyn Kaffah mengatakan, terpilihnya 5 anggota BPK dalam waktu yang hampir bersamaan dengan ditetapkannya seorang anggota BPK sebagai tersangka terkait suap dalam kasus SPAM menunjukkan bahwa ada tugas besar yang menanti para anggota yang baru terpilih ini. Tugas ini, katanya, merupakan beban berat  bagi BPK secara kelembagaan.

“Para pimpinan BPK terpilih punya tugas yang besar sekaligus beban berat untuk memperkuat upaya-upaya  memperbaiki citra institusi BPK yang sudah terpuruk di mata publik. Ini adalah hal substansial yang selalu kami berikan penekanan sepanjang proses rekrutmen anggota BPK yang telah berlangsung, yang hemat kami masih sangat tertutup,” kata Ervyn.

Ia menegaskan, tugas ini sangat berat karena memori kolektif publik merekam soal lemahnya integritas institusi akibat sejumlah kasus yang pernah mendera BPK, termasuk pimpinannya.

“Saya berpandangan, tugas ini malah semakin berat, disebabkan mayoritas anggota BPK yang dipilih oleh DPR hari ini berasal dari kelompok politisi yang sebelumnya pernah menjabat di DPR,” katanya.

Dia melanjutak, karena sebelum ini muncul keraguan terhadap calon bersangkutan yang kini terpilih, disebabkan besarnya potensi conflict interest mereka jika terpilih sebagai anggota BPK. “Sementara seorang anggota terpilih lainnya berasal dari pejabat karir internal BPK,” ungkapnya.

Menurut catatan Fitra, soal integritas baik pada level pimpinan maupun auditor adalah isu negatif yang sering mendera institusi  BPK selama beberapa tahun terakhir.

Sejak 2014-2017, ada delapan kasus yang melibatkan anggota, auditor dan staf BPK.

Diantaranya, 3 kasus dugaan pelanggaran kode etik BPK yang dilakukan oleh Ali Masykur Musa (anggota BPK, pada tahun 2015), Efdinal (Kepala BPK perwakilan Jakarta sekaligus auditor pada tahun 2015), dan Harry Azhar Azis  (Ketua dan anggota BPK, pada tahun 2016, kini terpilih kembali).(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan