Presiden Jokowi diingatkan untuk tidak menggubris usulan genit mengenai niat mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab).
Ide itu, menurut Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman sudah tidak relevan. Bahkan hanya menghambur-hamburkan anggaran saja.
“Pak Presiden tolong abaikan saja usulan genit dari Pak Moeldoko yang hendak mengaktifkan kembali Koopssusgab itu,” tutur Jajang, Kamis (17/05/2018).
Jajang merinci, terkait kasus teror yang baru-baru ini terjadi, pihaknya malah meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme.
Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Badan Intelijen Negara (BIN).
“Evaluasi yang kami maksud adalah penggunaan anggaran terkait penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga itu,” ujarnya.
Berdasarkan catatan CBA, lanjut dia, lembaga Polri, BIN dan BNPT, kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimilikinya.
“Hal ini terlihat dari sebagian besar anggaran yang dimiliki 3 lembaga ini habis untuk pos angagran tidak produktif, seperti belanja pegawai,” ungkap Jajang.
Dia merinci, di institusi Polri misalnya, dari total anggaran yang dimiliki tahun 2018 sebesar Rp 95 triliun, hampir setengahnya yakni sebesar Rp 44,2 triliun habis untuk belanja pegawai.
Sedangkan terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan senilai Rp 435,8 miliar.
“Ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp 3 triliun,” jelas Jajang.
Begitu juga dengan BIN, dari total anggaran yang dimiliki tahun 2018 sebesar Rp 5,6 triliun. Sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp 3,5 triliun.
Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp 1,9 triliun.
Adapun terkait operasi intelijen dalam negeri dianggarankan senilai Rp 899 miliar, dan operasi kontra intelijen senilai Rp 411,2 miliar.
Terakhir, lanjut dia, di BNPT, dari total anggaran yang dimiliki tahun 2018 sebesar Rp 505,5 miliar, anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan dianggarkan senilai 169 miliar. Serta penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp 122 miliar.
“Jadi, usulan Pak Moeldoko kepada Presiden Joko Widodo agar mengaktifkan kembali Koopssusgab, tidak diperlukan, karena Polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini,” ujar Jajang.
Dia menyarankan, sebaiknya Presiden memaksimalkan kinerja 3 lembaga ini. Caranya, dengan mengevaluasi penggunaan anggarannya selama ini.
“Serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah. Daripada mengikiti usulan genit Moeldoko yang hanya akan menambah beban APBN,” pungkas Jajang.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah merestui Koopssusgab dihidupkan kembali. Koopsusgab ini merupakan tim antiteror gabungan dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkaraya TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU.
“Untuk komando operasi khusus gabungan TNI, sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI,” katanya di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5).
Moeldoko menyampaikan, kemampuan pasukan Koopssusgab telah disiapkan secara baik untuk ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, Kapolri dan juga Panglima TNI akan membahas lebih lanjut tugas pasukan khusus gabungan ini.
Untuk mengaktifkan kembali komando operasi khusus gabungan ini, kata dia, tak perlu menunggu pembahasan revisi UU antiterorisme rampung.
Selain itu, Moeldoko menambahkan, juga tak diperlukan payung hukum lainnya untuk menghidupkan pasukan yang berada di bawah komando Panglima TNI tersebut.
“Enggak perlu nunggu. Sekarang ini, pasukan itu sudah disiapkan,” katanya.
Menurutnya, operasi gabungan ini perlu dijalankan sebagai langkah preventif menghadapi ancaman serangan terorisme dan menciptakan ketenangan masyarakat. Serangan teror yang terjadi berturut-turut inipun disebutnya sebagai dampak dari tindakan tegas aparat.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tak khawatir dan merespon berlebihan atas peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir ini. Masyarakat juga perlu menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan baik kepolisian, TNI, dan juga BIN.
Ia berharap, Koopssusgab dapat terus dihidupkan baik untuk menanggulangi ancaman terorisme maupun operasi perang lainnya di berbagai daerah. Dengan aktifnya kembali Koopssusgab diharapkan dapat memberikan kekuatan yang optimal untuk mengamankan negara.
“Kita berharap lebih memberikan kekuatan yang optimal. Apakah intelijen atau unsur represif,” ujar Moeldoko.
Koopssusgab sendiri merupakan pasukan yang dibentuk Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI. Koopssusgab pertama kali diresmikan pada 9 Juni 2015.(JR)
