Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Kasus Dugaan Korupsi di Tenayan Raya Pekanbaru

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Kasus Dugaan Korupsi di Tenayan Raya Pekanbaru.
Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Kasus Dugaan Korupsi di Tenayan Raya Pekanbaru.

Ratusan mahasiswa dari Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara (FKMN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaaa Agung RI (Kejagung), Jakarta Selatan, pada Rabu (05/08/2020).

Massa aksi mendesak KPK dan Kejagung mengusut tuntas proyek multiyears pembangunan gedung perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru di Tenayan Raya dengan taksir anggaran senilai Rp1,6 Triliun.

Tak hanya itu, para mahasiswa juga meminta KPK dan Kejagung mengusut tuntas pengadaan lahan untuk kawasan industri terpadu (KIT) di Tenayan Raya.

“KPK dan Kejagung segera periksa dan menangkap Kepala Dinas Badan Perizinan terpadu Pemkot Riau, atas penyelewengan izin pada kawasan industri terpadu,” kata Koordinator Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara, Riswan Siahaan dalam orasinya.

Kasus ini sendiri bermula sejak tahun 2013 lalu. Pemkot Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Firdaus dan Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi telah melaksanakan program pembangunan komplek perkantoran Wali Kota di wilayah Kecamatan Tenayan Raya, di Jalan Badak.

Pembangunan tersebut diklaim sebagai bagian dari perwujudan pemerataan pembangunan di daerah.

Pembangunan kantor Wali Kota Pekanbaru ini juga diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak bersertifikat atau masih dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).

Luas lahan untuk pembangunan kawasan terpadu Komplek Perkantoran Pemko Pekanbaru yang berada di kawasan Kecamatan Tenayan dibangun di atas lahan seluas 300 hektar.

Lahan ini terintegrasi dengan 1.000 hektar lahan yang dicadangkan. Sementara peruntukannya untuk membangun sembilan unit gedung, saat ini enam unit mulai dibangun.

Sebanyak satu unit gedung utama untuk Kantor Wali Kota dan lima unit untuk gedung Satuan Kerja (Satker), dengan rencana penggunaan anggaran sebanyak Rp514 miliar dengan sistem penganggaran tahun jamak (multiyears). Sementara anggaran yang dikeluarkan untuk ganti rugi adalah sebesar Rp50 miliar.

Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau yang telah mengaudit anggaran ganti rugi lahan pada tahun 2013.

“Dalam laporan itu, BPK RI Perwakilan Riau menyebutkan ganti rugi lahan perkantoran Tenayan Raya seluas 130 hektar hanya menelan biaya Rp26 miliar,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Riswan, diduga ada dana yang hilang sebesar Rp23 miliar. Tidak hanya itu, Badan Perencaan Pembangunan Daerah Pemkot Pekanbaru diduga sering melakukan penyelewengan pada pemungutan pajak dan retribusi pajak parkir.

“Badan Perizinan Terpadu Pemkot Pekanbaru juga diduga sering melakukan penyelewengan izin terhadap pembangunan kawasan industri terpadu di Tenayan Raya,” ujar Riswan.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan