Ancaman Terhadap Kebebasan Beragama Serius, Kapan Pemerintah Ambil Langkah Konkrit

Direktur Riset Setara Institute, Halili: Ancaman Terhadap Kebebasan Beragama Serius, Kapan Pemerintah Ambil Langkah Konkrit.
Direktur Riset Setara Institute, Halili: Ancaman Terhadap Kebebasan Beragama Serius, Kapan Pemerintah Ambil Langkah Konkrit.

Hingga kini, ancaman terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (KBB) masih merupakan ancaman serius.

Setara Institute merilis hasil risetnya terhadap isu ini. Sebanyak 12 laporan KBB sudah dipublis, sejak pertama kali disusun di tahun 2007.

Direktur Riset Setara Institute, Halili menyampaikan, hingga detik ini, kondisi KKB di Indonesia belum mendapat jaminan utuh dari negara.

Praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan masih terus terjadi. Padahal, menurut Halili, secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E Ayat 1 dan 2), dan Pasal 29 Ayat 2 UUD Negara RI 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

“KBB secara substantif merupakan hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (non derogable rights). Oleh karena itu, kebebasan beragama dan atau berkeyakinan, baik untuk individu dan maupun bagi kelompok, harus dijamin pemenuhannya oleh negara,” tutur Halili, dalam rilisnya, Rabu (13/11/2019).

Dia melanjutkan, prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang bersifat mutlak atau absolut. Oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.

Halili mengatakan, terdapat beberapa persoalan dalam implementasi jaminan konstitusional KBB yang dapat dikelompokkan pada tiga kluster utama.

Pertama, inkongruensi regulasi. Kedua, lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara. Ketiga, belum optimalnya kinerja aparat pemerintahan negara.

Sedangkan, riset pemantauan tentang kondisi KBB yang dilakukan oleh Setara Institute, kata Halili, memiliki tiga tujuan utama. Kesatu, menghasilkan produk pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kondisi KBB. Kedua, menganalisis aspek-aspek pelanggaran KBB.

Dan, ketiga, memberikan baseline data bagi advokasi korban, advokasi kebijakan, dan risert-riset lain berikutnya.

“Data-data dan riset kami menunjukkan, isu pemajuan KBB dan toleransi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang mesti ditangani secara komprehensif,” ujar Halili.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 hendaknya mengambil tindakan konkrit untuk merawat kemajemukan dan memperkuat negara Pancasila.

Dia mengatakan, pemerintah mesti mengambil langkah berani melalui agenda-agenda terobosan, untuk meruntuhkan supremasi intolerani dan merespons konsolidasi kelompok-kelompok intoleran dan vigilante. “Dengan menegakkan supremasi hukum dan konstitusi,” ujarnya.

Langkah pencegahan, lanjutnya,  perlu segera dilakukan, agar tidak berulangnya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Dan mencegah pelanggaran terhadap hak-hak minoritas keagamaan,” kata Halili.

Kemudian, Pemerintah juga harus menegaskan sikap zero tolerance  terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan kebhinekaan dan merongrong Pancasila dan Konstitusi RI.

Dalam mengambil tiga terobosan kunci, Setara Institute menekankan agar seluruh tindakan yang diambil oleh pemerintah. “Harus tetap terukur dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia,” ujarnya.

Untuk itu, Setara Institute juga mengajukan proposal rekomendasi. Pertama, pemerintah harus merancang, mengagendakan dan melakukan optimalisasi institusi pendidikan untuk membangun pendidikan yang bhinneka, terbuka dan toleran, serta berorientasi pada penguatan bangsa dan negara berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, pemerintah harus memposisikan aparatnya, khusus kepolisian dan pemerintah lokal, dari provinsi hingga desa dan kelurahan, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan seluruh warga, dan pembelaan dasar dan konstitusi negara.

Ketiga, negara harus menjamin penegakan hukum yang tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keempat, mengoptimalisasi fungsi edukasi, sosialisasi, dan literasi mengenai toleransi dan kerukunan serta pencegahan diskriminasi dan intoleransi melalui optimalisasi televisi, media sosial, dan media daring sebagai arena dan ruang diskursus.

Kelima, memperkuat dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara antar kelompok agama/keyakinan.

“Setara Institute mendorong Pemerintah untuk lebih serius memberikan jaminan paripurna bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Serta menghapus diskriminasi dan intoleransi sebagai legacy pemerintahan ini,” tuturnya.

Beberapa agenda khusus dan mendasar yang perlu diingatkan untuk segera dituntaskan, antara lain, restorasi ide konstitusi tentang kebebasan beragama, melalui perubahan, perbaikan, atau bahkan pembatalan peraturan perundang-undangan yang memunggungi ketentuan konstitusi.

Yaitu, merevisi atau mengganti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan Undang-Undang baru. “Yang menghormati KBB sebagai mandat konstitusi,” ujar Halili.

Kemudian, meninjau ulang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri), khususnya yang berkenaan dengan pendirian rumah ibadah.

Selanjutnya, membatalkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, atau yang biasa disebut SKB Tiga Menteri.

“Peraturan ini telah memicu berbagai tindakan dan kebijakan intoleran terhadap kelompok minoritas Jemaat Ahmadiyah di banyak daerah. Bahkan melalui tindakan anarkis yang mematikan seperti yang terjadi di Cikeusik,” tuturnya.

Selanjutnya lagi, me-review beberapa regulasi di tingkat pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam aneka bentuk. Seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Walikota (Perwal), Peraturan Bupati (Perbup), dan sebagainya. Yang diturunkan dari ketentuan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, dan/atau berdasarkan penerapan ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan konstitusi.

Langkah selanjutnya, menyelesaikan kompleksitas persoalan pendirian rumah ibadah yang nyata-nyata restriktif terhadap kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan keparcayaan, sebagai sepaket hak dengan kemerdekaan dan kebebasan untuk memeluk agama, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Next, menghentikan kriminalisasi terhadap keyakinan dan segera membebaskan para tahanan nurani atau prisoners of conscience yang dipenjara karena pandangan dan keyakinannya yang berbeda dengan pandangan dan keyakinan mayoritas,” jelasnya.

Kemudian, menghadirkan Negara melalui penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban legal dan memulihkan hak-hak korbanpelanggaran KBB.

Di atas semua rekomendasi tersebut, lanjut Halili, pihaknya mendorong pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 untuk mengagendakan pengarusutamaan keberagaman atau kebinekaan dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan negara. Melalui pelembagaan pemerintahan inklusif (inclusive governance).

Presiden diharapkan dapat mengeluarkan regulasi presidensiil yang menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga mengimplementasikan kebinekaan yang menghimpun keanekaan latar belakang di berbagai aspek, termasuk kebinekaan agama.

“Hanya dengan pengarusutamaan pemerintahan inklusif lah, cita Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana menjadi sasanti Pancasila dapat diwujudkan secara sistemik,” tutup Halili.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*