Alasan Urusan Akreditasi, Sejumlah Rumah Sakit Hentikan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Alasan Urusan Akreditasi, Sejumlah Rumah Sakit Hentikan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Persoalan akreditasi hendaknya tidak jadi kendala pelayanan kesehatan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Koordiantor Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan, hendaknya BPJS Kesehatan bersikap bijak dalam menerapkan akreditasi.

Dia menerangkan, memasuki tahun keenam pelaksanaan Program JKN, di awal Januari 2019 ini, publik disuguhi oleh publikasi beberapa Rumah Sakit (RS) yang menyatakan tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per awal Januari 2019 ini.

“Alasan utama yang mencuat adalah karena sejumlah rumah sakit tersebut  belum memiliki sertifikat akreditasi, sehingga tidak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan lagi,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Sabtu (05/01/2019).

Memang, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, akreditasi menjadi syarat wajib untuk bekerjasama.

Namun, selama ini RS-RS sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, berdasarkan hasil credentialing yang dilakukan BPJS Kesehatan, tetapi karena syarat terakreditasi belum terpenuhi maka RS-RS itu tidak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saat ini.

Bekerja sama atau tidaknya RS swasta disebabkan oleh dua hal, pertama RS tidak mau kerjasama dgn BPJS Kesehatan karena alasan paket Indonesian Case Base Groups (INACBG’s) tidak sesuai hitungan RS.

Kedua, BPJS Kesehatan tidak mau kerja sama dengan RS karena setelah dilakukan credentialing dan recredentiling tahunan (penilaian atas kelengkapan RS) RS tidak memenuhi standar BPJS Kesehatan.

“Yang saat ini ditambah dengan syarat adanya sertifikasi akreditasi. Bagi RS milik pemerintah pusat dan daerah maka wajib hukumnya bekerja sama dengan BPJS walaupun ada kekurangan di RS tersebut,” ujar Timboel.

Adanya beberapa RS yang tidak bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan tentunya akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

Dengan semakin berkurangnya RS yang bekerja sama dengan BPJS maka akan semakin terjadi penumpukan pasien di RS, pasien JKN akan mengalami kesulitan mendapatkan kamar perawatan, apalagi ruang khusus seperti Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Intensive Care Unit (ICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), High Care Unit (HCU), dan lain sebagainya.

“Demikian juga tingkat waiting list pasien JKN untuk dioperasi akan semakin tinggi,” katanya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah peserta JKN yang per 1 Januari 2019, dinyatakan BPJS Kesehatan, peserta JKN sebanyak 207,9 juta orang, dan upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) di 2019 yang ditargetkan 95% jumlah rakyat Indonesia, atau sekitar 250 juta menjadi peserta JKN, dipastikan utilitas JKN akan terus bertambah.

Sisi supply berkurang, namun sisi demand terus bertambah, akan mengakibatkan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN menurun.

“Akibatnya rakyat Indonesia akan mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Dari sekitar 2700 RS yang ada di republik ini, per 31 Oktober 2018 ada 2.432 RS yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri dari RS milik kementerian 49, TNI 107, Polri 42, Pemerintah Propinsi 138, pemeritah Kabupaten/Kota 579, swasta 1.471 dan milik BUMN/D 46 RS.

“Artinya, ada sekitar 300 RS swasta yang belum bekerja sama, karena 2 alasan di atas,” ujar Timboel.

Menurut dia, keberhasilan program JKN akan ditentukan oleh infrastrukturnya, seperti ketersediaan jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, maka seharusnya pemerintah lebih bijaksana dalam mengimplementasikan sertifikat akreditasi ini, sehingga RS-RS yang belum memiliki sertifikat akreditasi ini tetap bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Ada supervisi lebih intens dari Pemerintah dan BPJS Kesehatan ke RS-RS sehingga RS-RS tersebut segera mengurus sertifikasi akreditasinya,” sarannya.

Tentunya jumlah RS yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehataan masih kurang dalam melayani peserta JKN. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Daerah hendaknya terus berupaya membangun RS baru sehingga peserta JKN yang semakin meningkat bisa dilayani dengan layak.

Lalu, bagi RS swasta yang enggan kerjasama karena alasan paket biaya INA CBGs yang masih belum masuk ke harga keekonomian mereka, pemerintah dapat memberikan insentif seperti insentif pajak, bea impor dan lain sebagainya. Pemberian insentif ini dibolehkan di UU no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Dengan semakin banyaknya RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka pelayanan kesehatan kepada peserta JKN akan semakin baik, khususnya ketersediaan ruang perawatan,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan