Koalisi ResponsiBank mendesak pihak perbankan nasional untuk menghentikan pembiayaan kreditnya bagi pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Pembangunan pabrik itu ditengarai merusak lingkungan dan mengancam sumber penghidupan masyarakat sekitar kawasan karst tersebut. Koalisi juga mengingatkan perbankan untuk mentaati prinsip penghormatan terhadap HAM dan mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.
Koordinator ResponsiBank Indonesia, Maria Lauranti, menuturkan dalam assessment 2014-2016 terhadap kebijakan pemberian kredit dan investasi yang dilakukan oleh pihaknya, bank yang mengucurkan kredit bagi pembangunan pabrik semen di Rembang tidak mendapatkan skor apapun pada sektor pertambangan.
Hal ini menandakan, bank itu tidak memiliki kebijakan apapun mengenai sektor pertambangan berikut industri pengolahannya serta konstruksi. Tak hanya itu, bank bersangkutan memiliki kebijakan untuk screening kredit/pinjaman, namun tidak mempublikasikannya.
“Hasil assessment itu juga menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan dari bank kepada debitur-debiturnya untuk menaati prinsip-prinsip hak asasi manusia maupun pelestarian lingkungan hidup yang sudah banyak diadopsi oleh sektor keuangan internasional,” ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (23/03/2017).
Pada 2015, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan ResponsiBank Indonesia telah melakukan studi kasus mengenai Pembiayaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dari sana diketahui bahwa Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 3,96 triliun, yang terdiri dari Rp 3,46 triliun untuk Kredit Investasi (KI) dan Rp 500 milyar untuk Kredit Modal Kerja (KMK) pembiayaan kebutuhan operasional pada masa pabrik beroperasi.
“Dengan demikian, peran Bank Mandiri menjadi satu mata rantai penting dalam aktivitas tambang dan produksi semen di kawasan CAT (Cekungan Air Tanah) Watuputih Rembang,” kata Maria.
Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Rahmawati Retno Winarni, mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mendorong perbankan di Indonesia agar memasukkan risiko sosial dan lingkungan sebagai persyaratan pemberian pinjaman. Selain itu OJK perlu melakukan proses uji tuntas (due diligence) dan monitoring pelaksanaannya dalam proyek-proyek besar yang berisiko.
“OJK sebagai regulator di sektor keuangan sebenarnya telah memiliki Roadmap Keuangan Berkelanjutan sejak akhir 2014, namun hingga sekarang belum ada yang menjadi Peraturan OJK,” katanya. Regulasi OJK itu diharapkan mampu memberikan aturan yang jelas dan tegas, mana pembiayaan yang bersiko terhadap lingkungan.
Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah menuturkan sebagian besar bank yang beroperasi di Indonesia belum memiliki kebijakan atau tidak mempublikasikan panduan pemberian pinjaman dan investasi yang kerap disebut Environmental and Social Risk Management (ESRM) atau Environmental and Social Governance (ESG).
“Padahal, transparansi dalam hal ini diperlukan bagi publik sebagai pihak ketiga yang menyimpan dana di Bank,” ujarnya. Maryati menegaskan, publik sebagai konsumen menggunakan layanan perbankan perlu mengetahui apakah bank ramah lingkungan dan menghormati hak asasi masyarakat terdampak atau tidak.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno berharap pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, bisa segera beroperasi dengan penuh. “Mari kita sama-sama menjaga pabrik dan semoga keberadaannya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/03/2017).
Dalam kunjungan kerja ke site plant pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jumat (17/3), Menteri BUMN didampingi oleh Direktur PT Semen Indonesia Rizkan Candra, Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro, Deputi Industri Strategis Harry Sampurno, Dirut Bank Mandiri dan Dirut BNI, Kepala Proyek pembangunan pabrik semen Gatot Kustiadji dan jajaran direksi, serta perwakilan tokoh masyarakat desa ring 1.
“Pabrik Semen Indonesia adalah milik negara sehingga bisa memberikan kesejahteraan, oleh karenanya perlu komunikasi yang intens dengan warga agar apabila ada kendala bisa tersampaikan dan terselesaikan,” ujar Rini.(JR)
