Presiden Joko Widodo diperingatkan keras untuk membersihkan Kabinet Kerjanya dari para pembantunya yang terlibat dugaan kasus korupsi.
Kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama para aktivis kian memudar terhadap integritas Kabinet Kerja I yang dianggap melenceng dari Nawacita.
Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Antony Yudha Benusu alias Aben menegaskan, jaringan aktivis mahasiswa dan masyarakat kelas bawah sudah muak dengan sepak terjang sejumlah menterinya Jokowi, yang tak kunjung menunjukkan komitmennya menjalankan Nawacita.
“Cukup sudah. Kami sudah muak, masyarakat pun sudah muak. Pak Jokowi, segera amputasi menteri-menteri yang terindikasi korupsi dan tidak melaksanakan Nawacita,” tutur Aben, di Jakarta, Senin (03/06/2019).
Aben membeberkan sejumlah menteri yang bersentuhan langsung dengan kerja-kerja kebutuhan publik yang terindikasi melanggengkan korupsi, yakni, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggar Tiastolukita, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti.
Aben yang merupakan salah satu Inisiator Gerakan Rakyat Proletariat ini merinci, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggar Tiastolukita, misalnya, tengah dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap bersama sejumlah politisi yang sedang ditangkapi oleh lembaga anti rasuah itu.
Lagi pula, lanjutnya, Enggar yang seharusnya melaksanakan Nawacitanya Jokowi, terbukti membangkang dengan menyengsarakan masyarakat Indonesia, dengan kebijakan-kebijakan sejumlah bahan pokok impor.
“Kami menduga, Menteri Enggar itu bagian dari mafia yang menyengsarakan masyarakat. Sejumlah impor bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, malah dijadikan permainan oleh Menteri Enggar. Ini harus dibongkar dan diusut tuntas. Menteri seperti dia ini sangat memuakkan. Jangan dipelihara,” tutur Aben.
Kemudian, lanjut Aben, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya masih belum bersih dari dugaan korupsi kasus Proyek Ancol Beach City dan Pembangunan Music Stadium senilai Rp 118 Miliar, pada akhir 2003.
“Dan yang paling membuat sedih dan trenyuh, adalah ketidakmampuannya mengendalikan harga tiket pesawat terbang, yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Baru kali ini, masyarakat menjerit habis-habisan dengan harga tiket pesawat yang menggila,” tutur Aben.
Sedangkan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, dikenal sarat dengan permainan dalam mengurusi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sejumlah kerusuhan dan kebakaran Lapas yang baru-baru ini terjadi, maupun dugaan permainan mafia dan gembong narkoba di Lapas, masih dalam sepengetahuan Yasonna.
“Menteri Hukum dan HAM seharusnya memberantas kejahatan, kok malah melindungi penjahat dan malah mencari keuntungan pribadi dari sejumlah kejahatan yang terjadi di Lapas-Lapas,” tutur Aben.
Untuk Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi, dijelaskan dia, diduga kuat terlibat dalam kasus suap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Nah, yang terbaru adalah Menteri ESDM Ignasius Jonan. Menteri yang sebelumnya pernah dipecat oleh Presiden Jokowi ini, dan masuk kembali ke dalam jajaran kabinet atas animo kepentingan politik tertentu, terseret dugaan kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik. Kasusnya saat ini sedang diusut oleh KPK.
“Menteri ESDM tidak luput dari dugaan korupsi. Ini membuktikan, banyak anggota Kabinet Kerja yang terindikasi korup,” tutur Aben lagi.
Sedangkan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, kata dia, sebagaimana diketahui oleh masyarakat, saat ini sedang diusut juga keterlibatannya dalam kasus suap oleh KPK.
“Menteri Agama ternyata tak sesuci yang dipikirkan masyarakat selama ini. Korup juga,” katanya.
Yang juga miris, lanjut Aben, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman tidak melakukan Nawacita. Banyak kebijakannya yang diduga penuh rekayasa. Bahkan sejumlah aktivis pertanian dikriminalisasi.
“Pengadaan-pengadaan alat-alat pertanian selalu bermasalah dan berbau kolusi, korupsi dan nepotisme. Demikian juga peningkatan kesejahteraan petani, di negeri yang juga agraris ini, ternyata malah kian terpuruk dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi. Mentan gagal mengemban visi dan misi Nawacita,” beber Aben.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti, kata dia, selama ini cukup lihai memainkan peran-peran pencitraannya dengan menenggelamkan dan meledakkan kapal-kapal pencuri ikan. Akan tetapi, dalam penerapan Program Nawacita bagi nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tidak nyata.
“Bahkan, sejumlah aktivis di sektor kelautan dan nelayan, melaporkan menteri Susi atas dugaan korupsi pengadaan kapal-kapal nelayan, dan juga sejumlah pengadaan lainnya yang seharusnya dapat dinikmati langsung oleh nelayan Indonesia,” tutur Aben.
Oleh karena itu, Aben juga mendesak aparat penegak hukum, terutama KPK, agar menyeret semua menteri yang terlibat korupsi itu segera ditangkapi dan diproses hukum dengan seberat-beratnya.
“Pak Jokowi mesti mendengarkan jeritan rakyatmu. Banyak menteri itu yang ternyata tidak taat pada Nawacita, dan malah korup. Masyarakat Indonesia kian terus terinjak-injak dan terpuruk dalam kesulitan ekonomi dan kemiskinan, karena ulah mereka. Segeralah diamputasi dan diganti dengan jajaran kabinet yang benar-benar loyal kepada rakyat Indonesia dengan menjalankan Nawacita secara sungguh-sungguh,” pungkas Aben.(JR)
