AMAN: ‘Kalau Negara Tidak Mengakui Kami, Kami Pun Tidak Mengakui Negara’

Masyarakat Adat Sudah Ada Sebelum Negara Ada

Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan: Masyarakat Adat Sudah Ada Sebelum Negara Ada; ‘Kalau Negara Tidak Mengakui Kami, Kami Pun Tidak Mengakui Negara’
Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan: Masyarakat Adat Sudah Ada Sebelum Negara Ada; ‘Kalau Negara Tidak Mengakui Kami, Kami Pun Tidak Mengakui Negara’

Masyarakat Adat bukanlah pajangan atau masa lalu yang sudah masuk museum. Yang hanya bisa dilihat-lihat saja, lalu ditinggalkan begitu saja. Bukan.

Masyarakat Adat sudah ada jauh sebelum sebuah Negara terbentuk. Termasuk di Indonesia. Masyarakat Adat sudah ada, sebelum Republik Indonesia Ada.

Oleh karena itu, setiap Masyarakat Adat harus diakui keberadaannya. Dijaga dan dilindungi. Tidak saja hanya pengakuan, Masyarakat Adat juga berhak mengembangkan dan membangun Masyarakat Adatnya agar lebih baik lagi.

Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengutip sebuah kalimat mengenai Masyarakat Adat yang berbunyi Kalau Negara Tidak Mengakui Kami, Kami Pun Tidak Mengakui Negara. Kalimat ini dikutip dari Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara.

Abdon menjelaskan, kalimat yang pendek ini secara jelas telah menunjukkan bahwa masyarakat adat, khususnya mereka yang menjadi peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama pada bulan Maret 1999, sedang memiliki masalah besar dengan Negara Republik Indonesia.

Masalah relasional ini dibangun dari satu pendefinisian diri sendiri sebagai masyarakat adat berupa komunitas-komunitas yang memiliki identitas budaya yang sama, yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang (semestinya) memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan kelembagaan adat untuk mengelola keberlangsungan kehidupannya sebagai kesatuan masyarakat.

Sejarah keberadaan masyarakat adat yang jauh lebih dulu ada sebelum Negara ada. Masyarakat ada memiliki sumber dan legitimasi utama atas hak kolektif mereka sebagai kesatuan masyarakat.

Hak kolektif ini diyakini dan dinyatakan sebagai hak konstitusional di Indonesia sejak merdeka dengan adanya rumusan Pasal 18 ayat 2 UUD 1945. Khususnya pada penjelasannya. Yang menyebutkan hak-hak kolektif ini sebagai hak asal-usul yang menjadi dasar pengakuan dan penghormatan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri berdasarkan susunan asli atau pemerintahan adat.

“Dan merupakan daerah yang bersifat istimewa,” ujar Abdon Nababan, Jumat (25/10/2019).

Setelah amandemen istilah hak asal-usul dalam Pasal 18 kemudian diganti dengan hak tradisional. Yang juga penting dicatat bahwa lewat amandemen ini, pada Bab tentang Hak Azasi Manusia di Pasal 18I ayat 3 disebutkan,  Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Abdon Nababan yang merupakan penerima penghargaan Ramon Magsaysay Award 2017 itu menjabarkan, sesuai kondisi masyarakat adat dan persoalan yang dihadapi dari satu jaman ke jaman berikutnya, masyarakat adat memiliki ekspresi yang berbeda terhadap hak-hak kolektifnya.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara selama ini menuntut hak-hak kolektifnya, yakni pertama, hak untuk kembali menguasai tanah. Salah satunya termasuk memiliki dan mengelola tanah dan seluruh sumberdaya alam yang ada di wilayah adat.

Dua, hak untuk mempertahankan dan memelihara identitas, sistem adat, pengetahuan tradisional dan sistem religi.

Tiga, hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan adat. Empat, hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat dan peradilan adat yang berlaku.

“Tuntutan yang serupa juga diperjuangkan oleh banyak kelompok masyarakat adat lainnya di seluruh dunia,” ujarnya.

Perjuangan ini sejalan dengan adanya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Walaupun tidak secara khusus, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan budaya serta Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial telah menyuarakan hak-hak ini untuk masyarakat adat.

Pengakuan internasional terhadap hak-hak masyarakat adat ini kemudian semakin menguat dengan adanya Konvensi ILO 169 dan kemudian dikembangkan dan telah dituangkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007.

Yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mewakili dirinya sendiri dalam perundingan dengan pihak lain melalui kepengurusan atau kelembagaan adatnya, hak untuk menjalankan hukum adatnya, hak untuk memiliki, meguasai dan mengelola tanah dan sumberdaya alamnya, hak untuk mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai masyarakat adat, dan hak atas kekayaan intelektual.

“Jadi, Negara harus hadir di tengah masyarakat adat untuk menyelenggarakan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusional Masyarakat adat,” tuturnya.

Pengakuan deklaratif atas keberadaan masyarakat adat dan hak-hak asal-usul atau tradisionalnya sudah sangat jelas. Yang belum ada selama ini adalah pengakuan nyata pencatatan dan pengadministrasiannya.

Agar Negara bisa hadir sesuai amanat UUD 1945, lanjutnya, maka yang pertama seharusnya dilakukan oleh Pemerintah sejak 74 tahun lalu adalah menghadirkan Masyarakat adat di dalam Negara.

Masyarakat Adat, ditegaskan Abdon Nababan, harus difasilitasi dan dilayani oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik lewat penerbitan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah (Perda).

Untuk mendapatkan entitas yang sah dan tercatat, sebagai subjek hukum alamiah yang memangku sekumpulan hak kolektif yang melekat dengan statusnya sebagai Masyarakat Adat.

“Di masa depan, diharapkan Masyarakat Adat bisa kembali berdaulat atas dirinya dan atas wilayah adatnya sebagai modal dasar untuk meraih kemandirian dan kebanggaan atas jati diri atau identitas budaya untuk merebut kemajuan,” ujarnya.

Harapan-harapan itu, kata Abdon, bisa dilakukan dengan melaksanakan Putusan MK No. 35 Tahun 2012.

Dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013 ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan judicial review yang dimohonkan oleh Aaliansi Masyarakat Adat Nusantara, yaitu mengenai hak konstitusional tentang hutan hak.

“Putusan MK tersebut mengakui masyarakat adat sebagai penyandang hak dan subjek hukum atas wilayah adatnya,” ujarnya.

Putusan tersebut memberikan penegasan atas pengakuan hukum bagi hutan adat, yang sebelumnya diklaim oleh negara sebagai hutan milik negara.

Selain itu, Putusan MK 35 ini kembali menegaskan bahwa pengakuan keberadaan Masyarakat Adat dengan mendelegasikan pengakuan hukum keberadaan masyakat adat kepada pemerintah daerah. Melalui Peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya.

Pendelegasian dipandang masih relevan sepanjang belum adanya Undang-Undang yang bersifat Lex speasialis mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya.

“Dengan putusan ini maka Gubernur, Bupati dan DPRD di wilayah Batak Toba, misalnya, menjadi penentu kunci bagi pengembalian hak-hak masyarakat adat dengan menerbitkan Perda atau mengeluarkan SK Bupati,” ujar Abdon Nababan.

Hal itu  sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014. Dengan pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum lewat Perda dan atau SK Bupati,  maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK) akan menerbitkan SK untuk mengeluarkan hutan adat dari hutan Negara. Sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 32 Tahun 2015.

Dan Menteri ATR/Kepala BPN akan mengeluarkan sertifikat komunal atas tanah adat sebagaimana datur dalam Permen ATR No. 10 Tahun 2016.

Abdon Nababan yang lahir dari Suku Batak Toba, misalnya, menegaskan perlunya Masyarakat Adat diberikan hak sekaligus menjadi kewajiban untuk berpartisipasi melindungi, menjaga, mengembangkan dan mempertahankan kehidupannya di wilayah adatnya.

“Kemudian, di atas kepastian hak atas wilayah dan tanah adat ini. Kita membangun Bonapasogit Batak Toba atau Tanah Leluhur, menjadi destinasi wisata yang maju dan damai. Dengan menjaga, merawat, mengeelola dan mengembangkan 4 harta adat titipan leluhur kita,” terangnya.

Di Batak Toba, lanjutnya, 4 harta adat titipan itu adalah, pertama memperjelas dan memperkuat identitas budaya yang khas Batak Toba sebagai pemilik dan penghuni Bonapasogit (Kampung Halaman atau Tanah Leluhur).

Batak Toba, lanjutnya, harus terus-menerus merawat dan mengekspresikan kekhasan masing-masing dalam pergaulan sosial lintas suku dan bahkan lintas bangsa sebagai destinasi wisata internasional. Yang bisa ditunjukkan dalam bahasa, pakaian, arsitektur, kuliner dan elemen-elemen identitas budaya lainnya.

“Titipan kedua, kita menjaga dan merawat spritualitas dan sistem pengetahuan adat,” ujarnya.

Ritual sebagai media komunikasi dengan Sang Pencipta Alam Semesta Tuhan Yang Maha Kuasa dan para leluhur di masing-masing suku terus dirawat dan diselenggarakan sebagai atraksi wisata dengan tetap menjaga marwah dan kesakaran ritual-ritual tersebut.

Bahkan, ritual yang sudah sempat hilang pun, perlu digali, disesuaikan dengan kebutuhan dan dihidupkan kembali selaras dengan nilai-nilai yang terbarukan.

Abdon mengatakan, sistem pengetahuan adat digali, didokumentasikan dan dipraktekkan kembali jika sudah sempat hilang.

Keahlian-keahlian adat dihidupkan kembali sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya suku. Seperti pemusik, penenun, pematung, peramu obat-obatan, dan sebagainya.

Ketiga, menjaga keutuhan Bonapasogit, Tanah-Air Suku Batak Toba sebagai wilayah budaya bekerjanya sistem adat suku.

“Setiap marga secara gotong-royong memetakan wilayah-wilayah adatnya masing-masing di Bonapasogit. Berdasarkan sistem penguasaan wilayah dan pemilikan tanah, baik yang berdasarkan keluarga maupun komunal marga. Pada semua unit sosial yang berlaku di Suku Batak Toba,” terangnya.

Keempat, menjaga, memperkuat dan mengembangkan pranata adat. Berupa aturan atau hukum adat, maupun kelembagaan adat.

“Yang mampu mengatur dan mengurus masyarakat adatnya masing-masing sebagai unit sosial yang berdaulat, mandiri dan bermartabat,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan