Awas, Banyak Anak Kurang Gizi dan Bertubuh Pendek di Kabupaten Simalungun

Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Sundari Harahap. (Foto: Sinar Keadilan/Agus S)
Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Sundari Harahap. (Foto: Sinar Keadilan/Agus S)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) mengarahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, agar fokus menangani stunting di 24 lokasi.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan nutrisi dalam waktu yang lama. Akibatnya, anak mengalami pertumbuhan fisik yang lebih pendek di usianya, atau menjadi lebih kate.

Untuk jangka panjang, stunting berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan masa depan bangsa. Oleh karenanya, pemerintah berupaya mempergunakan dana desa untuk menangani stunting ini di Kabupaten Simalungun.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Edwin Simanjuntak melalui Kabid Kesmas Kabupaten Simalungun, Sundari Harahap menyampaikan, anggaran penanganan stunting bisa dilakukan dengan menganggarkan dana desa.

Namun, perlu pendataan yang baik melalui para Kepala Desa atau Pangulu. Pangulu bisa berkordinasi dengan Posyandu, Puskesmas dan ahli gizi di tingkat desa atau Nagori hingga ke Kecamatan.

Sundari Harahap menyatakan, untuk penanganan kasus stunting pada anak, dilakukan dengan  kegiatan verifikasi status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Simalungun. Itu dilakukan Bappeda Simalungun yang bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori (BPMN) Simalungun.

Sundari Harahap menegaskan,  Kabid BPMN Kabupaten Simalungun, Sri Pramita telah melaksanakannya di 386 Nagori atau desa, dengan merencanakan pengalokasian dana desa di masing-masing nagori.

Sundari menjelaskan, pada dasarnya, dengan dikucurkannya Dana Desa oleh Pemerintah Pusat, diperuntukkan bagi pemerataan pembangunan, terutama untuk desa tertinggal.

Jadi, dia menambahkan, pola pembangunan itu tidak terfokus pada pembangunan fisik saja. Tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya.

Pada tahun 2019 ini, Kemenkes menginstruksikan untuk Kabupaten Simalungun untuk menambah 14 lokus prevalensi stunting lagi. Sebelumnya sudah ada 10 lokus prevalensi stunting.

Jadi, lanjutnya, akan ada 24 Nagori dari 32 Kecamatan yang lokus prioritas intervensi penanganan stuntingnya segera diatasi. Itu dilakukan dengan pendataan atau verifikasi ulang atas stunting di masing-masing nagori.

“Menurut Kemenkes dengan verifikasi indeks desa membangun ini akan masih banyak anak stunting yang ditemukan ,dan kalaupun tidak ada lagi stunting, maka untuk pencegahan. Ini seiring dengan program Kemenkes yang menargetkan pada tahun 2030 tidak ada lagi anak yang mengalami  stunting di Indonesia,” jelas Sundari Harahap ketika ditemui Sinar Keadilan, di ruang kerjanya pada Kamis 29 Agustus 2019.

Saat ini, diterangkan Sundari, di wilayah Kabupaten Simalungun, banyak anak yang di 1000 hari pertama kelahirannya mengalami gizi buruk. Juga terjadi sanitasi yang buruk.

Oleh karena itu, pelayanan penanganan stunting ini harus dilakukan melalui gerakan yang massif. Dengan melibatkan dan berkoodinasi dengan semua pihak. Seperti, pelayanan Posyandu, Puskesmas dan Sosialisasi Program 4 Sehat 5 Sempurna. Juga pengukuran tinggi badan anak. Itu semua harus sungguh diperhatikan dan digiatkan kembali di Puskesmas.

Sampai saat ini, masih banyak yang mengukur tinggi badan anak bukan dengan alat ukur yang terstandar. Seharusnya pengukuran tinggi badan anak itu dilakukan ahli gizi. Bukan bidan atau perawat.

“Nah yang kebanyakan terjadi di sini malah diukur oleh bidan atau perawat. Pada prinsipnya, untuk 1000 hari pertama kehidupan harus dicegah. Di masa usia itu, penanganan stunting akan efektif,” tutur Sundari Harahap.

Sundari menegaskan, penanganan stunting harus segera dilakukan. Peran para pangulu untuk mendata warganya secara aktif sangat diperlukan. Sehingga, bisa dilakukan intervensi penanganan.

Stunting, lanjutnya, bukan hanya mengganggu pertumbuhan tinggi badan, tetapi akan berdampak anak mudah sakit, penurunan fungsi kognitif, metabolisme yang terganggu, hingga bisa menyebabkan kematian.

Bila terlambat ditangani, tegas Sundari, maka bukan hanya merusak masa depan anak bangsa, tetapi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dia merinci, si anak penderita stunting juga rentan terkena penyakit degeneratif, seperti obesitas, hipertensi, diabetes melitus hingga jantung coroner.

Sundari juga menekankan, pencegahan infeksi dengan imunisasi dasar serta sanitasi bersih dan sehat akan saling berkaitan untuk menyukseskan program penanganan stunting ini.

Pada pertemuan dengan para Pangulu di Bappeda, lanjutnya, Kepala Bappeda Kabupaten Simalungun, Lurinim Purba telah menyampaikan, masih banyak desa yang anaknya mengalami gizi buruk dan sanitasi yang buruk.

“Maka untuk itu perlu dibuat rekap oleh Pangulu. Dengan rekap vetifikasi itu akan dibuat lagi ranking stunting oleh Dinas Kesehatan dan ada analisis lain. Dengan menganggarkan Dana Desa,” ujarnya.

Juga harus dianalisis apa saja kendala desa yang dialami anak-anak stunting. “Kan aneh kalau kegiatan penanganan stunting ada, tetapi data anak yang menderita kasus stunting tidak ada,” ujar Lurinim.

Dia juga menekankan, agar para Pangulu tidak asal-asalan melakukan pendataan. Harus benar-benar mendata warganya.

“Sehingga status indeks desa membangun mencerminkan profil desa. Dan akan berkaitan secara langsung dengan indeks ketahanan ekonomi desa,” ujar Lurinim dihadapan para pangulu dan camat dalam pertemuan itu.(Agus S)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan