Aneh Dua Jaksa Kena OTT KPK Ditangani Kejaksaan Agung, Ada Aroma Nepotisme

Aneh Dua Jaksa Kena OTT KPK Ditangani Kejaksaan Agung, Ada Aroma Nepotisme.
Aneh Dua Jaksa Kena OTT KPK Ditangani Kejaksaan Agung, Ada Aroma Nepotisme.

Penanganan hukum terhadap dua orang jaksa yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini menimbulkan pernyataan serius di benak publik.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai, ada aroma nepotisme dalam pengambilalihan penanganan hukum dua jaksa yang kena OTT dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu.





“Aneh, ngapain diserahkan ke Kejaksaan Agung? Jeruk makan jeruk. Ini ada aroma nepotisme,” tutur Petrus Selestinus, di Jakarta, Rabu (03/07/2019).

Advokat Senior di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini mengatakan, seharusnya KPK menolak menyerahkan kedua jaksa itu ditangani oleh Kejagung.

“Pengambilalihan itu atas permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo, dan itu beraroma nepotisme yang sangat kental. Itu patut diduga bertujuan untuk melindungi kroni-kroninya dan para jaksanya yang sering melakukan pemerasan dengan menjadikan masyarakat pencari keadilan sebagai ATM, terutama dalam urusan pra penuntutan dan rencana penuntutan atau rentut,” ungkap Petrus.





Perlu difahami, lanjut Pertus, OTT KPK kepada jaksa itu bukanlah semata-mata hendak menindak pelakunya saja, tetapi juga sebagai sebuah sistem penindakan yang bertujuan memberantas pola korupsi yang sistemik, yang sudah berlangsung lama, melalui kegiatan obeservasi, penyadapan dan lain-lainnya.

“Jadi bukan hanya pelakunya, tetapi sistem yang korup itu juga yang ditindak tegas,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, OTT KPK sudah masuk dalam sebuah rangkaian sistim penindakan melalaui fase penyelidikan dan penyidikan yang tidak boleh dipindahtangankan kepada Penegak Hukum lain di luar KPK.





“Yang mengherankan adalah, mengapa Jaksa Agung HM Prasetyo hanya meiminta 2 oknum jaksa yang di-OTT itu untuk ditangani sendiri oleh Jaksa Agung? Sementara pelaku lainnya termasuk Aspidum Kejati DKI Jakarta Agus Winoto tetap ditangani oleh KPK,” ujarnya.

Menurut Petrus, permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo inilah yang tidak masuk akal, bahkan merupakan bentuk lain dari upaya menghambat penyidikan secara tidak langsung terhadap perkara OTT yang dilakukan KPK.

“Ini juga menjadi bukti bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo telah gagal selama 5 tahun tidak mampu membangun sistem pemberantasan korupsi di internal Kejaksaan,” katanya.





Padahal, ditegaskan dia lagi, sisa waktu Kabinet Kerja tinggal beberapa bulan lagi akan berakhir. Dan dengan begitu, masa jabatan Jaksa Agung HM Prasetyo pun akan berakhir dengan sendirinya.

“Pertanyaannya adalah apakah ada prestasi dan legacy yang dihasilkan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo untuk diwariskan kepada generasi Jaksa-Jaksa berikutnya sebagai bagian dari kaderisasi? Jawabannya, tidak ada,” ujar Petrus.

Yang ada, kata dia, malah banyak kasus besar menguap di Kejaksaan Agung, tidak dituntaskan dan malah berakhir dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).





“Sementara, perilaku jaksa nakal yang melacurkan profesinya demi uang, masih saja terjadi,” ujar Petrus.

Dia mengatakan, selama 5 tahun kepemimpinan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, sumbangsih Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi dan penindakan terhadap jaksa-jaksa nakal sangat kecil.

Padahal, informasi dari masyarakat tentang oknum Jaksa yang mendagangkan pengaruh, meminta uang atau memeras para pencari keadilan masih saja terus berlangsung.





 

Namun penindakan terhadap oknum-oknum Jaksa yang nakal nyaris tak terdengar. “Praktek perlindungan korps secara berlebihan, membuat kejaksaan sangat minim prestasi dan tidak memberi kontribusi signifikan dalam penegakan hukum,” ujar Petrus.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan