Anak Papua Korban Kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya Dibebaskan PN Jakpus

Anak Papua Korban Kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya Dibebaskan PN Jakpus

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL
24
0
Anak Papua Korban Kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya Dibebaskan PN Jakpus. Tim Advokasi Papua: Kinerja Aparat Penegak Hukum Harus Diawasi Secara Ketat. Foto: Pembacaan Putusan Pembebasan Anak Papua Berinisial MG yang merupakan korban kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 08 April 2020. (Istimewa).Anak Papua Korban Kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya Dibebaskan PN Jakpus. Tim Advokasi Papua: Kinerja Aparat Penegak Hukum Harus Diawasi Secara Ketat. Foto: Pembacaan Putusan Pembebasan Anak Papua Berinisial MG yang merupakan korban kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 08 April 2020. (Istimewa).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membebaskan Anak Papua inisial MG, yang merupakan korban kriminalisasi karena dituduh membunuh sebanyak 17 pekerja Istaka Karya pada tahun 2018 lalu.

Tim Advokasi Papua, yang menjadi kuasa hukum MG, menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Hakim PN Jakpus yang membacakan putusan bebas itu.

Dalam putusan sela untuk perkara Nomor 1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 08 April 2020, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menerima Eksepsi Penasehat Hukum dari MG dan menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM/35/R.1.16/EKU.1/09/2019 tidak dapat diterima sehingga proses penuntutan tidak dilanjutkan.

Majelis Hakim PN Jakpus juga memerintahkan agar MG dikeluarkan dari tahanan. MG telah ditahan sewenang-wenang selama 333 hari.

Salah seorang Tim Advokasi Papua, Michael Himan menyampaikan, dengan diterimanya eksepsi dari Penasehat Hukum dalam perkara MG, setidaknya bisa dijadikan pembelajaran oleh Aparat Penegak Hukum (APH), terutama APH yang berada di wilayah Papua dan Papua Barat.

Dia menyampaikan, MG disangkakan dan didakwakan oleh pihak penyidik Polres Wamena dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Wamena terkait dengan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat 3 KUHP dan Pasal 333 KUHP.

“Yang mana maksimal ancaman pidananya merupakan pidana mati. Dakwaan ini disangkakan terhadap Saudara MG terkait dengan tuduhan tindak pidana pembunuhan terhadap 17 orang pekerja PT Istaka Karya pada tanggal 02 Desember 2018 silam,” tutur Michael Himan, dalam keterangannya, Jumat (09/04/2020).

Dalam perkara tersebut, Tim Advokasi Papua menilai, telah terjadi proses peradilan yang tidak adil atau unfair trial sejak di tingkat penyidikan hingga proses pelimpahan ke pihak kejaksaan terhadap MG.

Hal ini bisa terlihat dari beberapa fakta kejanggalan yang diajukan penasehat hukum dalam Eksepsi. Seperti, ketidakjelasan usia MG yang hanya didasarkan oleh surat keterangan domisili di luar domisili MG.

Kemudian, tidak adanya akses bantuan hukum yang memadai terhadap MG, baik pada saat proses penyidikan maupun pada saat proses pelimpahan berkas ke pihak kejaksaan.

“Ketiga, tidak adanya juru bahasa yang diberikan terhadap Saudara MG dalam tingkatan Penyidik dan Kejaksaan. Serta, proses pemindahan persidangan dari PN Wamena ke PN Jakarta Pusat yang kami nilai cukup tidak beralasan,” tutur Michael Himan.

Tidak diterimanya dakwaan JPU atas dakwaan terhadap MG dalam Putusan Sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim PN Pusat, lanjutnya, tidak terlepas dari eksepsi yang diajukan yakni terkait dengan ketidakjelasan usia MG.

“Terkait dengan ketidakjelasan usia tersebut, kami mengajukan agar Sudara MG dilakukan proses pemeriksaan forensic gigi,” ujarnya.

Dalam proses pemeriksaan tulang dan gigi MG yang diuji oleh Tim Kedokteran Gigi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung membuktikan bahwa usia MG pada saat dilakukan pemeriksaan forensik pada 09 Maret 2020 berkisar 16-18,9 tahun. Atau rata-rata 17,5 tahun, sehingga jika ditarik mundur pada peristiwa pidana yang disangkakan pada Desember 2018, maka usia MG saat itu antara 15,5 tahun.

Anggota Tim Advokasi Papua lainnya, Shaleh Al Ghifari  menyampaikan, ketidakhati-hatian Aparat Penegak Hukum (APH) tidak hanya terjadi dalam kasus yang dialami oleh MG. Terutama dalam hal penentuan usia terdakwa.

Sebelumnya, lanjut Shaleh Al Ghifari, PN Jayapura pada 25 November 2019 juga pernah mengabulkan eksespis dari Penasehat Hukum dalam perkara IH terkait dengan insiden kerusuhan di Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019.

Dalam putusan perkara Nomor 569/Pid.B/2019/PN.Jap mengabulkan eksespsi dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait usia terdakwa.

“Tidak hanya sampai di situ, ketidakhati-hatian APH juga terlihat ketika Mahkamah Agung membatalkan vonis mati terhadap Saudara Yusman Telaumbanua pada tahun 2018. Ketika ditemukannya novum terkait dengan kebenaran usia dari Yusman Telaumbanua,” ujar Shaleh Al Ghifari.

Selain itu, lanjutnya lagi, pihaknya juga meyakini bahwa kasus-kasus serupa seperti kasus yang menimpa MG, IH dan Yusman Telaumbanua banyak dan kerap terjadi, di beberapa wilayah di Indonesia.

Dengan adanya putusan sela terkait tidak diterimanya dakwaan JPU oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara MG, kata dia, menguatkan fakta bahwa sistem peradilan di Indonesia masih sangat rentan akan adanya kekeliruan atau kesalahan yang dapat berakibat fatal.

“Terlebih bagi mereka yang dituntut dan divonis hukuman mati. Prinsip kehati-hatian seringkali dilanggar dalam setiap tahapan proses hukum hanya demi menunjukkan sebuah sikap ketegasan Pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan hukum di Indonesia,” jelas Shaleh Al Ghifari.

Oleh karenanya, terkait dengan momentum ini dan sebagai bagian dari proses pembelajaran serta harapan untuk adanya perbaikan dalam sistem peradilan di Indonesia ini, Tim Advokasi Papua mendesak Kepolisian dan Kejaksaan melakukan pengusutan terkait dengan dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya dalam menangani kasus MG.

“Termasuk terkait dengan indikasi dugaan pemalsuan terkait usia MG,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga mendesak Lembaga Pengawas Eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial dan Ombudsman RI untuk lebih memaksimalkan kewenangannya dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap kinerja APH, mulai dari tingkat penyidikan hingga pengadilan.

“Kami juga mendesak Lembaga Legislatif untuk melakukan fungsi pengawasan dengan membentuk Pansus Khusus kasus-kasus unfair trial di Indonesia,” jelasnya.

Dan, Shaleh Al Ghifari  melanjutkan, meminta Kejaksaan dan Mahkamah Agung melakukan kajian dan mengeluarkan kebijakan semisal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai prinsip kehatian-hatian dalam penerapan hukuman mati. “Dengan menjadikan kasus Saudara MG ini sebagai salah satu bahan pembelajaran,” tandasnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like